Presiden Joko Widodo menepis klaim Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang mengaku pernah ditawari dan dijanjikan untuk menjabat Menteri Pertahanan.
“Kementerian, menteri, itu hak prerogatif Presiden,” kata Jokowi dalam keterangan kepada media di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin.
Dia menegaskan tidak ada pemberian jatah menteri sebagaimana dimaksud Muhaimin.
“Nggak ada jatah-jatah seperti itu,” ujar Jokowi.
Sebelumnya Cak Imin dalam acara Indonesia Millenial dan Gen Z Summit di Senayan Park, Jakarta beberapa waktu lalu, menyebut bahwa dirinya sebetulnya dijanjikan kursi Menteri Pertahanan oleh Jokowi usai Pemilu 2019.
Namun, kata Cak Imin, jabatan itu tiba-tiba diberikan kepada Prabowo Subianto yang bergabung dengan koalisi Joko Widodo.
Hal itu disampaikan Muhaimin untuk merespons pernyataan politisi PAN Yandri Susanto yang mempertanyakan konsistensi Muhaimin selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang saat ini masih berada dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo, namun menggaungkan narasi perubahan di Pilpres 2024.
Muhaimin mengatakan PAN sebelumnya juga berada di luar koalisi Jokowi, namun pada akhirnya masuk ke dalam koalisi.
Dia menyebut koalisi yang terjadi memang fleksibel.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
“Kementerian, menteri, itu hak prerogatif Presiden,” kata Jokowi dalam keterangan kepada media di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin.
Dia menegaskan tidak ada pemberian jatah menteri sebagaimana dimaksud Muhaimin.
“Nggak ada jatah-jatah seperti itu,” ujar Jokowi.
Sebelumnya Cak Imin dalam acara Indonesia Millenial dan Gen Z Summit di Senayan Park, Jakarta beberapa waktu lalu, menyebut bahwa dirinya sebetulnya dijanjikan kursi Menteri Pertahanan oleh Jokowi usai Pemilu 2019.
Namun, kata Cak Imin, jabatan itu tiba-tiba diberikan kepada Prabowo Subianto yang bergabung dengan koalisi Joko Widodo.
Hal itu disampaikan Muhaimin untuk merespons pernyataan politisi PAN Yandri Susanto yang mempertanyakan konsistensi Muhaimin selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang saat ini masih berada dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo, namun menggaungkan narasi perubahan di Pilpres 2024.
Muhaimin mengatakan PAN sebelumnya juga berada di luar koalisi Jokowi, namun pada akhirnya masuk ke dalam koalisi.
Dia menyebut koalisi yang terjadi memang fleksibel.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023