Ombudsman RI menilai sebaran dan penggunaan kartu petani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) belum optimal karena pendataan yang belum akurat serta sarana prasarana dan infrastruktur di daerah belum maksimal.
"Kita akui sebaran kartu petani ini belum maksimal karena masih ada berbagai macam permasalahan termasuk kesiapan infrastruktur pendukung," kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika saat melakukan kunjungan kerja ke Kios tani di Pangkalpinang, Selasa.
Yeka mengatakan di Babel ada lima desa yang belum terjangkau internet dan pihaknya meminta kepada pemerintah daerah agar memastikan lima desa ini segera memiliki akses internet sehingga kartu petani bisa digunakan oleh penerima pupuk bersubsidi.
Selain itu, yang menjadi hambatan dalam penyebaran kartu petani ini saat aktivasi kartu, tidak semua petani yang mendapatkan kartu ini bisa melakukan aktivasi bahkan ada petani yang belum bisa mengakses aplikasi kartu petani.
"Ada juga permasalahannya sering sekali kartunya ini tidak terbaca, karena lupa PIN nya sehingga mereka para petani harus di edukasi lagi. Karena ini juga kami turun melakukan pengecekan kelapangan, sebenarnya petani ini sudah siap atau belum, menggunakan kartu petani," ujarnya.
Yeka berharap program kartu petani di Babel dapat berjalan seperti di Provinsi Jawa Tengah dimana program kartu petani tersebut dapat digunakan sebagaimana manfaatnya meski untuk pendataan juga menjadi permasalahan dalam program kartu petani, karena permasalahan pendataan ini berkontribusi paling tinggi terhadap ketidakaktifan dalam penggunaan kartu petani.
"Kami akan melihat kenapa permasalahan pendataan ini masih ada sampai sekarang. Di tahun depan Ombudsman RI memastikan masalah pendataan sudah tidak ada karena perpindahan kewenangan dalam institusi yang mengurus pendataan ini yang tadinya ada di BPSTP akan kita alihkan ke Direktorat Sarana dan Prasarana Pertanian dan kita targetkan digitalisasi kartu petani ini harus terealisasikan, tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Kita akui sebaran kartu petani ini belum maksimal karena masih ada berbagai macam permasalahan termasuk kesiapan infrastruktur pendukung," kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika saat melakukan kunjungan kerja ke Kios tani di Pangkalpinang, Selasa.
Yeka mengatakan di Babel ada lima desa yang belum terjangkau internet dan pihaknya meminta kepada pemerintah daerah agar memastikan lima desa ini segera memiliki akses internet sehingga kartu petani bisa digunakan oleh penerima pupuk bersubsidi.
Selain itu, yang menjadi hambatan dalam penyebaran kartu petani ini saat aktivasi kartu, tidak semua petani yang mendapatkan kartu ini bisa melakukan aktivasi bahkan ada petani yang belum bisa mengakses aplikasi kartu petani.
"Ada juga permasalahannya sering sekali kartunya ini tidak terbaca, karena lupa PIN nya sehingga mereka para petani harus di edukasi lagi. Karena ini juga kami turun melakukan pengecekan kelapangan, sebenarnya petani ini sudah siap atau belum, menggunakan kartu petani," ujarnya.
Yeka berharap program kartu petani di Babel dapat berjalan seperti di Provinsi Jawa Tengah dimana program kartu petani tersebut dapat digunakan sebagaimana manfaatnya meski untuk pendataan juga menjadi permasalahan dalam program kartu petani, karena permasalahan pendataan ini berkontribusi paling tinggi terhadap ketidakaktifan dalam penggunaan kartu petani.
"Kami akan melihat kenapa permasalahan pendataan ini masih ada sampai sekarang. Di tahun depan Ombudsman RI memastikan masalah pendataan sudah tidak ada karena perpindahan kewenangan dalam institusi yang mengurus pendataan ini yang tadinya ada di BPSTP akan kita alihkan ke Direktorat Sarana dan Prasarana Pertanian dan kita targetkan digitalisasi kartu petani ini harus terealisasikan, tutupnya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023