Pejabat (Pj) Bupati Bangka M Haris menjanjikan bonus senilai Rp25 juta sampai Rp50 juta bagi pemerintah desa yang dinilai sukses mengatasi stunting di wilayahnya.
"Saya akan berikan bonus sebagai stimulus sebesar Rp25 juta sampai Rp50 juta ke pemerintah desa yang berhasil menuntaskan kasus stunting di desanya," katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers pemerintah daerah di Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis.
Haris mengatakan bahwa upaya penurunan stunting menjadi prioritas pemerintah daerah.
Di Kabupaten Bangka ada 10 desa yang dijadikan sebagai lokasi fokus (lokus) penanganan stunting. Desa lokus penanganan stunting tersebar di wilayah Kecamatan Mendo Barat, Belinyu, Bakam, Riau Silip, dan Sungailiat.
Menurut data pemerintah daerah, masih ada 300 balita yang terindikasi mengalami stunting di 10 desa lokus tersebut.
"Saya sarankan pemerintah desa yang (di wilayahnya) masih ditemukan kasus stunting untuk mengalokasikan dana penanganan stunting bersumber dari alokasi dana desa yang tersedia," kata Haris.
Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Bangka Belitung M Harry Irza mengatakan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Bangka saat ini 16,2 persen.
Pemerintah pusat menargetkan prevalensi stunting dapat diturunkan menjadi 14 persen pada 2024.
Harry menyampaikan bahwa stunting disebabkan oleh sejumlah faktor sehingga upaya penanganannya juga dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan multi-sektor.
"Penyebab anak stunting tidak hanya karena kurang gizi, juga bisa karena faktor lingkungan tidak sehat, ibu anak tersebut bukan peserta KB, balita tidak diberikan ASI, dan yang lain," kata dia.
Pemerintah menjalankan berbagai upaya untuk mencegah dan mengatasi stunting, termasuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi ibu dan bayi, meningkatkan pelayanan kesehatan dan konsultasi gizi, melaksanakan pendampingan keluarga, melaksanakan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan pra-nikah, mencegah pernikahan pada usia dini, dan membenahi sarana sanitasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Saya akan berikan bonus sebagai stimulus sebesar Rp25 juta sampai Rp50 juta ke pemerintah desa yang berhasil menuntaskan kasus stunting di desanya," katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers pemerintah daerah di Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis.
Haris mengatakan bahwa upaya penurunan stunting menjadi prioritas pemerintah daerah.
Di Kabupaten Bangka ada 10 desa yang dijadikan sebagai lokasi fokus (lokus) penanganan stunting. Desa lokus penanganan stunting tersebar di wilayah Kecamatan Mendo Barat, Belinyu, Bakam, Riau Silip, dan Sungailiat.
Menurut data pemerintah daerah, masih ada 300 balita yang terindikasi mengalami stunting di 10 desa lokus tersebut.
"Saya sarankan pemerintah desa yang (di wilayahnya) masih ditemukan kasus stunting untuk mengalokasikan dana penanganan stunting bersumber dari alokasi dana desa yang tersedia," kata Haris.
Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Bangka Belitung M Harry Irza mengatakan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Bangka saat ini 16,2 persen.
Pemerintah pusat menargetkan prevalensi stunting dapat diturunkan menjadi 14 persen pada 2024.
Harry menyampaikan bahwa stunting disebabkan oleh sejumlah faktor sehingga upaya penanganannya juga dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan multi-sektor.
"Penyebab anak stunting tidak hanya karena kurang gizi, juga bisa karena faktor lingkungan tidak sehat, ibu anak tersebut bukan peserta KB, balita tidak diberikan ASI, dan yang lain," kata dia.
Pemerintah menjalankan berbagai upaya untuk mencegah dan mengatasi stunting, termasuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi ibu dan bayi, meningkatkan pelayanan kesehatan dan konsultasi gizi, melaksanakan pendampingan keluarga, melaksanakan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan pra-nikah, mencegah pernikahan pada usia dini, dan membenahi sarana sanitasi.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023