BPJS Kesehatan cabang Pangkalpinang menggelar kegiatan crash program optimalisasi pekerja penerima upah (PPU) se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengoptimalisasi peserta JKN di segmen tersebut.
"Untuk kegiatan ini, kami mengundang beberapa instansi yang menurut kami memiliki data dan juga memiliki korelasi dengan segmen-segmen peserta ini," kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pangkalpinang Aswalmi Gusmita usai kegiatan Crash Program Optimalisasi PPU di Sol Marina Hotel, Kamis (20/6).
Menurutnya pengotimalan segmen peserta PPU perlu dilakukan karena berdasarkan data BPJS Kesehatan bahwa peserta JKN ada sebanyak 1.496.278 jiwa dan mayoritas peserta merupakan peserta bantuan iuran (PBI) yang ditanggung APBD.
Ia menyebutkan, dari total peserta JKN 1.496.278 jiwa tersebut, sebanyak 528.959 jiwa yang merupakan PBI APBD dan 345.576 ditanggung oleh APBN.
"Berdasarkan data tersebut, berarti lebih dari 50 persen peserta JKN ditanggung oleh pemerintah. Peserta yang ditanggung pemerintah ini kan untuk masyarakat yang tidak mampu, pertanyaannya apakah masyarakat yang tidak mampu di Babel sebanyak ini?," katanya.
Menurutnya dari jumlah peserta yang menjadi pertanggungan pemerintah ini cukup memakan anggaran yang besar, sementara kalau dalam sistem layanan kesehatan sebenarnya anggaran kesehatan di pemerintah daerah tidak hanya diperuntukkan untuk membantu membayar iuran kesehatan masyarakat saja.
"Anggaran kesehatan di pemerintah daerah juga, sebenarnya digunakan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan, misalnya menyediakan dokter-dokter kalau di tempat yang sulit, penyediaan obat dan alkes yang memadai dan lain-lain. Intinya anggaran kesehatan juga diorientasikan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan di daerah tersebut," katanya.
Untuk itu, pihaknya berharap dengan mengoptimalisasi kepesertaan di segmen PPU ini, maka penggunaan anggaran pemerintah daerah tadi bisa seimbang, tidak hanya dihabiskan untuk membantu membayar iuran masyarakatnya tapi juga bisa digunakan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan khususnya kesehatan milik pemerintah.
"Jadi sebenarnya tujuan kegiatan hari ini, kami ingin berkolaborasi dengan instansi-instansi yang memang punya hubungan dengan segmen pekerja ini dan kita memadupadankan data supaya data di BPJS juga sama dengan data-data yang ada di instalasi-instansi ini. Jadi kalau datanya sudah akurat, maka kita tentu akan bisa bergerak dengan lebih tertata karena semuanya basis data yang bagus," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
"Untuk kegiatan ini, kami mengundang beberapa instansi yang menurut kami memiliki data dan juga memiliki korelasi dengan segmen-segmen peserta ini," kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pangkalpinang Aswalmi Gusmita usai kegiatan Crash Program Optimalisasi PPU di Sol Marina Hotel, Kamis (20/6).
Menurutnya pengotimalan segmen peserta PPU perlu dilakukan karena berdasarkan data BPJS Kesehatan bahwa peserta JKN ada sebanyak 1.496.278 jiwa dan mayoritas peserta merupakan peserta bantuan iuran (PBI) yang ditanggung APBD.
Ia menyebutkan, dari total peserta JKN 1.496.278 jiwa tersebut, sebanyak 528.959 jiwa yang merupakan PBI APBD dan 345.576 ditanggung oleh APBN.
"Berdasarkan data tersebut, berarti lebih dari 50 persen peserta JKN ditanggung oleh pemerintah. Peserta yang ditanggung pemerintah ini kan untuk masyarakat yang tidak mampu, pertanyaannya apakah masyarakat yang tidak mampu di Babel sebanyak ini?," katanya.
Menurutnya dari jumlah peserta yang menjadi pertanggungan pemerintah ini cukup memakan anggaran yang besar, sementara kalau dalam sistem layanan kesehatan sebenarnya anggaran kesehatan di pemerintah daerah tidak hanya diperuntukkan untuk membantu membayar iuran kesehatan masyarakat saja.
"Anggaran kesehatan di pemerintah daerah juga, sebenarnya digunakan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan, misalnya menyediakan dokter-dokter kalau di tempat yang sulit, penyediaan obat dan alkes yang memadai dan lain-lain. Intinya anggaran kesehatan juga diorientasikan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan di daerah tersebut," katanya.
Untuk itu, pihaknya berharap dengan mengoptimalisasi kepesertaan di segmen PPU ini, maka penggunaan anggaran pemerintah daerah tadi bisa seimbang, tidak hanya dihabiskan untuk membantu membayar iuran masyarakatnya tapi juga bisa digunakan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan khususnya kesehatan milik pemerintah.
"Jadi sebenarnya tujuan kegiatan hari ini, kami ingin berkolaborasi dengan instansi-instansi yang memang punya hubungan dengan segmen pekerja ini dan kita memadupadankan data supaya data di BPJS juga sama dengan data-data yang ada di instalasi-instansi ini. Jadi kalau datanya sudah akurat, maka kita tentu akan bisa bergerak dengan lebih tertata karena semuanya basis data yang bagus," katanya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024