Pangkalpinang (Antara Babel) - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menilai restorasi alam daerah hulu dan aliran sungai menjadi satu solusi meminimalisir terjadinya banjir khususnya di Kota Pangkalpinang.
"Restorasi alam daerah hulu dan aliran sungai dengan mengembalikan fungsinya sebagai daerah resapan air dapat menjadi solusi untuk meminimalisir terjadinya banjir di ibukota provinsi ini," kata Direktur Eksekutif Walhi Kepulauan Babel, Ratno Budi di Pangkalpinang, Senin.
Menurut dia pengembalian fungsi lahan bekas aktivitas tambang di daerah hulu sungai harus segera direhabilitasi dengan mengembalikan fungsi lahan sebagai resapan air untuk mencegah terjadinya sedimentasi di sungai-sungai yang bermuara Kota Pangkalpinang.
"Kami melihat aktivitas tambang di Bukit Mangkol rata-rata mulai mengurangi kegiatannya sehingga instansi terkait dapat segera mengembalikan lahan bekas tambang tersebut dengan melakukan reboisasi," katanya.
Menurut dia kondisi lingkungan hutan bakau di pesisir Pangkalpinang khususnya di daerah Ampui, kondisinya kini rusak akibat aktivitas tambang ilegal, akibat terjadi pengendapan (sedimentasi) yang cukup besar.
"Sedimentasi tersebut mengakibatkan pendangkalan aliran sungai sehingga sangat mudah terjadi banjir yang diperparah bertambahnya volume air laut atau banjir rob di daerah pesisir ini," ujarnya.
Selain restorasi alam, lanjut dia Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat menata kembali untuk menambah ruang terbuka hijau dan menghentikan memberikan izin alih kelola lahan retensi air sebagai langkah mencegah bencana banjir.
"Kondisi saat ini, tata Kota Pangkalpinang sangat minim ruang terbuka hijau dan lahan retensi air untuk menjadi daerah resapan air di tengah kota," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Restorasi alam daerah hulu dan aliran sungai dengan mengembalikan fungsinya sebagai daerah resapan air dapat menjadi solusi untuk meminimalisir terjadinya banjir di ibukota provinsi ini," kata Direktur Eksekutif Walhi Kepulauan Babel, Ratno Budi di Pangkalpinang, Senin.
Menurut dia pengembalian fungsi lahan bekas aktivitas tambang di daerah hulu sungai harus segera direhabilitasi dengan mengembalikan fungsi lahan sebagai resapan air untuk mencegah terjadinya sedimentasi di sungai-sungai yang bermuara Kota Pangkalpinang.
"Kami melihat aktivitas tambang di Bukit Mangkol rata-rata mulai mengurangi kegiatannya sehingga instansi terkait dapat segera mengembalikan lahan bekas tambang tersebut dengan melakukan reboisasi," katanya.
Menurut dia kondisi lingkungan hutan bakau di pesisir Pangkalpinang khususnya di daerah Ampui, kondisinya kini rusak akibat aktivitas tambang ilegal, akibat terjadi pengendapan (sedimentasi) yang cukup besar.
"Sedimentasi tersebut mengakibatkan pendangkalan aliran sungai sehingga sangat mudah terjadi banjir yang diperparah bertambahnya volume air laut atau banjir rob di daerah pesisir ini," ujarnya.
Selain restorasi alam, lanjut dia Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat menata kembali untuk menambah ruang terbuka hijau dan menghentikan memberikan izin alih kelola lahan retensi air sebagai langkah mencegah bencana banjir.
"Kondisi saat ini, tata Kota Pangkalpinang sangat minim ruang terbuka hijau dan lahan retensi air untuk menjadi daerah resapan air di tengah kota," katanya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017