Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan proposal perdamaian untuk resolusi konflik antara Rusia dan Ukraina yang disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berasal dari niat baik.
"Apa yang disampaikan Menteri Pertahanan di dalam forum official yang kemudian mendapatkan tanggapan, baik dari Ukraina maupun Rusia, tentunya harus dilihat dalam perspektif yang positif. Saya yakin bahwa Pak Prabowo menyampaikan itu pasti dengan niat baik," kata Pramono di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.
Namun, kata Pramono, turunan kebijakan yang menjadi pegangan pemerintah saat ini adalah tetap kebijakan yang diambil Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat Presiden melakukan kunjungan langsung ke Ukraina dan Rusia untuk menemui pimpinan kedua negara.
"Karena turunan dari kebijakan yang sudah diambil oleh Presiden, kebetulan saya mendampingi ketika Presiden ke Ukraina maupun ke Rusia, itulah yang menjadi pegangan," ujar Pramono.
Mengenai proposal Menhan yang telah direspons oleh pemerintah Ukraina dan Rusia, kemudian menuai polemik di ruang publik, Pramono mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan memanggil Prabowo untuk membahas hal tersebut.
"Karena ini menjadi polemik di ruang publik, Presiden sudah menyampaikan beliau akan memanggil dan berdiskusi dengan Pak Prabowo mengenai hal tersebut," ujar Pramono.
Dalam kesempatan itu, Pramono tidak mengungkapkan terkait dengan sikap Presiden Jokowi terhadap substansi-substansi dalam proposal Prabowo.
"Ya, nanti antara Pak Presiden dan Pak Prabowo, tetapi saya yakin seyakin-yakinnya bahwa para menteri kita dalam usulan proposal seperti itu pasti niatnya baik," ujar Pramono.
Presiden Jokowi pada Rabu pagi, sesaat sebelum bertolak ke Singapura untuk melakukan kunjungan kerja, mengaku belum bertemu langsung Prabowo untuk membahas pernyataan Prabowo mengenai proposal perdamaian Ukraina dan Rusia.
"Belum ketemu," kata Presiden.
Sebelumnya, Prabowo menghadiri IISS Shang-ri La Dialogue 2023 di Singapura pada hari Sabtu (3/6). Prabowo sempat menyampaikan sejumlah usulan untuk resolusi damai atas konflik yang terjadi menyusul invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022.
Menurut Menhan, setidaknya empat usulan, yakni gencatan senjata di titik-titik konflik, penarikan mundur pasukan kedua pihak sejauh 15 kilometer untuk menciptakan zona demiliterisasi, pengutusan pasukan pemantau perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan penyelenggaraan referendum oleh PBB di wilayah-wilayah yang oleh Prabowo disebut sebagai "daerah sengketa.
"PBB perlu mengatur dan melaksanakan referendum di wilayah-wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah sengketa tersebut," kata Prabowo pada hari Sabtu (3/6).
Usulan itu, menuai respons yang beragam, termasuk pernyataan resmi dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko yang menegaskan bahwa pihaknya menolak usulan dari Prabowo.
Nikolenko mengapresiasi perhatian atas upaya mengembalikan perdamaian ke Rusia. Akan tetapi, dia menyebut usulan tersebut "seperti menarik kesimpulan dari sejarahnya sendiri".
"Rusia harus mundur dari wilayah Ukraina, dan Ukraina berhak mengembalikan integritas wilayahnya sesuai dengan perbatasan yang diakui internasional. Tidak ada skenario alternatif," ujar Nikolenko.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Apa yang disampaikan Menteri Pertahanan di dalam forum official yang kemudian mendapatkan tanggapan, baik dari Ukraina maupun Rusia, tentunya harus dilihat dalam perspektif yang positif. Saya yakin bahwa Pak Prabowo menyampaikan itu pasti dengan niat baik," kata Pramono di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.
Namun, kata Pramono, turunan kebijakan yang menjadi pegangan pemerintah saat ini adalah tetap kebijakan yang diambil Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat Presiden melakukan kunjungan langsung ke Ukraina dan Rusia untuk menemui pimpinan kedua negara.
"Karena turunan dari kebijakan yang sudah diambil oleh Presiden, kebetulan saya mendampingi ketika Presiden ke Ukraina maupun ke Rusia, itulah yang menjadi pegangan," ujar Pramono.
Mengenai proposal Menhan yang telah direspons oleh pemerintah Ukraina dan Rusia, kemudian menuai polemik di ruang publik, Pramono mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan memanggil Prabowo untuk membahas hal tersebut.
"Karena ini menjadi polemik di ruang publik, Presiden sudah menyampaikan beliau akan memanggil dan berdiskusi dengan Pak Prabowo mengenai hal tersebut," ujar Pramono.
Dalam kesempatan itu, Pramono tidak mengungkapkan terkait dengan sikap Presiden Jokowi terhadap substansi-substansi dalam proposal Prabowo.
"Ya, nanti antara Pak Presiden dan Pak Prabowo, tetapi saya yakin seyakin-yakinnya bahwa para menteri kita dalam usulan proposal seperti itu pasti niatnya baik," ujar Pramono.
Presiden Jokowi pada Rabu pagi, sesaat sebelum bertolak ke Singapura untuk melakukan kunjungan kerja, mengaku belum bertemu langsung Prabowo untuk membahas pernyataan Prabowo mengenai proposal perdamaian Ukraina dan Rusia.
"Belum ketemu," kata Presiden.
Sebelumnya, Prabowo menghadiri IISS Shang-ri La Dialogue 2023 di Singapura pada hari Sabtu (3/6). Prabowo sempat menyampaikan sejumlah usulan untuk resolusi damai atas konflik yang terjadi menyusul invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022.
Menurut Menhan, setidaknya empat usulan, yakni gencatan senjata di titik-titik konflik, penarikan mundur pasukan kedua pihak sejauh 15 kilometer untuk menciptakan zona demiliterisasi, pengutusan pasukan pemantau perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan penyelenggaraan referendum oleh PBB di wilayah-wilayah yang oleh Prabowo disebut sebagai "daerah sengketa.
"PBB perlu mengatur dan melaksanakan referendum di wilayah-wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah sengketa tersebut," kata Prabowo pada hari Sabtu (3/6).
Usulan itu, menuai respons yang beragam, termasuk pernyataan resmi dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko yang menegaskan bahwa pihaknya menolak usulan dari Prabowo.
Nikolenko mengapresiasi perhatian atas upaya mengembalikan perdamaian ke Rusia. Akan tetapi, dia menyebut usulan tersebut "seperti menarik kesimpulan dari sejarahnya sendiri".
"Rusia harus mundur dari wilayah Ukraina, dan Ukraina berhak mengembalikan integritas wilayahnya sesuai dengan perbatasan yang diakui internasional. Tidak ada skenario alternatif," ujar Nikolenko.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023