Bangka Barat (Antara Babel) - Bupati Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Parhan Ali meminta penambang liar bijih timah di Laut Tempilang menghentikan aktivitas mereka karena merugikan nelayan dan menjadi masalah bagi masyarakat setempat.
"Kami sudah banyak menerima masukan langsung dari masyarakat nelayan yang menyatakan keberatan adanya kegiatan penambangan timah di laut, untuk itu kami minta dihentikan agar keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga," katanya, di Tempilang, Bangka Barat, Selasa.
Menurut dia, penghentian aktivitas tambang merupakan jalan terbaik untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah yang sebagian besar warga lokalnya berprofesi sebagai nelayan.
Ia mengatakan, pekerja tambang sebagian besar orang dari luar daerah, sedangkan ponton yang digunakan dahulu pernah diusir dari Kabupaten Bangka Selatan dan pindah lokasi menambang di Laut Tempilang, sebagian adalah penambang yang diusir dari perairan Muntok dan berpindah ke lokasi tersebut.
"Selama ada penambangan, tangkapan ikan nelayan terus menurun, untuk itu kami minta operasi penambangan dihentikan," katanya lagi.
Selain mengurangi hasil tangkapan nelayan, dikhawatirkan aktivitas tambang juga akan berdampak negatif bagi keseharian masyarakat setempat.
"Kami mendengar sudah banyak terjadi tindak kriminal, perkelahian, pengeroyokan, bahkan pembunuhan antarpenambang, kalau dibiarkan kami khawatir akan terjadi juga pada masyarakat Tempilang," kata dia.
Dia mengajak masyarakat Tempilang untuk hidup rukun agar bisa bersama-sama membangun daerah.
Kapolres Bangka Barat AKBP Hendro Kusmayadi mendukung keinginan Bupati itu, dan menegaskan agar aktivitas penambangan di Laut Tempilang dihentikan.
"Kepada para penambang mulai besok agar tidak melakukan penambangan lagi, saat ini kami akan menyampaikan secara persuasif, namun jika dalam waktu yang sudah ditentukan masih ditemukan adanya penambangan liar, maka akan dilakukan penertiban secara gabungan," katanya lagi.
Ia mengatakan, aktivitas penambangan terjadi sudah cukup lama dan sempat dihentikan, namun hanya bertahan sekitar 12 hari, setelah itu beroperasi lagi.
"Kami tetap akan mengedepankan edukasi dalam menghentikan aktivitas tersebut, penegakan hukum tidak bisa secara keras untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kami harap nelayan tetap sabar agar tidak terjadi gesekan," katanya pula.
Bupati Parhan dan Kapolres Bangka Barat AKBP Hendro Kusmayadi melakukan tatap muka dengan perwakilan nelayan dan pengurus tambang liar di kantor camat Tempilang.
Hadir juga pada pertemuan itu Kasatpol PP Bangka Barat, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Bangka Barat, Camat Tempilang, Kapolsek Tempilang yang mendapatkan pengamanan ketat dari personel Polres dan Satpol PP Kabupaten Bangka Barat.
Pada pertemuan tersebut, nelayan Kelompok Bintanglaut Tempilang Masdianto mengungkapkan pendapatan nelayan terus berkurang, bahkan hasil tangkapan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari.
"Kami seluruh nelayan Tempilang minta tambang tetap dihentikan secara permanen," katanya lagi.
Karsan, nelayan Desa Tanjungniur juga mengungkapkan hal senada, mengingat penghasilan terus berkurang karena aktivitas tambang tersebut.
"Para penambang bisa mendirikan masjid dan membantu biaya pembangunan fisik lainnya, tetapi nelayan semakin tercekik karena tidak bisa mencari ikan. Selama ini nelayan terus bersabar tetapi tetap tidak ada penyelesaian," kata dia.
Ia berharap penghentian tambang di daerah itu permanen agar kelestarian laut terjaga dan nelayan bisa mencari ikan dengan aman dan nyaman.
Koordinator Forum Nelayan Bangka (Formnebak) wilayah Bangka Barat Suhaidir Kojek memberikan apresiasi positif kepada bupati dan kapolres yang secara tegas minta untuk menghentikan aktivitas tambang di Laut Tempilang.
"Kami berharap bisa permanen, agar nelayan bisa kembali melaut sekaligus kelestarian laut tetap terjaga," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Kami sudah banyak menerima masukan langsung dari masyarakat nelayan yang menyatakan keberatan adanya kegiatan penambangan timah di laut, untuk itu kami minta dihentikan agar keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga," katanya, di Tempilang, Bangka Barat, Selasa.
Menurut dia, penghentian aktivitas tambang merupakan jalan terbaik untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah yang sebagian besar warga lokalnya berprofesi sebagai nelayan.
Ia mengatakan, pekerja tambang sebagian besar orang dari luar daerah, sedangkan ponton yang digunakan dahulu pernah diusir dari Kabupaten Bangka Selatan dan pindah lokasi menambang di Laut Tempilang, sebagian adalah penambang yang diusir dari perairan Muntok dan berpindah ke lokasi tersebut.
"Selama ada penambangan, tangkapan ikan nelayan terus menurun, untuk itu kami minta operasi penambangan dihentikan," katanya lagi.
Selain mengurangi hasil tangkapan nelayan, dikhawatirkan aktivitas tambang juga akan berdampak negatif bagi keseharian masyarakat setempat.
"Kami mendengar sudah banyak terjadi tindak kriminal, perkelahian, pengeroyokan, bahkan pembunuhan antarpenambang, kalau dibiarkan kami khawatir akan terjadi juga pada masyarakat Tempilang," kata dia.
Dia mengajak masyarakat Tempilang untuk hidup rukun agar bisa bersama-sama membangun daerah.
Kapolres Bangka Barat AKBP Hendro Kusmayadi mendukung keinginan Bupati itu, dan menegaskan agar aktivitas penambangan di Laut Tempilang dihentikan.
"Kepada para penambang mulai besok agar tidak melakukan penambangan lagi, saat ini kami akan menyampaikan secara persuasif, namun jika dalam waktu yang sudah ditentukan masih ditemukan adanya penambangan liar, maka akan dilakukan penertiban secara gabungan," katanya lagi.
Ia mengatakan, aktivitas penambangan terjadi sudah cukup lama dan sempat dihentikan, namun hanya bertahan sekitar 12 hari, setelah itu beroperasi lagi.
"Kami tetap akan mengedepankan edukasi dalam menghentikan aktivitas tersebut, penegakan hukum tidak bisa secara keras untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kami harap nelayan tetap sabar agar tidak terjadi gesekan," katanya pula.
Bupati Parhan dan Kapolres Bangka Barat AKBP Hendro Kusmayadi melakukan tatap muka dengan perwakilan nelayan dan pengurus tambang liar di kantor camat Tempilang.
Hadir juga pada pertemuan itu Kasatpol PP Bangka Barat, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Bangka Barat, Camat Tempilang, Kapolsek Tempilang yang mendapatkan pengamanan ketat dari personel Polres dan Satpol PP Kabupaten Bangka Barat.
Pada pertemuan tersebut, nelayan Kelompok Bintanglaut Tempilang Masdianto mengungkapkan pendapatan nelayan terus berkurang, bahkan hasil tangkapan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari.
"Kami seluruh nelayan Tempilang minta tambang tetap dihentikan secara permanen," katanya lagi.
Karsan, nelayan Desa Tanjungniur juga mengungkapkan hal senada, mengingat penghasilan terus berkurang karena aktivitas tambang tersebut.
"Para penambang bisa mendirikan masjid dan membantu biaya pembangunan fisik lainnya, tetapi nelayan semakin tercekik karena tidak bisa mencari ikan. Selama ini nelayan terus bersabar tetapi tetap tidak ada penyelesaian," kata dia.
Ia berharap penghentian tambang di daerah itu permanen agar kelestarian laut terjaga dan nelayan bisa mencari ikan dengan aman dan nyaman.
Koordinator Forum Nelayan Bangka (Formnebak) wilayah Bangka Barat Suhaidir Kojek memberikan apresiasi positif kepada bupati dan kapolres yang secara tegas minta untuk menghentikan aktivitas tambang di Laut Tempilang.
"Kami berharap bisa permanen, agar nelayan bisa kembali melaut sekaligus kelestarian laut tetap terjaga," kata dia.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016