Pangkalpinang (Antara Babel) - Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani mengakui masih adanya pungutan liar di lingkungan pemerintah daerah, karena pengawasan kinerja pegawai negeri sipil di daerah itu kurang.

"Jika pengawasan kurang maka pungli ini sulit diberantas. Sampai kapan pasti tetap ada  di lingkungan pemerintahan," kata Hidayat, di Pangkalpinang, Senin.

Ia mengatakan pungli di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota sering terjadi di instansi pelayanan publik dan  perizinan, sehingga menyulitkan masyarakat dalam pengurusan perizinan.

"Dinas Perizinan sangat rawan terjadi pungli," ujarnya.

Menurut dia sejauh ini pungutan liar masih ada di lingkungan pemerintah provinsi, meski skalanya tidak terlalu besar seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau pungli yang dilakukan PNS mungkin skalanya sudah kecil, tidak seperti dulu karena sekarang kita bekerja sudah berdasarkan sistem, dan semua hasil kerja pegawai bisa dilihat dari sistem," ujarnya.

Ia berharap para pegawai yang ada di lingkungan pemerintah provinsi dapat bekerja bersih, tanpa mengharapkan imbalan.

"Bekerjalah dengan sistem dan jangan mempersulit masyarakat. Disetiap instansi sistem sudah ada, tinggal di tata saja. Kita harus hilangkan budaya pungli dilingkungan pemerintah," ujarnya.


Pewarta: Elza Elvia

Editor : Mulki


COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016