BPBD Bangka Barat tingkatkan kemitraan penanganan bencana

Mentok, Babel (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berupaya meningkatkan kemitraan untuk menguatkan pelayanan dalam penanganan kebencanaan yang diharapkan mampu mengurangi timbulnya korban.

"Selama ini kita sudah melakukan pemetaan risiko dan potensi bencana yang sering terjadi di daerah ini, dari data tersebut kita susun perencanaan program dan kegiatan sebagai upaya penanggulangan kebencanaan di daerah," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bangka Barat Achmad Nursyandi di Mentok, Minggu.

Menurut dia, Pemkab Bangka Barat cukup memperhatikan berbagai upaya yang dilakukan untuk penanggulangan bencana di daerah, bahkan dari sisi anggaran, BPBD yang baru terbentuk sekitar empat tahun sudah memiliki anggaran yang cukup untuk mendukung operasional kebencanaan.

"Dari 2021 ada peningkatan anggaran untuk peningkatan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana serta upaya mitigasi bencana," ujarnya.

Upaya mitigasi bencana yang telah disiapkan antara lain peningkatan dana untuk pelayanan informasi rawan bencana kepada masyarakat dan penyusunan beberapa dokumen yang dibutuhkan seperti dokumen kajian risiko bencana, dokumen rencana penanggulangan bencana, dan dokumen rencana kontingensi.

Selain itu dana upaya kedaruratan dan logistik juga ada peningkatan dengan dukungan peningkatan kapasitas personel tim reaksi cepat dan peningkatan ketersediaan logistik bencana.

Sandi menjelaskan, anggaran BPBD Kabupaten Bangka Barat pada 2021 sebesar Rp 1,69 miliar, kemudian pada 2022 meningkat menjadi Rp4,5 miliar dan tahun ini dianggarkan Rp4,45 miliar.

"Anggaran itu kita siapkan untuk operasional dan dukungan program strategis dan pencapaian target standar pelayanan minimal sub urusan bencana," katanya.

Selain menguatkan program dan kegiatan di pemerintah, BPBD juga berupaya meningkatkan kepedulian dan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya di lokasi-lokasi rawan dan sering terjadi bencana.

"Ini sebagai upaya kita untuk mengurangi risiko bencana dengan menguatkan kemitraan antara pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat," katanya.