Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperkuat sinergisitas penanggulangan bencana se-Pulau Bangka, sebagai langkah meningkatkan koordinasi integrasi dan sinkronisasi program penanganan bencana antarlintas pemerintah daerah.
"Kegiatan ini penting, mengingat Babel merupakan daerah yang termasuk rawan bencana," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Safrizal ZA dalam sambutannya saat membuka Rakor Penguatan Sinergisitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana se-Pulau Bangka di Pangkalpinang, Selasa.
Ia menjelaskan, berdasarkan rencana kerja pemerintah 2023 telah mengintegrasikan upaya penanggulangan bencana ke dalam kebijakan nasional, yang selanjutnya diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, di mana perencanaan pembangunan daerah secara sinergis, serta dijabarkan dalam rencana kerja tahunan di seluruh unit kerja pemerintah daerah.
Sementara itu, RPJMD Provinsi Kepulauan Babel 2019-2024, penanggulangan bencana masuk ke dalam agenda keempat, yaitu memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang.
"BPBD keberadaannya sangat dibutuhkan, karena Babel merupakan daerah yang termasuk rawan bencana, baik bencana yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, dan juga ulah manusia," katanya.
Ia menyatakan kejadian bencana di Kepulauan Babel terutama daerah rawan bencana masih sering terjadi, hingga saat ini masih belum dapat sepenuhnya mampu meniadakan risiko bencana yang disebabkan oleh kejadian atau peristiwa alam.
"Dengan semakin meningkatnya intensitas bencana dan keragamannya pada akhir-akhir ini, maka upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara terkoordinasi dan terencana di jajaran lintas pemerintah dan lintas sektor, sehingga terbangun kesamaan langkah dalam penanganan penanggulangan bencana yang terpadu dan komprehensif," katanya.
Menurut dia, untuk mewujudkan komitmen tersebut, maka pada hari ini pihaknya mengundang seluruh instansi di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam rapat koordinasi penguatan dan sinergisitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah ini.
"Dengan keberadaan BPBD di setiap daerah, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program, atau kegiatan penanganan penanggulangan bencana antar lintas pemerintah yakni kabupaten, kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, baik pada saat pra bencana, tanggap darurat ataupun pascabencana," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Kegiatan ini penting, mengingat Babel merupakan daerah yang termasuk rawan bencana," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Safrizal ZA dalam sambutannya saat membuka Rakor Penguatan Sinergisitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana se-Pulau Bangka di Pangkalpinang, Selasa.
Ia menjelaskan, berdasarkan rencana kerja pemerintah 2023 telah mengintegrasikan upaya penanggulangan bencana ke dalam kebijakan nasional, yang selanjutnya diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, di mana perencanaan pembangunan daerah secara sinergis, serta dijabarkan dalam rencana kerja tahunan di seluruh unit kerja pemerintah daerah.
Sementara itu, RPJMD Provinsi Kepulauan Babel 2019-2024, penanggulangan bencana masuk ke dalam agenda keempat, yaitu memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang.
"BPBD keberadaannya sangat dibutuhkan, karena Babel merupakan daerah yang termasuk rawan bencana, baik bencana yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, dan juga ulah manusia," katanya.
Ia menyatakan kejadian bencana di Kepulauan Babel terutama daerah rawan bencana masih sering terjadi, hingga saat ini masih belum dapat sepenuhnya mampu meniadakan risiko bencana yang disebabkan oleh kejadian atau peristiwa alam.
"Dengan semakin meningkatnya intensitas bencana dan keragamannya pada akhir-akhir ini, maka upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara terkoordinasi dan terencana di jajaran lintas pemerintah dan lintas sektor, sehingga terbangun kesamaan langkah dalam penanganan penanggulangan bencana yang terpadu dan komprehensif," katanya.
Menurut dia, untuk mewujudkan komitmen tersebut, maka pada hari ini pihaknya mengundang seluruh instansi di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam rapat koordinasi penguatan dan sinergisitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah ini.
"Dengan keberadaan BPBD di setiap daerah, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program, atau kegiatan penanganan penanggulangan bencana antar lintas pemerintah yakni kabupaten, kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, baik pada saat pra bencana, tanggap darurat ataupun pascabencana," katanya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023