Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, terus berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memantau dan menangani kondisi BPJS Kesehatan, serta melakukan penyesuaian, terkait isu kenaikan iuran BPJS.
"Karena sebenarnya kita sudah melakukan simulasi itu sejak 2022, pada saat kita naikkan tarif ke rumah sakit. Angka itu udah ada. Dan angka itu setiap tahun kita review perkembangannya. Jadi kita tahu kondisinya sampai di mana kira-kira BPJS akan tahan," kata Budi ketika ditemui di Jakarta, Jumat.
Dia menyebutkan, berbagai intervensi dilakukan untuk memastikan kondisi BPJS Kesehatan baik-baik saja, salah satunya dengan memperhatikan betul apakah pembayaran yang dilakukan sudah sesuai, karena ada banyak RS yang melakukan klaim berlebihan atau memalsukan biayanya.
"Sekarang tinggal kita lihat apakah angka perencanaan kita dan realisasinya itu dekat atau enggak. Dan kalau ternyata ada selisih jauh itu seperti apa," katanya.
Ketika ditanya awak media mengenai cara menutup defisit sebesar Rp20 triliun, dia menjelaskan bahwa perlu berhati-hati dalam menggunakan istilah 'defisit', karena BPJS Kesehatan masih punya uang puluhan triliun juga.
"Jadi defisitnya itu mungkin defisit berjalan sekarang dari iuran yang masuk dan juga expenses yang keluar. Tetapi BPJS sendiri masih punya cadangan cash saya rasa di atas 50 triliun," dia menuturkan.
Budi mengatakan, pihaknya akan memanggil Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti untuk penanganan lebih lanjut.
Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebut pada Rabu (13/11) bahwa aset neto BPJS Kesehatan masih sehat, dan memastikan pihaknya lancar dalam membayar rumah sakit pada 2025.
Terkait kenaikan iuran, katanya, hal itu merupakan salah satu dari sekian banyak cara untuk menjadi solusi, seperti yang tertera pada Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Solusi lainnya, katanya, adalah cost sharing, yang diterapkan di beberapa negara, di mana orang yang datang ke rumah sakit membayar sedikit, dengan jumlah yang tidak memberatkan.
Adapun terkait kenaikan iuran, katanya, pada Perpres 59 tahun 2024 disebutkan bahwa per 2 tahun, kenaikan iuran dibolehkan, namun perlu dievaluasi terlebih dahulu. Maksimum 30 Juni atau 1 Juli 2025, iurannya akan ditetapkan.
"Bisa naik bisa tetap, ini kan skenario," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
"Karena sebenarnya kita sudah melakukan simulasi itu sejak 2022, pada saat kita naikkan tarif ke rumah sakit. Angka itu udah ada. Dan angka itu setiap tahun kita review perkembangannya. Jadi kita tahu kondisinya sampai di mana kira-kira BPJS akan tahan," kata Budi ketika ditemui di Jakarta, Jumat.
Dia menyebutkan, berbagai intervensi dilakukan untuk memastikan kondisi BPJS Kesehatan baik-baik saja, salah satunya dengan memperhatikan betul apakah pembayaran yang dilakukan sudah sesuai, karena ada banyak RS yang melakukan klaim berlebihan atau memalsukan biayanya.
"Sekarang tinggal kita lihat apakah angka perencanaan kita dan realisasinya itu dekat atau enggak. Dan kalau ternyata ada selisih jauh itu seperti apa," katanya.
Ketika ditanya awak media mengenai cara menutup defisit sebesar Rp20 triliun, dia menjelaskan bahwa perlu berhati-hati dalam menggunakan istilah 'defisit', karena BPJS Kesehatan masih punya uang puluhan triliun juga.
"Jadi defisitnya itu mungkin defisit berjalan sekarang dari iuran yang masuk dan juga expenses yang keluar. Tetapi BPJS sendiri masih punya cadangan cash saya rasa di atas 50 triliun," dia menuturkan.
Budi mengatakan, pihaknya akan memanggil Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti untuk penanganan lebih lanjut.
Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebut pada Rabu (13/11) bahwa aset neto BPJS Kesehatan masih sehat, dan memastikan pihaknya lancar dalam membayar rumah sakit pada 2025.
Terkait kenaikan iuran, katanya, hal itu merupakan salah satu dari sekian banyak cara untuk menjadi solusi, seperti yang tertera pada Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Solusi lainnya, katanya, adalah cost sharing, yang diterapkan di beberapa negara, di mana orang yang datang ke rumah sakit membayar sedikit, dengan jumlah yang tidak memberatkan.
Adapun terkait kenaikan iuran, katanya, pada Perpres 59 tahun 2024 disebutkan bahwa per 2 tahun, kenaikan iuran dibolehkan, namun perlu dievaluasi terlebih dahulu. Maksimum 30 Juni atau 1 Juli 2025, iurannya akan ditetapkan.
"Bisa naik bisa tetap, ini kan skenario," katanya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024