Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meyakini harmonisasi dan sinkronisasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan kewenangan institusi pertahanan dan keamanan yang tumpang tindih, terutama dari sisi regulasi.
"Seluruh yang tumpang tindih, dari sisi regulasi, satu perlu harmonisasi. Dua, perlu sinkronisasi," kata Ganjar dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, saat menjawab pertanyaan dari panelis terkait komitmen Ganjar-Mahfud mengatasi kewenangan institusi pertahanan dan keamanan yang tumpang tindih.
Ganjar menjelaskan seluruh pihak terkait, mulai dari di tingkat pusat dalam hal ini kepolisian dan TNI hingga di tingkat daerah yakni Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sudah sepatutnya saling membantu untuk mengatasi beragam persoalan pertahanan dan keamanan.
Ia mengatakan Forkopimda juga memiliki peran dalam mengatasi beragam persoalan pertahanan dan keamanan di daerahnya, bahkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat pula dilibatkan.
Baca juga: Ganjar sodorkan lima kebijakan wujudkan pertahanan negara tangguh
Baca juga: Ganjar tekankan pentingnya reformasi kepolisian atasi masalah keamanan
"Kita tidak pernah membiarkan urusan negara diurus oleh pusat saja. Kita mesti mengambil inisiatif karena peran sampai tingkat lokal itu ada, bahkan tokoh masyarakat dan tokoh agama," kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
Kemudian apabila institusi pertahanan dan keamanan serta pihak di daerah belum dapat mengatasi suatu masalah, menurut Ganjar, Presiden sebagai pemimpin tertinggi harus mampu mencari solusi atau mengambil keputusan. Lalu, apabila diperlukan peran anggota legislatif, pendapat para wakil rakyat itu juga perlu didengar.
Jawaban Ganjar sempat ditanggapi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyatakan sependapat. Menurut Prabowo persoalan kewenangan institusi pertahanan dan keamanan yang tumpang tindih memang perlu diselesaikan, bahkan dengan keterlibatan pimpinan tertinggi, yaitu Presiden.
Baca juga: Pendukung Ganjar-Mahfud acungkan 3 jari saat Prabowo pidato
Baca juga: Debat ketiga, Ganjar berkomitmen hadirkan sistem pertahanan 5.0
"Saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri dalam menjaga pertahanan-keamanan dalam mengatasi berbagai peristiwa pelik," kata dia.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023 dan debat kedua pada 22 Desember 2023, KPU menggelar debat ketiga yang mempertemukan para capres.
Tema debat ketiga meliputi pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
"Seluruh yang tumpang tindih, dari sisi regulasi, satu perlu harmonisasi. Dua, perlu sinkronisasi," kata Ganjar dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, saat menjawab pertanyaan dari panelis terkait komitmen Ganjar-Mahfud mengatasi kewenangan institusi pertahanan dan keamanan yang tumpang tindih.
Ganjar menjelaskan seluruh pihak terkait, mulai dari di tingkat pusat dalam hal ini kepolisian dan TNI hingga di tingkat daerah yakni Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sudah sepatutnya saling membantu untuk mengatasi beragam persoalan pertahanan dan keamanan.
Ia mengatakan Forkopimda juga memiliki peran dalam mengatasi beragam persoalan pertahanan dan keamanan di daerahnya, bahkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat pula dilibatkan.
Baca juga: Ganjar sodorkan lima kebijakan wujudkan pertahanan negara tangguh
Baca juga: Ganjar tekankan pentingnya reformasi kepolisian atasi masalah keamanan
"Kita tidak pernah membiarkan urusan negara diurus oleh pusat saja. Kita mesti mengambil inisiatif karena peran sampai tingkat lokal itu ada, bahkan tokoh masyarakat dan tokoh agama," kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
Kemudian apabila institusi pertahanan dan keamanan serta pihak di daerah belum dapat mengatasi suatu masalah, menurut Ganjar, Presiden sebagai pemimpin tertinggi harus mampu mencari solusi atau mengambil keputusan. Lalu, apabila diperlukan peran anggota legislatif, pendapat para wakil rakyat itu juga perlu didengar.
Jawaban Ganjar sempat ditanggapi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyatakan sependapat. Menurut Prabowo persoalan kewenangan institusi pertahanan dan keamanan yang tumpang tindih memang perlu diselesaikan, bahkan dengan keterlibatan pimpinan tertinggi, yaitu Presiden.
Baca juga: Pendukung Ganjar-Mahfud acungkan 3 jari saat Prabowo pidato
Baca juga: Debat ketiga, Ganjar berkomitmen hadirkan sistem pertahanan 5.0
"Saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri dalam menjaga pertahanan-keamanan dalam mengatasi berbagai peristiwa pelik," kata dia.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023 dan debat kedua pada 22 Desember 2023, KPU menggelar debat ketiga yang mempertemukan para capres.
Tema debat ketiga meliputi pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024