Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenalkan menu pangan lokal nonberas dan terigu di 11 kelurahan yang menjadi lokus penanganan kekerdilan.
"Melalui kegiatan ini kami bersama Dinas Pangan dan Pertanian menggelar ingin mengenalkan berbagai pangan lokal beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) agar bisa menjadi alternatif dalam membantu mengentaskan kasus kekerdilan di daerah ini," kata Ketua Kelompok Kerja III TP PKK Kota Pangkalpinang Zumalia Miego di Pangkalpinang, Jumat.
Menurut dia, dalam rangka percepatan penurunan kekerdilan, Pemkot Pangkalpinang telah menerbitkan Peraturan Wali Kota yang menyebutkan perlu adanya gerakan bersama dalam penanganan kekerdilan, salah satunya dalam bentuk kerja sama TP PKK bersama Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang.
"Menindaklanjuti kerja sama itu, kami melakukan sosialisasi B2SA pangan lokal nonberas dan terigu. Setelah sosialisasi ada rangkaian lanjutan lomba menu B2SA yang rencananya digelar 26 Oktober 2022," katanya.
Zumalia mengatakan, kerja sama dengan Dinas Pangan dan Pertanian itu merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah bersama organisasi untuk bersama-sama mewujudkan Pangkalpinang "zero stunting".
Di Pangkalpinang, kata dia, terdapat 11 kelurahan yang terindikasi masih terdapat kasus kekerdilan dengan jumlah anak mencapai 36 orang.
"Harapan kami dengan adanya sosialisasi ini, TP PKK kelurahan lokus stunting bisa membantu mengatasi kekerdilan di tempat masing-masing, atau setidaknya ikut mengurangi," katanya.
Dengan keterampilan yang sudah diberikan dalam mengolah menu B2SA pangan nonberas dan terigu diharapkan para ibu semakin pandai memilih menu berbasis bahan pangan lokal sehingga anak tidak mudah bosan mengonsumsi menu yang dihidangkan.
Penanganan kekerdilan merupakan agenda penting yang tidak hanya di tingkat kota, akan tetapi tingkat provinsi bahkan pusat sebagai program prioritas nasional.
"Kami berharap melalui kegiatan sosialisasi B2SA berbasis pangan lokal ini semua pihak dapat komitmen bersama," katanya.
Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Samri mengatakan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan TP PKK Kota Pangkalpinang sejak 2021 dan telah berkomitmen dalam upaya pengentasan kekerdilan.
"Salah satu program kami yaitu memberikan pelajaran pemberdayaan perempuan dalam rangka menyukseskan program kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, salah satunya bersama ibu-ibu rumah tangga berperan serta dalam mewujudkan Pangkalpinang terbebas dari kekerdilan," katanya.
Dalam upaya tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian akan melakukan pendampingan, pembinaan dan evaluasi untuk menentukan pembangunan di tahun yang akan datang.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022
"Melalui kegiatan ini kami bersama Dinas Pangan dan Pertanian menggelar ingin mengenalkan berbagai pangan lokal beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) agar bisa menjadi alternatif dalam membantu mengentaskan kasus kekerdilan di daerah ini," kata Ketua Kelompok Kerja III TP PKK Kota Pangkalpinang Zumalia Miego di Pangkalpinang, Jumat.
Menurut dia, dalam rangka percepatan penurunan kekerdilan, Pemkot Pangkalpinang telah menerbitkan Peraturan Wali Kota yang menyebutkan perlu adanya gerakan bersama dalam penanganan kekerdilan, salah satunya dalam bentuk kerja sama TP PKK bersama Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang.
"Menindaklanjuti kerja sama itu, kami melakukan sosialisasi B2SA pangan lokal nonberas dan terigu. Setelah sosialisasi ada rangkaian lanjutan lomba menu B2SA yang rencananya digelar 26 Oktober 2022," katanya.
Zumalia mengatakan, kerja sama dengan Dinas Pangan dan Pertanian itu merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah bersama organisasi untuk bersama-sama mewujudkan Pangkalpinang "zero stunting".
Di Pangkalpinang, kata dia, terdapat 11 kelurahan yang terindikasi masih terdapat kasus kekerdilan dengan jumlah anak mencapai 36 orang.
"Harapan kami dengan adanya sosialisasi ini, TP PKK kelurahan lokus stunting bisa membantu mengatasi kekerdilan di tempat masing-masing, atau setidaknya ikut mengurangi," katanya.
Dengan keterampilan yang sudah diberikan dalam mengolah menu B2SA pangan nonberas dan terigu diharapkan para ibu semakin pandai memilih menu berbasis bahan pangan lokal sehingga anak tidak mudah bosan mengonsumsi menu yang dihidangkan.
Penanganan kekerdilan merupakan agenda penting yang tidak hanya di tingkat kota, akan tetapi tingkat provinsi bahkan pusat sebagai program prioritas nasional.
"Kami berharap melalui kegiatan sosialisasi B2SA berbasis pangan lokal ini semua pihak dapat komitmen bersama," katanya.
Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Samri mengatakan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan TP PKK Kota Pangkalpinang sejak 2021 dan telah berkomitmen dalam upaya pengentasan kekerdilan.
"Salah satu program kami yaitu memberikan pelajaran pemberdayaan perempuan dalam rangka menyukseskan program kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, salah satunya bersama ibu-ibu rumah tangga berperan serta dalam mewujudkan Pangkalpinang terbebas dari kekerdilan," katanya.
Dalam upaya tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian akan melakukan pendampingan, pembinaan dan evaluasi untuk menentukan pembangunan di tahun yang akan datang.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022