Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Safrizal A. Z. mengatakan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di provinsi tersebut telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 2023 untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024.
"Alhamdulillah, NPHD semua kabupaten, kota, sudah 100 persen; dan ini akan saya laporkan ke menteri dalam negeri," kata Safrizal di Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin.
Safrizal menyebutkan penyaluran NPHD di tahun 2023 sebesar 40 persen dan di tahun 2024 sebesar 60 persen. Hal itu bertujuan agar Pilkada dan Pemilu Serentak 2024, khususnya di Negeri Serumpun Sebalai, dapat berjalan dengan baik, aman, dan damai.
"Saya akan segera melakukan pengecekan apakah penyaluran NPHD 40 persen tahun 2023 sudah terlaksana atau belum dan ini akan dilaporkan ke Kemendagri," jelasnya.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri itu menyatakan Mendagri Tito Karnavian telah mengingatkan seluruh penjabat kepala daerah untuk mempercepat proses dana hibah Pilkada 2024.
"Pencairan NPHD ini dapat dilakukan 14 hari sejak penandatanganan, yang dibuktikan dengan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)," kata Safrizal.
Terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN), dia menegaskan seluruh ASN di Babel harus netral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU Nomor 10 Tahun 2016, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
"ASN adalah orang yang sangat berpengaruh untuk menegakkan netralitas dan pegawai pemerintah daerah harus menaati aturan-aturan berlaku guna mewujudkan pemilu berkualitas, aman, tertib, dan damai," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Alhamdulillah, NPHD semua kabupaten, kota, sudah 100 persen; dan ini akan saya laporkan ke menteri dalam negeri," kata Safrizal di Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin.
Safrizal menyebutkan penyaluran NPHD di tahun 2023 sebesar 40 persen dan di tahun 2024 sebesar 60 persen. Hal itu bertujuan agar Pilkada dan Pemilu Serentak 2024, khususnya di Negeri Serumpun Sebalai, dapat berjalan dengan baik, aman, dan damai.
"Saya akan segera melakukan pengecekan apakah penyaluran NPHD 40 persen tahun 2023 sudah terlaksana atau belum dan ini akan dilaporkan ke Kemendagri," jelasnya.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri itu menyatakan Mendagri Tito Karnavian telah mengingatkan seluruh penjabat kepala daerah untuk mempercepat proses dana hibah Pilkada 2024.
"Pencairan NPHD ini dapat dilakukan 14 hari sejak penandatanganan, yang dibuktikan dengan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)," kata Safrizal.
Terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN), dia menegaskan seluruh ASN di Babel harus netral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU Nomor 10 Tahun 2016, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
"ASN adalah orang yang sangat berpengaruh untuk menegakkan netralitas dan pegawai pemerintah daerah harus menaati aturan-aturan berlaku guna mewujudkan pemilu berkualitas, aman, tertib, dan damai," ujarnya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023