Anggota DPR RI PDI Perjuangan Rudianto Tjen mencatat pendapatan negara dari sektor ekspor nikel olahan mencapai lebih kurang Rp200 triliun atau sekitar 20 miliar dolar AS per tahun.
"Kebijakan Presiden Joko Widodo melarang ekspor nikel mentah , tapi diolah dulu kemudian diekspor merupakan tepat, karena akhirnya pendapatan negara dari komoditi ini cukup besar mencapai kurang lebih RpRp200 triliun," kata Rudianto Tjen di Sungailiat, Sabtu saat melakukan kunjungan reses.
Meskipun baru berjalan dua tahun, angka pendapatan negara tersebut jauh lebih tinggi dibanding ekspor nikel bahan mentah yang hanya mampu mencapai Rp10 triliun sampai Rp15 triliun per tahun.
Dia mengatakan, selain keuntungan dengan nilai pendapatan yang besar dari ekspor mineral olahan, negara juga diuntungkan dari hasil mineral ikutan dalam kandungan mineral utama.
Seperti contoh, Indonesia merupakan penyumbang biji timah terbesar di dunia, namun saat itu belum ada larangan ekspor mineral mentah , justru negara lain menjadi eksportir biji timah terbanyak.
"Tata niaga mineral Indonesia yang semakin membaik diharapkan mampu mendukung pembangunan nasional yang terus berkelanjutan," kata Rudianto.
Dia mengatakan, pemerintah saat ini masih mengkaji ekspor komoditi yang lain dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan negara seperti halnya ekspor nikel olahan.
"Langkah tegas Presiden RI harus mendapat apresiasi karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujar dia.
Ia menilai, menghentikan ekspor nikel bahan mentah merupakan salah satu cara pemerintah Indonesia untuk meningkatkan harga jual di pasar karena diketahui selama ini harga jual di tentukan oleh pasar dunia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022
"Kebijakan Presiden Joko Widodo melarang ekspor nikel mentah , tapi diolah dulu kemudian diekspor merupakan tepat, karena akhirnya pendapatan negara dari komoditi ini cukup besar mencapai kurang lebih RpRp200 triliun," kata Rudianto Tjen di Sungailiat, Sabtu saat melakukan kunjungan reses.
Meskipun baru berjalan dua tahun, angka pendapatan negara tersebut jauh lebih tinggi dibanding ekspor nikel bahan mentah yang hanya mampu mencapai Rp10 triliun sampai Rp15 triliun per tahun.
Dia mengatakan, selain keuntungan dengan nilai pendapatan yang besar dari ekspor mineral olahan, negara juga diuntungkan dari hasil mineral ikutan dalam kandungan mineral utama.
Seperti contoh, Indonesia merupakan penyumbang biji timah terbesar di dunia, namun saat itu belum ada larangan ekspor mineral mentah , justru negara lain menjadi eksportir biji timah terbanyak.
"Tata niaga mineral Indonesia yang semakin membaik diharapkan mampu mendukung pembangunan nasional yang terus berkelanjutan," kata Rudianto.
Dia mengatakan, pemerintah saat ini masih mengkaji ekspor komoditi yang lain dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan negara seperti halnya ekspor nikel olahan.
"Langkah tegas Presiden RI harus mendapat apresiasi karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujar dia.
Ia menilai, menghentikan ekspor nikel bahan mentah merupakan salah satu cara pemerintah Indonesia untuk meningkatkan harga jual di pasar karena diketahui selama ini harga jual di tentukan oleh pasar dunia.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022