Beijing (Antara Babel) - China, Kamis, mengatakan mengeluarkan protes resmi setelah Australia mengumumkan akan terus menggunakan haknya untuk kebebasan berlayar dan terbang di atas Laut China Selatan menyusul putusan pengadilan terhadap pengakuan China.
Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag pada pekan ini menyimpulkan bahwa China tidak memiliki pengakuan bersejarah pada perairan itu dan melanggar hak ekonomi dan kedaulatan Filipina, lapor Reuters.
China menolak keputusan itu, setelah menolak berperan serta dalam perkara tersebut dan mengatakan pengadilan itu tidak memiliki kewenangan.
Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mendesak semua negara pendaku Laut Cina Selatan menyelesaikan sengketa mereka secara damai. Ia mengatakan Australia akan tetap menerapkan hak internasionalnya untuk kebebasan berlayar dan mendukung hak pihak lain untuk melakukan hal sama.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang mengatakan, China secara resmi memprotes "komentar salah" Australia dan bahwa China berharap Australia tidak melakukan apa pun untuk membahayakan perdamaian dan ketenangan kawasan itu. "Jujur, saya sedikit terkejut melihat komentar Bishop," kata Lu.
Australia harus bergabung dengan mayoritas masyarakat internasional untuk tidak menilai hasil "keputusan ilegal" dari kasus hukum internasional.
"Kami berharap bahwa Australia dapat mengikuti hukum internasional dan tidak memperlakukannya sebagai permainan," kata Lu menambahkan, mengulangi bahwa China menghormati kebebasan berlayar dan sesuai dengan hukum internasional.
Sekalipun China dan Australia memiliki hubungan niaga, yang dekat, termasuk perjanjian perdagangan bebas, Canberra juga adalah sekutu kuat keamanan Amerika Serikat.
Bishop mengatakan kepada radio ABC, Rabu, bahwa reputasi China akan terdampak putusan pengadilan. Ia bersikeras hubungan dengan masyarakat internasional penting untuk kebangkitannya sebagai negara adidaya.
"Untuk mengabaikan itu akan menjadi pelanggaran serius internasional," katanya. Saat ditanya pada Kamis oleh wartawan tentang pesan Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk menterinya dalam rapat kabinet segera setelah putusan itu disampaikan, pada Selasa, Menteri Keuangan Benjamin Dioko menjawab dengan mengutip Duterte.
"Mari kita murah hati dalam kemenangan. Mari kita tidak melakukan apa-apa. Mereka sudah terusik dan Anda mengejek mereka lagi. Sangat sulit untuk menegakkan keputusan itu. Bagaimana Anda menegakkan itu? Namun dia mengatakan kita akan memulai pembicaraan bilateral dan sekarang kami mulai dari posisi yang lebih baik. Karena keputusan itu kami berada di tempat yang lebih baik," katanya.
China mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan, tempat perdagangan senilai lebih dari 5 triliun dolar bergerak setiap tahun. Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam memiliki klaim sama atas wilayah itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag pada pekan ini menyimpulkan bahwa China tidak memiliki pengakuan bersejarah pada perairan itu dan melanggar hak ekonomi dan kedaulatan Filipina, lapor Reuters.
China menolak keputusan itu, setelah menolak berperan serta dalam perkara tersebut dan mengatakan pengadilan itu tidak memiliki kewenangan.
Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mendesak semua negara pendaku Laut Cina Selatan menyelesaikan sengketa mereka secara damai. Ia mengatakan Australia akan tetap menerapkan hak internasionalnya untuk kebebasan berlayar dan mendukung hak pihak lain untuk melakukan hal sama.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang mengatakan, China secara resmi memprotes "komentar salah" Australia dan bahwa China berharap Australia tidak melakukan apa pun untuk membahayakan perdamaian dan ketenangan kawasan itu. "Jujur, saya sedikit terkejut melihat komentar Bishop," kata Lu.
Australia harus bergabung dengan mayoritas masyarakat internasional untuk tidak menilai hasil "keputusan ilegal" dari kasus hukum internasional.
"Kami berharap bahwa Australia dapat mengikuti hukum internasional dan tidak memperlakukannya sebagai permainan," kata Lu menambahkan, mengulangi bahwa China menghormati kebebasan berlayar dan sesuai dengan hukum internasional.
Sekalipun China dan Australia memiliki hubungan niaga, yang dekat, termasuk perjanjian perdagangan bebas, Canberra juga adalah sekutu kuat keamanan Amerika Serikat.
Bishop mengatakan kepada radio ABC, Rabu, bahwa reputasi China akan terdampak putusan pengadilan. Ia bersikeras hubungan dengan masyarakat internasional penting untuk kebangkitannya sebagai negara adidaya.
"Untuk mengabaikan itu akan menjadi pelanggaran serius internasional," katanya. Saat ditanya pada Kamis oleh wartawan tentang pesan Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk menterinya dalam rapat kabinet segera setelah putusan itu disampaikan, pada Selasa, Menteri Keuangan Benjamin Dioko menjawab dengan mengutip Duterte.
"Mari kita murah hati dalam kemenangan. Mari kita tidak melakukan apa-apa. Mereka sudah terusik dan Anda mengejek mereka lagi. Sangat sulit untuk menegakkan keputusan itu. Bagaimana Anda menegakkan itu? Namun dia mengatakan kita akan memulai pembicaraan bilateral dan sekarang kami mulai dari posisi yang lebih baik. Karena keputusan itu kami berada di tempat yang lebih baik," katanya.
China mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan, tempat perdagangan senilai lebih dari 5 triliun dolar bergerak setiap tahun. Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam memiliki klaim sama atas wilayah itu.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016