Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto menyebut Indonesia masuk kedalam 10 tertinggi angka kematian ibu saat melahirkan.
“Jadi memang benar kita harus memberi kesempatan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan, saya kira sangat penting, kita harus kurangi secara drastis angka kematian ibu yang kita termasuk 10 besar (di dunia) angka kematian ibu tertinggi pada saat melahirkan. Saya kira upaya-upaya untuk kesetaraan gender saat penting. Juga di bidang politik kita melihat kaum perempuan sudah mengambil peran yang sangat menonjol dan saya akan mendorong peran-peran itu jika saya terpilih. Terima kasih,” kata (nama capresnya) dalam debat kelima yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Ahad.
Benarkah klaim tersebut?
Penjelasan:
Menurut Dosen Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi FK-KMK Universitas Gadjah Mada, Anis Fuad, dilansir dari data CIA.gov, secara global Indonesia terdapat diperingkat 52 tingkat Maternal Mortality Ratio (MMR).
Maternal Mortality Ratio (MMR) adalah jumlah tahunan kematian perempuan per 100.000 kelahiran hidup yang disebabkan oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperparah oleh kehamilan atau penatalaksanaannya (tidak termasuk sebab-sebab kecelakaan atau insidental).
Namun, jika berdasarkan data ASEAN, Indonesia masuk peringkat ketiga Tingkat Maternal Mortality Ratio (MMR) tertinggi. Diatas Indonesia terdapat Kamboja dan Myanmar.
KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.
Debat pamungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.
Baca juga: Cek fakta, benarkah klaim Ganjar ketimpangan digital di Indonesia sangat tinggi?
Baca juga: Cek fakta, benarkah Jokowi minta tidak pilih pemimpin dengan rekam jejak pelanggar HAM pada 2019?
