Muntok (Antara Babel) - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan koordinasi untuk membahas aktivitas tambang liar bijih timah yang marak di daerah ini.
"Kami sengaja mengundang Forkopimda Bangka Barat untuk membahas permasalahan tambang liar karena Pemkab tidak bisa bergerak sendiri untuk mengatasi aktivitas tersebut," kata Bupati Bangka Barat Parhan Ali, di Muntok, Rabu.
Rapat koordinasi yang berlangsung di ruang operasional Pemkab Bangka Barat tersebut dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Kapolres Bangka Barat, Kepala Bagian Operasional Polres, Kasat Intel, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka Barat, dan Kepala Dinas ESDM setempat.
"Bupati sengaja mengajak Forkopimda Kabupaten Bangka Barat untuk membahas penanganan aktivitas tambang bijih timah liar yang masih marak di beberapa lokasi di daerah daerah ini," katanya pula.
Menurutnya, pemkab tidak bisa bergerak sendiri untuk mengatasi permasalahan ini, sehingga mengharapkan bantuan dari instansi terkait agar permasalahan ini cepat selesai.
Menurut dia, koordinasi dengan jajaran Forkopimda setempat merupakan upaya pemerintah daerah agar permasalahan cepat selesai, sehingga aktivitas penambangan liar tidak lagi terjadi di daerah itu.
Kapolres Bangka Barat AKBP Hendro Kusmayadi dalam pertemuan tersebut mengatakan Forkopimda sepakat membentuk tim terpadu pemantau aktivitas penambangan liar di seluruh wilayah kabupaten, terdiri dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP, polisi kehutanan, perangkat kantor kecamatan dan lurah setempat.
"Pembentukan tim terpadu ini merupakan langkah awal agar bisa langsung bergerak bersama-sama untuk mengatasi masalah aktivitas penambangan liar," kata dia pula.
Namun, katanya, pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail langkah yang akan diambil.
"Sebagai upaya nyata, kami akan mengawali kegiatan ini dengan melakukan pemetaan wilayah atau lokasi yang saat ini masih terjadi aktivitas penambangan liar, sedangkan untuk teknis penindakan masih menunggu SK bupati," katanya lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Kami sengaja mengundang Forkopimda Bangka Barat untuk membahas permasalahan tambang liar karena Pemkab tidak bisa bergerak sendiri untuk mengatasi aktivitas tersebut," kata Bupati Bangka Barat Parhan Ali, di Muntok, Rabu.
Rapat koordinasi yang berlangsung di ruang operasional Pemkab Bangka Barat tersebut dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Kapolres Bangka Barat, Kepala Bagian Operasional Polres, Kasat Intel, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka Barat, dan Kepala Dinas ESDM setempat.
"Bupati sengaja mengajak Forkopimda Kabupaten Bangka Barat untuk membahas penanganan aktivitas tambang bijih timah liar yang masih marak di beberapa lokasi di daerah daerah ini," katanya pula.
Menurutnya, pemkab tidak bisa bergerak sendiri untuk mengatasi permasalahan ini, sehingga mengharapkan bantuan dari instansi terkait agar permasalahan ini cepat selesai.
Menurut dia, koordinasi dengan jajaran Forkopimda setempat merupakan upaya pemerintah daerah agar permasalahan cepat selesai, sehingga aktivitas penambangan liar tidak lagi terjadi di daerah itu.
Kapolres Bangka Barat AKBP Hendro Kusmayadi dalam pertemuan tersebut mengatakan Forkopimda sepakat membentuk tim terpadu pemantau aktivitas penambangan liar di seluruh wilayah kabupaten, terdiri dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP, polisi kehutanan, perangkat kantor kecamatan dan lurah setempat.
"Pembentukan tim terpadu ini merupakan langkah awal agar bisa langsung bergerak bersama-sama untuk mengatasi masalah aktivitas penambangan liar," kata dia pula.
Namun, katanya, pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail langkah yang akan diambil.
"Sebagai upaya nyata, kami akan mengawali kegiatan ini dengan melakukan pemetaan wilayah atau lokasi yang saat ini masih terjadi aktivitas penambangan liar, sedangkan untuk teknis penindakan masih menunggu SK bupati," katanya lagi.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016