Sungailiat (Antara Babel) - Bupati Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tarmizi Saat minta seluruh pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendukung program pemerintah desa agar terwujudnya pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.
"Saya minta seluruh pengurus DPD untuk dapat membantu pemerintahan desa termasuk memberikan masukan agar terwujud pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," katanya di Sungailiat, Rabu, saat membuka bimbingan teknis DPD dan pemerintahan desa.
Ia mengatakan, DPD diberikan hak untuk memberikan masukan ke pemerintah desa sebagai penyalur aspirasi dan juga mampu membangun kapasitas masyarakat sehingga semua potensi, peluang, kendala dan tantangan dapat dikelola dengan sebaik-baik-baiknya sehingga menghasilkan kemajuan masyarakat dan desa.
"Berikanlah masukan kepada kepala desa dan juga beri informasi kepada masyarakat seperti ada dana 200 Milyar dari dana LPDB di Bank BRI untuk pengembangan UMKM, karena belum tentu semua perangkat desa mengetahui program itu," kata bupati.
Dia mengatakan, DPD harus mengetahui tugas dan fungsinya, baik sebagai lembaga kemasyarakatan yang ada di desa maupun sebagai mitra kerja pemerintahan desa.
"Dana cukup besar yang diterima oleh pemerintah desa, penyerapannya harus benar-benar sesuai dengan peruntukannya, dalam hal ini DPD berkewajiban untuk melakukan pengawasan," ujarnya.
Bupati menyarankan baik perangkat desa maupun DPD agar meningkatkan koordinasi sehingga persoalan yang dihadapi dapat diselesaikan bersama.
"Saya minta kedua lembaga itu untuk meningkatkan koordinasi agar persoalan di desa itu dapat diselesaikan termasuk berkoordinasi merencanakan pembangunan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Saya minta seluruh pengurus DPD untuk dapat membantu pemerintahan desa termasuk memberikan masukan agar terwujud pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," katanya di Sungailiat, Rabu, saat membuka bimbingan teknis DPD dan pemerintahan desa.
Ia mengatakan, DPD diberikan hak untuk memberikan masukan ke pemerintah desa sebagai penyalur aspirasi dan juga mampu membangun kapasitas masyarakat sehingga semua potensi, peluang, kendala dan tantangan dapat dikelola dengan sebaik-baik-baiknya sehingga menghasilkan kemajuan masyarakat dan desa.
"Berikanlah masukan kepada kepala desa dan juga beri informasi kepada masyarakat seperti ada dana 200 Milyar dari dana LPDB di Bank BRI untuk pengembangan UMKM, karena belum tentu semua perangkat desa mengetahui program itu," kata bupati.
Dia mengatakan, DPD harus mengetahui tugas dan fungsinya, baik sebagai lembaga kemasyarakatan yang ada di desa maupun sebagai mitra kerja pemerintahan desa.
"Dana cukup besar yang diterima oleh pemerintah desa, penyerapannya harus benar-benar sesuai dengan peruntukannya, dalam hal ini DPD berkewajiban untuk melakukan pengawasan," ujarnya.
Bupati menyarankan baik perangkat desa maupun DPD agar meningkatkan koordinasi sehingga persoalan yang dihadapi dapat diselesaikan bersama.
"Saya minta kedua lembaga itu untuk meningkatkan koordinasi agar persoalan di desa itu dapat diselesaikan termasuk berkoordinasi merencanakan pembangunan," katanya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016