Jakarta (Antara Babel) - Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta jangan hanya fokus kepada pencurian ikan karena ada banyak hal yang strategis dalam sektor kelautan dan perikanan yang perlu diperhatikan secara seksama.
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyatakan, KKP seharusnya juga fokus kepada pembinaan nelayan, pelestarian ekosistem laut, serta perbaikan infrastruktur pelabuhan dan kapal tangkap ikan.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, memerangi pencurian ikan di laut Indonesia bisa dilimpahkan kepada aparat penegak hukum seperti Polri dan TNI AL.
Dia berpendapat bahwa karena konsentrasi KKP lebih banyak kepada pemberantasan pencurian ikan juga mengakibatkan produksi ikan nasional menurun.
Dengan turunnya produksi ikan, lanjutnya, maka banyak kebutuhan ikan nasional yang dipenuhi dengan melakukan impor.
Dia juga menekankan agar pemerintah menyediakan infrastruktur pelabuhan perikanan laut yang memadai, serta kapal penangkap ikan yang sesuai dengan kebutuhan nelayan.
Sebagaimana diwartakan, sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dengan pemerintahan di tingkat daerah merupakan syarat penting guna mengefektifkan pemberantasan pencurian ikan yang terjadi di kawasan perairan Republik Indonesia.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (11/10), sepakat bahwa masih ditemukannya kasus kapal eks-asing di sejumlah daerah dapat menandakan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal yang belum memberikan efek jera.
"Bisa juga (kurangnya efek jera itu) disebabkan oleh tidak tersambungnya upaya penegakan hukum di tingkat nasional dan daerah," kata Abdul Halim.
Untuk itu sinergi yang baik antara nasional-lokal perlu diwujudkan secara bersama-sama agar penerapan suatu kebijakan bisa berlangsung lancar hingga ke daerah.
Sedangkan kepada sejumlah kapal eks-asing yang diduga diubah menjadi kapal lokal tanpa aturan yang semestinya, Abdul Halim mengatakan perlunya tindakan yang tepat.
"Pulangkan kapal-kapal eks-asing setelah pengadilan memutuskan," kata Sekjen Kiara.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan praktik pencurian ikan telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang serius dan terorganisasi sehingga harus diperangi dengan kolaborasi global.
"Untuk memerangi kejahatan trans-nasional yang terorganisasi tersebut harus dengan kolaborasi global," kata Presiden saat membuka pertemuan Tingkat Tinggi "The 2nd International Symposium on Fisheries Crime" di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta, Senin (10/10).
Jokowi mengatakan pencurian ikan juga terkait dengan kejahatan lain, seperti penyelundupan barang dan manusia, buruh ilegal, penyelundupan narkoba dan pelanggaran terhadap peraturan perlindungan alam dan kebersihan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyatakan, KKP seharusnya juga fokus kepada pembinaan nelayan, pelestarian ekosistem laut, serta perbaikan infrastruktur pelabuhan dan kapal tangkap ikan.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, memerangi pencurian ikan di laut Indonesia bisa dilimpahkan kepada aparat penegak hukum seperti Polri dan TNI AL.
Dia berpendapat bahwa karena konsentrasi KKP lebih banyak kepada pemberantasan pencurian ikan juga mengakibatkan produksi ikan nasional menurun.
Dengan turunnya produksi ikan, lanjutnya, maka banyak kebutuhan ikan nasional yang dipenuhi dengan melakukan impor.
Dia juga menekankan agar pemerintah menyediakan infrastruktur pelabuhan perikanan laut yang memadai, serta kapal penangkap ikan yang sesuai dengan kebutuhan nelayan.
Sebagaimana diwartakan, sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dengan pemerintahan di tingkat daerah merupakan syarat penting guna mengefektifkan pemberantasan pencurian ikan yang terjadi di kawasan perairan Republik Indonesia.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (11/10), sepakat bahwa masih ditemukannya kasus kapal eks-asing di sejumlah daerah dapat menandakan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal yang belum memberikan efek jera.
"Bisa juga (kurangnya efek jera itu) disebabkan oleh tidak tersambungnya upaya penegakan hukum di tingkat nasional dan daerah," kata Abdul Halim.
Untuk itu sinergi yang baik antara nasional-lokal perlu diwujudkan secara bersama-sama agar penerapan suatu kebijakan bisa berlangsung lancar hingga ke daerah.
Sedangkan kepada sejumlah kapal eks-asing yang diduga diubah menjadi kapal lokal tanpa aturan yang semestinya, Abdul Halim mengatakan perlunya tindakan yang tepat.
"Pulangkan kapal-kapal eks-asing setelah pengadilan memutuskan," kata Sekjen Kiara.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan praktik pencurian ikan telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang serius dan terorganisasi sehingga harus diperangi dengan kolaborasi global.
"Untuk memerangi kejahatan trans-nasional yang terorganisasi tersebut harus dengan kolaborasi global," kata Presiden saat membuka pertemuan Tingkat Tinggi "The 2nd International Symposium on Fisheries Crime" di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta, Senin (10/10).
Jokowi mengatakan pencurian ikan juga terkait dengan kejahatan lain, seperti penyelundupan barang dan manusia, buruh ilegal, penyelundupan narkoba dan pelanggaran terhadap peraturan perlindungan alam dan kebersihan.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016