Badan Pengawas Pemilihan Umum(Bawaslu) Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membekali para panitia pengawas pemilu(Panwaslu) tingkat kecamatan agar semakin menguasai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu 2024.
"Permasalahan di lapangan cukup kompleks sehingga dibutuhkan para petugas pengawas yang mumpuni, kompeten dan cepat bertindak guna menciptakan Pemilu aman, sukses, damai dan bermartabat," kata Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Rio Febri Pahlevi di Mentok, Minggu.
Guna mendukung tugas para petugas pengawas di tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat secara berkala memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada para petugas dengan melibatkan sejumlah narasumber berkompeten.
"Kemarin kita juga telah menyelenggarakan kegiatan fasilitasi dan pembinaan terkait penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa kepada seluruh anggota Panwaslu kecamatan," ujarnya.
Pada kegiatan itu, Bawaslu Bangka Barat mendatangkan narasumber Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Babel, pegiat demokrasi yang juga mantan Ketua Bawaslu Bangka Tengah dan mantan anggota Bawaslu Bangka Selatan.
"Peserta kegiatan terdiri dari para Panwaslu kecamatan, perwakilan Satpol PP dan sejumlah tokoh masyarakat," katanya.
Menurut dia, kegiatan satu hari penuh ini diharapkan agar ke depan dalam melakukan penanganan pelanggaran para petugas pengawas mampu menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan melibatkan semua unsur terkait.
Sebagai contoh pada saat ini masih banyak ditemukan adanya alat peraga dan atribut yang dipasang partai politik atau calon legislatif yang tersebar di seluruh kecamatan. Dalam hal ini Bawaslu akan melakukan identifikasi pelanggaran dan pihak Satpol PP yang berhak melakukan penertiban seperti alat peraga kampanye (APK) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam hal ketertiban umum.
Tindakan penertiban ini bisa juga dibantu masyarakat agar hasilnya bisa berjalan dengan maksimal.
"Perlu disadari dalam mengawasi dan meningkatkan kualitas demokrasi, kami tidak bisa jalan sendirian karena petugas pengawas di tingkat kabupaten hanya ada tiga orang, kecamatan juga tiga orang dan di desa ada satu orang. Tanpa keterlibatan masyarakat hasilnya pasti kurang maksimal," katanya.
Anggota Bawaslu Provinsi Babel Davitri mengapresiasi berbagai langkah yang sudah dilaksanakan Bawaslu Bangka Barat sebagai bentuk persiapan menghadapi peningkatan dinamika pemilu yang semakin padat.
"Pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 akan berlangsung tahapan kampanye dan potensi pelanggaran bisa saja terjadi. Maka melalui kegiatan ini bagi seluruh anggota panwascam setidaknya dapat memahami apa saja potensi-potensi pelanggaran dalam tahapan pemilu, bukan hanya pada tahapan kampanye, tetapi juga tahapan yang lain," katanya.
Melalui kegiatan tersebut diharapkan jajaran pengawas memiliki persepsi yang sama terhadap aturan PKPU dan Perbawaslu agar dapat mencegah dan mengawal seluruh tahapan dengan maksimal.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Permasalahan di lapangan cukup kompleks sehingga dibutuhkan para petugas pengawas yang mumpuni, kompeten dan cepat bertindak guna menciptakan Pemilu aman, sukses, damai dan bermartabat," kata Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Rio Febri Pahlevi di Mentok, Minggu.
Guna mendukung tugas para petugas pengawas di tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat secara berkala memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada para petugas dengan melibatkan sejumlah narasumber berkompeten.
"Kemarin kita juga telah menyelenggarakan kegiatan fasilitasi dan pembinaan terkait penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa kepada seluruh anggota Panwaslu kecamatan," ujarnya.
Pada kegiatan itu, Bawaslu Bangka Barat mendatangkan narasumber Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Babel, pegiat demokrasi yang juga mantan Ketua Bawaslu Bangka Tengah dan mantan anggota Bawaslu Bangka Selatan.
"Peserta kegiatan terdiri dari para Panwaslu kecamatan, perwakilan Satpol PP dan sejumlah tokoh masyarakat," katanya.
Menurut dia, kegiatan satu hari penuh ini diharapkan agar ke depan dalam melakukan penanganan pelanggaran para petugas pengawas mampu menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan melibatkan semua unsur terkait.
Sebagai contoh pada saat ini masih banyak ditemukan adanya alat peraga dan atribut yang dipasang partai politik atau calon legislatif yang tersebar di seluruh kecamatan. Dalam hal ini Bawaslu akan melakukan identifikasi pelanggaran dan pihak Satpol PP yang berhak melakukan penertiban seperti alat peraga kampanye (APK) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam hal ketertiban umum.
Tindakan penertiban ini bisa juga dibantu masyarakat agar hasilnya bisa berjalan dengan maksimal.
"Perlu disadari dalam mengawasi dan meningkatkan kualitas demokrasi, kami tidak bisa jalan sendirian karena petugas pengawas di tingkat kabupaten hanya ada tiga orang, kecamatan juga tiga orang dan di desa ada satu orang. Tanpa keterlibatan masyarakat hasilnya pasti kurang maksimal," katanya.
Anggota Bawaslu Provinsi Babel Davitri mengapresiasi berbagai langkah yang sudah dilaksanakan Bawaslu Bangka Barat sebagai bentuk persiapan menghadapi peningkatan dinamika pemilu yang semakin padat.
"Pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 akan berlangsung tahapan kampanye dan potensi pelanggaran bisa saja terjadi. Maka melalui kegiatan ini bagi seluruh anggota panwascam setidaknya dapat memahami apa saja potensi-potensi pelanggaran dalam tahapan pemilu, bukan hanya pada tahapan kampanye, tetapi juga tahapan yang lain," katanya.
Melalui kegiatan tersebut diharapkan jajaran pengawas memiliki persepsi yang sama terhadap aturan PKPU dan Perbawaslu agar dapat mencegah dan mengawal seluruh tahapan dengan maksimal.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023