Pangkalpinang (Antara Babel) - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rustam Effendi bersama SKDP di lingkungan pemerintahan setempat mendukung sosialisasi Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.
"Kami sangat mendukung sosialisasi TP4D ini karena bertujuan untuk memberikan pemahaman dan bertukar pendapat mengenai permasalahan hukum terkait pengadaan proyek barang dan jasa. Selain itu juga untuk memberikan penjelasan fungsi dan tugas TP4D tersebut," katanya di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan, fungsi TP4D harus dijalankan dengan baik sehingga diharapkan ke depan apa yang dikawatirkan penguna anggaran tidak terjadi.
Menurut dia, akibat dari rasa ketakutan yang tinggi para pengguna anggaran atau SKPD yang akan melaksanakan proyek tgidak maksimal menyerap anggaran sehingga pembangunan tidak terealisasi dengan baik.
"Presiden melakukan pertemuan dengan kepala daerah dan penegak hukum mengenai penyerapan anggaran yang kurang maksimal ini karena proyek-proyek tidak teralisasi karena SKPD ketakutan," ujarnya.
Selain itu, pihaknya sangat setuju jika aparat penegak hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen menindak para pelaku korupsi karena merugikan negara dan menyengsarakan masyarakat.
Ia juga meminta para penegak hukum memilah dan memilih pengaduan masyarakat mengenai suatu proyek yang terindikasi korupsi.
"SKPD bersama penegak hukum harus tegak lurus apa yang dituangkan oleh pusat, jangan terlalu mudah melihat laporan-laporan yang masuk. Mungkin ada nuansa politisnya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Kami sangat mendukung sosialisasi TP4D ini karena bertujuan untuk memberikan pemahaman dan bertukar pendapat mengenai permasalahan hukum terkait pengadaan proyek barang dan jasa. Selain itu juga untuk memberikan penjelasan fungsi dan tugas TP4D tersebut," katanya di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan, fungsi TP4D harus dijalankan dengan baik sehingga diharapkan ke depan apa yang dikawatirkan penguna anggaran tidak terjadi.
Menurut dia, akibat dari rasa ketakutan yang tinggi para pengguna anggaran atau SKPD yang akan melaksanakan proyek tgidak maksimal menyerap anggaran sehingga pembangunan tidak terealisasi dengan baik.
"Presiden melakukan pertemuan dengan kepala daerah dan penegak hukum mengenai penyerapan anggaran yang kurang maksimal ini karena proyek-proyek tidak teralisasi karena SKPD ketakutan," ujarnya.
Selain itu, pihaknya sangat setuju jika aparat penegak hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen menindak para pelaku korupsi karena merugikan negara dan menyengsarakan masyarakat.
Ia juga meminta para penegak hukum memilah dan memilih pengaduan masyarakat mengenai suatu proyek yang terindikasi korupsi.
"SKPD bersama penegak hukum harus tegak lurus apa yang dituangkan oleh pusat, jangan terlalu mudah melihat laporan-laporan yang masuk. Mungkin ada nuansa politisnya," katanya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016