Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu mengatakan anggaran dana desa harus digunakan secara akuntabel, guna sesuai dengan perencanaan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
"Mengawal akuntabilitas pemerintahan desa, tentunya harus dilakukan secara bersama-sama dan saling berkolaborasi, tidak bisa sendiri-sendiri, karena dengan adanya komitmen bersama untuk pendeteksian dini serta perumusan solusi nyata, maka akuntabilitas dapat terjaga dan manfaatnya akan betul-betul sampai kepada masyarakat," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan seluruh stakeholder harus bersinergi dan berkolaborasi agar tercipta perspektif yang lebih komprehensif dalam pengawalan akuntabilitas, efektivitas kegiatan, dan ketaatan pada peraturan perundangan.
Ia menjelaskan beberapa catatan kepada pemangku kepentingan dalam mengelola pembangunan di desa yakni terkait persoalan perubahan paradigma penyelenggara pemerintahan desa, masih lemahnya kapasitas SDM yang dimiliki oleh perangkat desa, serta persoalan aset, terutama permasalahan agraria yang berkenaan dengan status kepemilikan aset, berupa tanah desa.
Ia menyatakan permasalahan tersebut didapatkannya saat melaksanakan program Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Bersama Membangun Bangka Belitung (Gule Kabung).
Menurut dia Gule Kabung merupakan program kerja kolaboratif dan terbuka bagi semua pihak untuk bersinergi, yang bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi, kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat Babel, yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Negeri Serumpun Sebalai.
"Saat saya mengunjungi Kabupaten Bangka Tengah di Program Gule Kabung kemarin, saya menemukan permasalahan terkait batas wilayah. Di sana saya mendesak perlu ada koordinasi dan harmonisasi yang baik antara Pemdes, Pemda, dan BPN. Yang pasti, Kepala Desa, tidak lagi dapat bertindak seenaknya.
Ia menambahkan pelaksana teknis pengelola keuangan desa yang terdiri dari Sekdes, Kepala Seksi dan Bendahara merupakan struktur yang dibentuk aturan perundangan untuk membantu tugas dari seorang Kepala Desa.
"Mari kita terus bersinergi, jangan takut untuk mengawasi pemerintah. Jika ingin mewujudkan good governance, 3 aktor utama didalamnya yakni pemerintah, masyarakat dan swasta, harus saling sinergi. Tentunya, kita (Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel) terbuka untuk sama-sama membangun Kepulauan Babel menjadi provinsi yang luar biasa dan modern," katanya.
Dalam workshop tersebut, Pj Gubernur Suganda juga diberikan penghargaan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level III dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Babel.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Mengawal akuntabilitas pemerintahan desa, tentunya harus dilakukan secara bersama-sama dan saling berkolaborasi, tidak bisa sendiri-sendiri, karena dengan adanya komitmen bersama untuk pendeteksian dini serta perumusan solusi nyata, maka akuntabilitas dapat terjaga dan manfaatnya akan betul-betul sampai kepada masyarakat," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan seluruh stakeholder harus bersinergi dan berkolaborasi agar tercipta perspektif yang lebih komprehensif dalam pengawalan akuntabilitas, efektivitas kegiatan, dan ketaatan pada peraturan perundangan.
Ia menjelaskan beberapa catatan kepada pemangku kepentingan dalam mengelola pembangunan di desa yakni terkait persoalan perubahan paradigma penyelenggara pemerintahan desa, masih lemahnya kapasitas SDM yang dimiliki oleh perangkat desa, serta persoalan aset, terutama permasalahan agraria yang berkenaan dengan status kepemilikan aset, berupa tanah desa.
Ia menyatakan permasalahan tersebut didapatkannya saat melaksanakan program Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Bersama Membangun Bangka Belitung (Gule Kabung).
Menurut dia Gule Kabung merupakan program kerja kolaboratif dan terbuka bagi semua pihak untuk bersinergi, yang bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi, kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat Babel, yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Negeri Serumpun Sebalai.
"Saat saya mengunjungi Kabupaten Bangka Tengah di Program Gule Kabung kemarin, saya menemukan permasalahan terkait batas wilayah. Di sana saya mendesak perlu ada koordinasi dan harmonisasi yang baik antara Pemdes, Pemda, dan BPN. Yang pasti, Kepala Desa, tidak lagi dapat bertindak seenaknya.
Ia menambahkan pelaksana teknis pengelola keuangan desa yang terdiri dari Sekdes, Kepala Seksi dan Bendahara merupakan struktur yang dibentuk aturan perundangan untuk membantu tugas dari seorang Kepala Desa.
"Mari kita terus bersinergi, jangan takut untuk mengawasi pemerintah. Jika ingin mewujudkan good governance, 3 aktor utama didalamnya yakni pemerintah, masyarakat dan swasta, harus saling sinergi. Tentunya, kita (Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel) terbuka untuk sama-sama membangun Kepulauan Babel menjadi provinsi yang luar biasa dan modern," katanya.
Dalam workshop tersebut, Pj Gubernur Suganda juga diberikan penghargaan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level III dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Babel.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023