Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Harun Sulianto mengikuti pembukaan rapat koordinasi dan rekonsiliasi serta pemutakhiran data hukuman disiplin pegawai melalui Aplikasi SIMWas 3.0 Triwulan II Tahun 2023 secara virtual, Rabu.
Dalam keterangan tertulis yang diterima, Harun Sulianto mengikuti Rakor dari ruang Rapat Kanwil Kemenkum Babel ini juga dihadiri Plh. Kepala Divisi Administrasi Eva Gantini, Kepala Subbagian Kepegawaian Akbar Aidul Poetra, Kepala Subbagian Humas, RB dan TI, Sriyani Agustina, beserta jajaran Kepegawaian.
Koordinator Humas dan Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Slamet Iman Santoso dalam laporannya menyampaikan penegakan kedisiplinan diperlukan untuk mewujudkan pegawai yang profesional dan berintegritas sebagai penyelenggara pemerintahan.
Slamet menyampaikan bahwa yang bertanggungjawab terhadap pembinaan dan penegakan disiplin PNS adalah atasan langsung dari masing-masing pegawai. Oleh karena itu, setiap atasan langsung harus mengetahui informasi tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahannya.
Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Babel Dorong Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung
Pejabat pengelola kepegawaian harus menyampaikan laporan hasil keputusan hukuman disiplin kepada Inspektur Jenderal dan diinput kedalam Aplikasi SIMWas.
“Untuk itu, guna mendapatkan dokumen laporan hasil pendokumentasian hukuman disiplin yang aktual dan valid, maka perlu dilakukan rekonsiliasi data hukuman disiplin pegawai secara berkala,” ujar Slamet.
Mewakili Inspektur Jenderal membuka kegiatan, Sekretaris Inspektorat Jenderal Yayah Mariani mengatakan jika rekonsiliasi ini tidak hanya untuk memverifikasi data hukuman disiplin, tetapi juga mereviu kelengkapan dokumen proses hukuman disiplin.
Sekretaris Itjen Yayah melanjutkan, guna mewujudkan e-governance di lingkungan Kemenkumham melalui program Satu Data (SADA) KUMHAM, Inspektorat Jenderal telah membuka akses fitur Hukuman Disipilin dan Tindak Lanjut Pengawasan pada Aplikasi SIMWas Inspektorat Jenderal Versi 3.0 yang diperuntukan kepada para pemangku kepentingan pada Unit Utama dan Kantor Wilayah.
Kegiatan ini merupakan implementasi dari pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin secara digital melalui aplikasi SIMWas. “tujuannnya menjamin terpeliharanya tertib administrasi dan memudahkan para pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian dan pembinaan PNS yang bersangkutan,” kata Yayah.
Baca juga: Kakanwil Harun Sulianto sambangi Rektor Universitas Bangka Belitung
Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi dan diskusi panel tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Banding Administratif, oleh narasumber dari Direktorat Peraturan Perundang-undangan BKN (Badan Kepegawaian Negara), Akhmad Syauki.
Serta materi PP No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yang disampaikan Kepala BPASN (Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara) Purjiyanta.
Lalu dilakukan juga penguatan tata cara penginputan data hukuman disiplin di lingkungan Kemenkumham, dari mulai proses hukuman disiplin sampai dengan terbit Surat Keputusan Hukuman Disiplin melalui Aplikasi SIMWas Inspektorat Jenderal Versi 3.0.
Kegiatan Rekonsiliasi Data Hukuman Disiplin akan berlangsung hingga hari Jumat, 16 Juni 2023, yang diikuti oleh Operator SIMWas dari 11 Unit Eselon 1 dan 33 Kantor Wilayah.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menugaskan 1 Analis Kepegawaian M. Ari Anugrah, mengikuti kegiatan tersebut secara langsung di Auditorium Inspektorat Jenderal Kemenkumham di Jakarta.
Baca juga: Jalin Sinergi Pengawasan Orang Asing, Kakanwil Kemenkumham Babel Sambangi Danlanal
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
Dalam keterangan tertulis yang diterima, Harun Sulianto mengikuti Rakor dari ruang Rapat Kanwil Kemenkum Babel ini juga dihadiri Plh. Kepala Divisi Administrasi Eva Gantini, Kepala Subbagian Kepegawaian Akbar Aidul Poetra, Kepala Subbagian Humas, RB dan TI, Sriyani Agustina, beserta jajaran Kepegawaian.
Koordinator Humas dan Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Slamet Iman Santoso dalam laporannya menyampaikan penegakan kedisiplinan diperlukan untuk mewujudkan pegawai yang profesional dan berintegritas sebagai penyelenggara pemerintahan.
Slamet menyampaikan bahwa yang bertanggungjawab terhadap pembinaan dan penegakan disiplin PNS adalah atasan langsung dari masing-masing pegawai. Oleh karena itu, setiap atasan langsung harus mengetahui informasi tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahannya.
Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Babel Dorong Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung
Pejabat pengelola kepegawaian harus menyampaikan laporan hasil keputusan hukuman disiplin kepada Inspektur Jenderal dan diinput kedalam Aplikasi SIMWas.
“Untuk itu, guna mendapatkan dokumen laporan hasil pendokumentasian hukuman disiplin yang aktual dan valid, maka perlu dilakukan rekonsiliasi data hukuman disiplin pegawai secara berkala,” ujar Slamet.
Mewakili Inspektur Jenderal membuka kegiatan, Sekretaris Inspektorat Jenderal Yayah Mariani mengatakan jika rekonsiliasi ini tidak hanya untuk memverifikasi data hukuman disiplin, tetapi juga mereviu kelengkapan dokumen proses hukuman disiplin.
Sekretaris Itjen Yayah melanjutkan, guna mewujudkan e-governance di lingkungan Kemenkumham melalui program Satu Data (SADA) KUMHAM, Inspektorat Jenderal telah membuka akses fitur Hukuman Disipilin dan Tindak Lanjut Pengawasan pada Aplikasi SIMWas Inspektorat Jenderal Versi 3.0 yang diperuntukan kepada para pemangku kepentingan pada Unit Utama dan Kantor Wilayah.
Kegiatan ini merupakan implementasi dari pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin secara digital melalui aplikasi SIMWas. “tujuannnya menjamin terpeliharanya tertib administrasi dan memudahkan para pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian dan pembinaan PNS yang bersangkutan,” kata Yayah.
Baca juga: Kakanwil Harun Sulianto sambangi Rektor Universitas Bangka Belitung
Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi dan diskusi panel tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Banding Administratif, oleh narasumber dari Direktorat Peraturan Perundang-undangan BKN (Badan Kepegawaian Negara), Akhmad Syauki.
Serta materi PP No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yang disampaikan Kepala BPASN (Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara) Purjiyanta.
Lalu dilakukan juga penguatan tata cara penginputan data hukuman disiplin di lingkungan Kemenkumham, dari mulai proses hukuman disiplin sampai dengan terbit Surat Keputusan Hukuman Disiplin melalui Aplikasi SIMWas Inspektorat Jenderal Versi 3.0.
Kegiatan Rekonsiliasi Data Hukuman Disiplin akan berlangsung hingga hari Jumat, 16 Juni 2023, yang diikuti oleh Operator SIMWas dari 11 Unit Eselon 1 dan 33 Kantor Wilayah.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menugaskan 1 Analis Kepegawaian M. Ari Anugrah, mengikuti kegiatan tersebut secara langsung di Auditorium Inspektorat Jenderal Kemenkumham di Jakarta.
Baca juga: Jalin Sinergi Pengawasan Orang Asing, Kakanwil Kemenkumham Babel Sambangi Danlanal
Editor : Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023