Mentok, Babel (ANTARA) - Pemerintah kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyiapkan program pelayanan berbasis digital sebagai salah satu upaya meningkatkan layanan efektif, efisien dan terintegrasi.
"Pada akhir bulan ini atau awal Desember 2024 kita akan siapkan pelayanan berbasis digital di Mal Pelayanan Publik yang saat ini sudah ada di Gedung Perpustakaan Daerah Bangka Barat," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat, Yuwanda Eka Putra di Mentok, Jumat.
Menurut dia, pelayanan berbasis digital tersebut merupakan salah satu bukti keseriusan pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan dalam peningkatan layanan kepada masyarakat.
"Kami terus berupaya melakukan perbaikan pelayanan dan evaluasi, ini juga berkat komitmen bersama seluruh staf pemkab yang mau meningkatkan kerja pelayanan dan berupaya melakukan yang terbaik agar pelayanan bisa semakin cepat dan terintegrasi," ujarnya.
Sebagai bukti adanya peningkatan pelayanan publik yang dilakukan Pemkab Bangka Barat, pada Kamis (14/11) Ombudsman Republik Indonesia telah merilis hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota dan 416 pemerintah kabupaten dalam acara penganugerahan yang digelar di Jakarta.
Penilaian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada pelaksana layanan, wawancara pengguna layanan, observasi tampak fisik dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan, dengan waktu penilaian dilakukan pada Mei-September 2024.
Pada kategori pemerintah kabupaten, dari 416 pemkab yang dinilai, 339 masuk ke zona hijau, 55 masuk zona kuning dan 22 masuk ke zona merah.
Di kategori tingkat Pemerintah Kabupaten, Kabupaten Wonogiri menempati posisi teratas dengan pelayanan terbaik, dengan nilai 99,71 kategori A Hijau predikat kualitas tertinggi pelayanan publik, sedangkan Pemkab Bangka Barat berhasil memperoleh nilai 87,23 kategori B zona hijau dengan predikat kualitas tinggi pelayanan publik.
"Pada edisi sebelumnya, Bangka Barat menempati zona kuning predikat kualitas sedang. Hasil penilaian ini tak terlepas dari keberadaan Mal Pelayanan Publik yang diluncurkan beberapa waktu lalu," katanya.
Dengan adanya pelayanan terpadu dalam satu lokasi di Mal Pelayanan Publik tersebut, berbagai pelayanan yang dahulu berada di masing-masing kantor kini menjadi satu lokasi.
"Ini merupakan salah satu upaya kita mempermudah masyarakat mengakses berbagai pelayanan yang dibutuhkan, kita akan terus melakukan perbaikan pelayanan ini dan kita usahakan akhir bulan ini atau awal bulan depan bisa merealisasikan Mal Pelayanan Publik yang berbasis digital," katanya.
