Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerbitkan 673 sertifikat tanah elektronik guna mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis digital di Negeri Serumpun Sebalai itu.
"Saat ini sudah 673 dari 590 ribu sertifikat tanah manual yang dialihkan menjadi elektronik," kata Kepala Kanwil BPN Babel I Made Daging saat sosialisasi dan deklarasi dokumen elektronik di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan sebanyak 673 sertifikat tanah elektronik ini merupakan sertifikat tanah aset pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sementara sertifikat tanah milik masyarakat masih tahap sosialisasi.
"Kami fokuskan pengalihan media sertifikat elektronik milik pemerintah, karena lebih mudah, apalagi aset milik pemerintah ini tidak bisa dijualbelikan," katanya.
Ia menyatakan saat ini sudah 52 ribu sertifikat yang siap dialihkan ke sertifikat elektronik, sehingga dapat mempercepat layanan pertanahan berbasis elektronik.
"Saat ini kami masih menunggu permohonan dari pemilik tanah untuk mengalihkan dari sertifikat analog ke elektronik," katanya.
Menurut dia, penerbitan dokumen elektronik ini dalam rangka tranformasi digital yang sudah diluncurkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 2023, agar dokumen pertanahan masyarakat lebih melindungi keamanannya dari risiko bencana alam banjir dan lainnya.
"Dengan adanya layanan digital ini akan meminimalkan kesalahan dalam pembuatan sertifikat tanah, mengurangi interaksi antara masyarakat dengan petugas atau masyarakat tidak perlu mondar mandir dalam mengurusnya sertifikat tanah ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
"Saat ini sudah 673 dari 590 ribu sertifikat tanah manual yang dialihkan menjadi elektronik," kata Kepala Kanwil BPN Babel I Made Daging saat sosialisasi dan deklarasi dokumen elektronik di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan sebanyak 673 sertifikat tanah elektronik ini merupakan sertifikat tanah aset pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sementara sertifikat tanah milik masyarakat masih tahap sosialisasi.
"Kami fokuskan pengalihan media sertifikat elektronik milik pemerintah, karena lebih mudah, apalagi aset milik pemerintah ini tidak bisa dijualbelikan," katanya.
Ia menyatakan saat ini sudah 52 ribu sertifikat yang siap dialihkan ke sertifikat elektronik, sehingga dapat mempercepat layanan pertanahan berbasis elektronik.
"Saat ini kami masih menunggu permohonan dari pemilik tanah untuk mengalihkan dari sertifikat analog ke elektronik," katanya.
Menurut dia, penerbitan dokumen elektronik ini dalam rangka tranformasi digital yang sudah diluncurkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 2023, agar dokumen pertanahan masyarakat lebih melindungi keamanannya dari risiko bencana alam banjir dan lainnya.
"Dengan adanya layanan digital ini akan meminimalkan kesalahan dalam pembuatan sertifikat tanah, mengurangi interaksi antara masyarakat dengan petugas atau masyarakat tidak perlu mondar mandir dalam mengurusnya sertifikat tanah ini," katanya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024