Koba (Antara Babel) - Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erlansyah Roskar mengaku khawatir aktivitas penambangan bijih timah ilegal dapat memicu konflik sosial di tengah-tengah masyarakat.
"Sejumlah warga sudah menolak aktivitas tambang bijih timah tersebut, mereka sudah menyampaikan keresahannya kepada kami dan ini dikhawatirkan memicu konflik jika tidak dihentikan," katanya di Koba, Kamis.
Hal itu dikemukakannya menyikapi aktivitas penambangan bijih timah di kawasan Berok, Kecamatan Koba yang lokasinya tepat di jantung Kota Koba.
"Justru itu kami minta aparat kepolisian mengambil sikap tegas terkait penambangan bijih timah ilegal ini demi ketertiban umum," ujarnya.
Pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan peninjauan ke lapangan dan sekaligus memberikan pemahaman kepada penambang bahwa aktivitas mereka adalah ilegal dan menimbulkan keresahan di masyarakat.
"Kami tentu mempertanyakan kenapa sampai sekarang aktivitas tambang ilegal tersebut masih dibiarkan. Sebelumnya sempat berhenti tetapi sekarang kembali beroperasi," ujarnya.
Sementara anggota DPRD yang lain Apri Panzupi menyatakan, lokasi penambangan ilegal tersebut merupakan wilayah penambangan negara.
"Jadi pihak kepolisian suka atau tidak harus menertibkan aktivitas tambang ilegal tersebut karena itu wilayah penambangan negara," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Sejumlah warga sudah menolak aktivitas tambang bijih timah tersebut, mereka sudah menyampaikan keresahannya kepada kami dan ini dikhawatirkan memicu konflik jika tidak dihentikan," katanya di Koba, Kamis.
Hal itu dikemukakannya menyikapi aktivitas penambangan bijih timah di kawasan Berok, Kecamatan Koba yang lokasinya tepat di jantung Kota Koba.
"Justru itu kami minta aparat kepolisian mengambil sikap tegas terkait penambangan bijih timah ilegal ini demi ketertiban umum," ujarnya.
Pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan peninjauan ke lapangan dan sekaligus memberikan pemahaman kepada penambang bahwa aktivitas mereka adalah ilegal dan menimbulkan keresahan di masyarakat.
"Kami tentu mempertanyakan kenapa sampai sekarang aktivitas tambang ilegal tersebut masih dibiarkan. Sebelumnya sempat berhenti tetapi sekarang kembali beroperasi," ujarnya.
Sementara anggota DPRD yang lain Apri Panzupi menyatakan, lokasi penambangan ilegal tersebut merupakan wilayah penambangan negara.
"Jadi pihak kepolisian suka atau tidak harus menertibkan aktivitas tambang ilegal tersebut karena itu wilayah penambangan negara," ujarnya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016