Minat masyarakat di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memanfaatkan pelayanan di mal pelayanan publik (MPP) setempat cukup tinggi.
"Terhitung sejak di resmikan "Soft Lounching" MPP pada Senin (27/11) lalu, ratusan warga sudah melakukan pengurusan administrasi berbagai jenis pelayanan," kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM), Kabupaten Bangka, Dian Firnandy, dalam keterangan, Rabu (6/12).
Pada saat awal membuka pelayanan tanggal 27 sampai 30 November 2023, terdata 123 orang yang mengurus perizinan seperti, mutasi PBB, layanan akte kelahiran, kematian, layanan "Online Single Submission" (OSS),pembayaran pajak kendaraan tahunan, serta administrasi BPJS Ketenagakerjaan.
Sedangkan tanggal 4 sampai hari ini, Rabu (6/12) tercatat 58 warga yang mengurus perizinan belum termasuk layanan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan layanan BPJS Kesehatan.
"Jumlah tersebut dipastikan masih akan bertambah hingga akhir Desember 2023," kata Dian Firnandy.
MPP Kabupaten Bangka sudah dapat memberikan 64 jenis layanan dari tujuh instansi berasal dari instansi vertikal, perangkat daerah, BUMN, BUMD dan swasta.
"Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah generasi ketiga yang lebih progresif memadukan pelayanan secara terpadu pada satu tempat," jelas dia.
Kedepan secara bertahap, pihaknya akan menggandeng dengan sejumlah instansi yang termasuk swasta untuk membuka pelayanan di MPP Bangka.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Terhitung sejak di resmikan "Soft Lounching" MPP pada Senin (27/11) lalu, ratusan warga sudah melakukan pengurusan administrasi berbagai jenis pelayanan," kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM), Kabupaten Bangka, Dian Firnandy, dalam keterangan, Rabu (6/12).
Pada saat awal membuka pelayanan tanggal 27 sampai 30 November 2023, terdata 123 orang yang mengurus perizinan seperti, mutasi PBB, layanan akte kelahiran, kematian, layanan "Online Single Submission" (OSS),pembayaran pajak kendaraan tahunan, serta administrasi BPJS Ketenagakerjaan.
Sedangkan tanggal 4 sampai hari ini, Rabu (6/12) tercatat 58 warga yang mengurus perizinan belum termasuk layanan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan layanan BPJS Kesehatan.
"Jumlah tersebut dipastikan masih akan bertambah hingga akhir Desember 2023," kata Dian Firnandy.
MPP Kabupaten Bangka sudah dapat memberikan 64 jenis layanan dari tujuh instansi berasal dari instansi vertikal, perangkat daerah, BUMN, BUMD dan swasta.
"Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah generasi ketiga yang lebih progresif memadukan pelayanan secara terpadu pada satu tempat," jelas dia.
Kedepan secara bertahap, pihaknya akan menggandeng dengan sejumlah instansi yang termasuk swasta untuk membuka pelayanan di MPP Bangka.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023