Kepala Diskominfo Kepulauan Bangka Belitung Sudarman menyatakan sebanyak 306 dari 6.410 total ASN di Pemprov Kepulauan Babel telah menerapkan tanda tangan elektronik (TTE), agar pelayanan publik semakin berkualitas dan berkinerja tinggi.
"Pemprov Kepulauan Babel telah mengimplementasikan TTE ini sejak 2021," kata Sudarman saat menjadi narasumber sosialisasi implementasi TTE tersertifikasi di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung sangat menyambut positif penerapan TTE dan sertifikat elektronik, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.
"Ini merupakan implementasi dari arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait reformasi birokrasi yang berdampak dirasakan langsung oleh masyarakat, kemudian reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, dan terakhir birokrasi yang lincah dan cepat," ujarnya.
Ia menyatakan dalam mengimplementasi arahan Presiden Jokowi, Pemprov Kepulauan Babel selalu berinovasi dalam mengimplementasikan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan, salah satu contoh adalah penerapan TTE tersertifikasi pada aplikasi SRIKANDI.
"Alhamdulillah, Pemprov Kepulauan Babel menorehkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan dalam pemanfaatan aplikasi pengelolaan kearsipan berbasis elektronik tersebut," ujarnya.
Menurut dia penerapan TTE tersertifikasi ini, Pemprov Babel telah mengimplementasikannya sejak 2021. Namun berdasarkan data 2024, dari total 6.410 ASN, baru sekitar 308 pegawai yang mengimplementasikannya.
"Penerapan TTE tersertifikasi tentu bertujuan untuk menunjang proses layanan publik dengan prinsip cepat, efektif, efisien, aman dan paperless, sehingga tidak mudah untuk ditiru ataupun diduplikasi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
"Pemprov Kepulauan Babel telah mengimplementasikan TTE ini sejak 2021," kata Sudarman saat menjadi narasumber sosialisasi implementasi TTE tersertifikasi di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung sangat menyambut positif penerapan TTE dan sertifikat elektronik, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.
"Ini merupakan implementasi dari arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait reformasi birokrasi yang berdampak dirasakan langsung oleh masyarakat, kemudian reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, dan terakhir birokrasi yang lincah dan cepat," ujarnya.
Ia menyatakan dalam mengimplementasi arahan Presiden Jokowi, Pemprov Kepulauan Babel selalu berinovasi dalam mengimplementasikan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan, salah satu contoh adalah penerapan TTE tersertifikasi pada aplikasi SRIKANDI.
"Alhamdulillah, Pemprov Kepulauan Babel menorehkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan dalam pemanfaatan aplikasi pengelolaan kearsipan berbasis elektronik tersebut," ujarnya.
Menurut dia penerapan TTE tersertifikasi ini, Pemprov Babel telah mengimplementasikannya sejak 2021. Namun berdasarkan data 2024, dari total 6.410 ASN, baru sekitar 308 pegawai yang mengimplementasikannya.
"Penerapan TTE tersertifikasi tentu bertujuan untuk menunjang proses layanan publik dengan prinsip cepat, efektif, efisien, aman dan paperless, sehingga tidak mudah untuk ditiru ataupun diduplikasi," katanya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024