Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyebut Presiden Joko Widodo mengkampanyekan untuk tidak memilih pemimpin yang diktator dan memiliki rekam jejak pelanggaran HAM pada debat capres 2019.
"Lima tahun yang lalu, dalam debat capres 2019, saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan untuk jangan memilih yang memiliki potongan pemimpin yang diktator, yang punya rekam jejak pelanggaran HAM, yang punya rekam jejak melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak korupsi. Saya sangat setuju," kata Ganjar dalam segmen enam penyampaian pernyataan penutup pada debat kelima yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Ahad (4/2) malam.
Benarkah klaim yang disebut Ganjar tersebut?
Penjelasan
Menurut Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Klara Esti, dalam kampanye tahun 2019, Jokowi tidak secara eksplisit meminta untuk tidak memilih pemimpin yang diktator dan punya rekam jejak melanggar HAM, melainkan menyatakan bahwa dirinya tak punya potongan (menjadi) diktator atau otoriter.
"Kami tidak ingin banyak bicara, kami sudah paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Kami juga tidak punya rekam jejak masalah korupsi. Jokowi-Amin akan pertaruhkan jabatan, reputasi, dan akan kami gunakan semua kewenangan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini" sebut Jokowi pada debat presiden pertama di tahun 2019, dalam pernyataan penutupnya.
Sebagai tambahan, Associate Professor, Data Science Program Monash University Indonesia & Co-director Monash Data and Democracy Research Hub, Derry Wijaya menyampaikan pasangan Jokowi - Ma'ruf pada 2019 berjanji melanjutkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. TKN Jokowi-Ma'ruf juga menyebut bahwa pasangan Jokowi-Ma'ruf tidak punya beban pelanggaran HAM masa lalu.
Namun demikian, dua pasang peserta Pilpres 2019 memang tidak memprioritaskan isu HAM dalam visi-misi mereka.
KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.
Debat pamungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.
Baca juga: Cek fakta, Ganjar sebut 12.000 desa di Indonesia masih "blank spot"
Baca juga: Cek fakta, benarkah klaim Ganjar cegah stunting sejak dalam kandungan?
Baca juga: Cek fakta, benarkah semua guru dan dosen di Jakarta dibebaskan PBB?
Baca juga: Cek fakta, Prabowo sebut Partai Gerindra partai yang dorong UU Disabilitas
Baca juga: Cek fakta, klaim Anies puluhan ribu guru honorer tidak diangkat jadi guru PPPK
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
"Lima tahun yang lalu, dalam debat capres 2019, saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan untuk jangan memilih yang memiliki potongan pemimpin yang diktator, yang punya rekam jejak pelanggaran HAM, yang punya rekam jejak melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak korupsi. Saya sangat setuju," kata Ganjar dalam segmen enam penyampaian pernyataan penutup pada debat kelima yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Ahad (4/2) malam.
Benarkah klaim yang disebut Ganjar tersebut?
Penjelasan
Menurut Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Klara Esti, dalam kampanye tahun 2019, Jokowi tidak secara eksplisit meminta untuk tidak memilih pemimpin yang diktator dan punya rekam jejak melanggar HAM, melainkan menyatakan bahwa dirinya tak punya potongan (menjadi) diktator atau otoriter.
"Kami tidak ingin banyak bicara, kami sudah paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Kami juga tidak punya rekam jejak masalah korupsi. Jokowi-Amin akan pertaruhkan jabatan, reputasi, dan akan kami gunakan semua kewenangan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini" sebut Jokowi pada debat presiden pertama di tahun 2019, dalam pernyataan penutupnya.
Sebagai tambahan, Associate Professor, Data Science Program Monash University Indonesia & Co-director Monash Data and Democracy Research Hub, Derry Wijaya menyampaikan pasangan Jokowi - Ma'ruf pada 2019 berjanji melanjutkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. TKN Jokowi-Ma'ruf juga menyebut bahwa pasangan Jokowi-Ma'ruf tidak punya beban pelanggaran HAM masa lalu.
Namun demikian, dua pasang peserta Pilpres 2019 memang tidak memprioritaskan isu HAM dalam visi-misi mereka.
KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.
Debat pamungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.
Baca juga: Cek fakta, Ganjar sebut 12.000 desa di Indonesia masih "blank spot"
Baca juga: Cek fakta, benarkah klaim Ganjar cegah stunting sejak dalam kandungan?
Baca juga: Cek fakta, benarkah semua guru dan dosen di Jakarta dibebaskan PBB?
Baca juga: Cek fakta, Prabowo sebut Partai Gerindra partai yang dorong UU Disabilitas
Baca juga: Cek fakta, klaim Anies puluhan ribu guru honorer tidak diangkat jadi guru PPPK
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024