Manila (Antara Babel) - Gereja Katolik Filipina mengecam pemberantasan
narkotika oleh Presiden Rodrigo Duterte karena dapat menciptakan teror
di kalangan keluarga miskin, kata pesan dalam kebaktian pada Sabtu.
Pesan tersebut akan disampaikan lagi kepada jemaat di seluruh pelosok negara itu pada misa Minggu, lapor Reuters.
Dalam kecaman bernada keras atas penindakan terhadap pengedar dan pemakai narkotika itu, Konferensi Keuskupan Katolik Filipina menyatakan bahwa membunuh orang bukan jawaban atas perdagangan gelap obat dan mengganggu. Namun, pemerintah tidak memedulikan pertumpahan darah atau bahkan malah menyetujuinya.
"Penyebab terbesarnya adalah ketidakpedulian. Hal itu diyakini sebagai kewajaran dan bahkan buruk, sesuatu yang menurut mereka perlu dikerjakan," kata keusukupan dalam surat pastoral, yang salinannya didapat Reuters.
"Penyebab lain adalah teror di beberapa tempat masyarakat miskin. Beberapa yang tewas bukan karena narkotika. Mereka yang tewas itu tidak terhitung," katanya.
Lebih dari 7.600 orang tewas sejak Duterte melancarkan kampanye antinarkoba pada tujuh bulan yang lalu. Lebih dari 2.500 dikatakan polisi tewas dalam baku tembak selama penggerebekan dan operasi tegas.
Baik pemerintah maupun polisi secara tegas menyangkal terjadinya pembunuhan di luar jalur hukum.
Kantor kepresidenan belum memberikan komentar atas surat keuskupan itu.
Saat mengawali misa pada Sabtu sore, beberapa pastor membacakan surat yang ditandatangani oleh keuskupan di negara dengan penduduk Katolik terbesar di Asia itu.
Surat itu tidak menyebutkan nama Duterte, namun mendesak politikus terpilih melayani masyarakat umum dengan baik dan bukan kepentingan mereka serta menyerukan penanganan terhadap sejumlah polisi nakan dan hakim korup.
Hampir 80 persen dari 100 juta jiwa penduduk Filipina beragama Katolik dan tidak seperti di banyak negara lain yang persoalan keyakinan sudah mulai memudar, mayoritas rakyat negara itu masih menjalani kewajiban agamanya dengan antusias.
Dalam wawancara dengan Reuters pada tahun lalu, lebih dari puluhan pendeta menyatakan bahwa mereka belum memastikan bagaimana melawan pembunuhan yang mendapatkan dukungan masyarakat terhadap kampanye Duterte itu.
Beberapa di antara mereka menyatakan bahwa menentang Duterte akan menghadapi bahaya. Duterte juga mengutuk Paus karena menyebabkan lalu lintas macet saat kunjungannya pada 2015 kunjungannya dan baru-baru pekan ini menyampaikan keterusterangannya terkait pastor yang dia dituduh memiliki istri, terlibat dalam tindakan homoseksual, menyalahgunakan dana negara dan menganiaya anak-anak.
Nakal
Terkait tuduhan bahwa banyak pedagang narkoba dan pengguna telah menjadi korban pembunuhan ekstrayudisial itu, uskup mengatakan "setiap orang memiliki hak agar dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah", dan hukum harus ditaati.
"Kami juga harus mengutamakan reformasi terhadap polisi nakal dan hakim korup," katanya.
Surat keuskupan itu dibacakan selama misa Sabtu sore di depan jemaat yang beranggotakan 50 orang, kebanyakan perempuan, di dalam kubah gereja St Yosef, kompleks Camp Crame, markas Kepolisian Nasional Filipina di Manila.
Romo Jojo Borja, seorang pendeta di Camp Crame, menyatakan bahwa situasi saat ini sulit bagi pastor, terutama mereka yang dipekerjakan oleh pemerintah.
"Kami harus selalu berada di tengah. Saat kami bicara menentang pemerintah, kami bisa ditendang dari pelayanan kepada umat. Terkadang kami diminta untuk bertanya tentang loyalitas kami," katanya.
Surat kepausan itu keluar kurang dari sepekan setelah Duterte menangguhkan semua kegiatan operasional kepolisian dalam memberantas narkoba karena adanya praktik korupsi yang mengakar di pasukan tersebut.
Presiden menberikan tugas kepada badan penanggulangan narkoba dan menginginkan militer mendukung pemberantasan narkoba.
Dalam beberapa laporannya tahun lalu, Reuters menunjukkan bahwa 70 persen data korban tewas karena operasi polisi. Hal itu menjadi bukti kuat bahwa polisi menembak para tersangka narkoba.
Laporan Reuters juga menemukan bahwa para pejabat tingkat rendah di lingkungan masyarakat miskin membantu polisi memberikan daftar tersangka pengedar dan pengguna narkoba. Banyak orang yang namanya tercantum itu berakhir dengan kematian.
Duterte menggunakan data yang berlebihan dan cacat, termasuk jumlah pengguna narkoba di Filipina, untuk membenarkan tindakannya yang keras, demikian penyelidikan Reuters.
Dalam laporan pekan ini, Amnesti International menyatakan bahwa pemberantasan narkoba diperlakukan seperti kriminal, melakukan pembunuhan, dan mengirimkannya ke rumah duka.
Amnesti menyatakan bahwa gelombang pembunuhan terkait narkotika tampaknya sistematis, terencana, dan tergalang oleh pihak berwenang dan bisa jadi adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
Pesan tersebut akan disampaikan lagi kepada jemaat di seluruh pelosok negara itu pada misa Minggu, lapor Reuters.
Dalam kecaman bernada keras atas penindakan terhadap pengedar dan pemakai narkotika itu, Konferensi Keuskupan Katolik Filipina menyatakan bahwa membunuh orang bukan jawaban atas perdagangan gelap obat dan mengganggu. Namun, pemerintah tidak memedulikan pertumpahan darah atau bahkan malah menyetujuinya.
"Penyebab terbesarnya adalah ketidakpedulian. Hal itu diyakini sebagai kewajaran dan bahkan buruk, sesuatu yang menurut mereka perlu dikerjakan," kata keusukupan dalam surat pastoral, yang salinannya didapat Reuters.
"Penyebab lain adalah teror di beberapa tempat masyarakat miskin. Beberapa yang tewas bukan karena narkotika. Mereka yang tewas itu tidak terhitung," katanya.
Lebih dari 7.600 orang tewas sejak Duterte melancarkan kampanye antinarkoba pada tujuh bulan yang lalu. Lebih dari 2.500 dikatakan polisi tewas dalam baku tembak selama penggerebekan dan operasi tegas.
Baik pemerintah maupun polisi secara tegas menyangkal terjadinya pembunuhan di luar jalur hukum.
Kantor kepresidenan belum memberikan komentar atas surat keuskupan itu.
Saat mengawali misa pada Sabtu sore, beberapa pastor membacakan surat yang ditandatangani oleh keuskupan di negara dengan penduduk Katolik terbesar di Asia itu.
Surat itu tidak menyebutkan nama Duterte, namun mendesak politikus terpilih melayani masyarakat umum dengan baik dan bukan kepentingan mereka serta menyerukan penanganan terhadap sejumlah polisi nakan dan hakim korup.
Hampir 80 persen dari 100 juta jiwa penduduk Filipina beragama Katolik dan tidak seperti di banyak negara lain yang persoalan keyakinan sudah mulai memudar, mayoritas rakyat negara itu masih menjalani kewajiban agamanya dengan antusias.
Dalam wawancara dengan Reuters pada tahun lalu, lebih dari puluhan pendeta menyatakan bahwa mereka belum memastikan bagaimana melawan pembunuhan yang mendapatkan dukungan masyarakat terhadap kampanye Duterte itu.
Beberapa di antara mereka menyatakan bahwa menentang Duterte akan menghadapi bahaya. Duterte juga mengutuk Paus karena menyebabkan lalu lintas macet saat kunjungannya pada 2015 kunjungannya dan baru-baru pekan ini menyampaikan keterusterangannya terkait pastor yang dia dituduh memiliki istri, terlibat dalam tindakan homoseksual, menyalahgunakan dana negara dan menganiaya anak-anak.
Nakal
Terkait tuduhan bahwa banyak pedagang narkoba dan pengguna telah menjadi korban pembunuhan ekstrayudisial itu, uskup mengatakan "setiap orang memiliki hak agar dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah", dan hukum harus ditaati.
"Kami juga harus mengutamakan reformasi terhadap polisi nakal dan hakim korup," katanya.
Surat keuskupan itu dibacakan selama misa Sabtu sore di depan jemaat yang beranggotakan 50 orang, kebanyakan perempuan, di dalam kubah gereja St Yosef, kompleks Camp Crame, markas Kepolisian Nasional Filipina di Manila.
Romo Jojo Borja, seorang pendeta di Camp Crame, menyatakan bahwa situasi saat ini sulit bagi pastor, terutama mereka yang dipekerjakan oleh pemerintah.
"Kami harus selalu berada di tengah. Saat kami bicara menentang pemerintah, kami bisa ditendang dari pelayanan kepada umat. Terkadang kami diminta untuk bertanya tentang loyalitas kami," katanya.
Surat kepausan itu keluar kurang dari sepekan setelah Duterte menangguhkan semua kegiatan operasional kepolisian dalam memberantas narkoba karena adanya praktik korupsi yang mengakar di pasukan tersebut.
Presiden menberikan tugas kepada badan penanggulangan narkoba dan menginginkan militer mendukung pemberantasan narkoba.
Dalam beberapa laporannya tahun lalu, Reuters menunjukkan bahwa 70 persen data korban tewas karena operasi polisi. Hal itu menjadi bukti kuat bahwa polisi menembak para tersangka narkoba.
Laporan Reuters juga menemukan bahwa para pejabat tingkat rendah di lingkungan masyarakat miskin membantu polisi memberikan daftar tersangka pengedar dan pengguna narkoba. Banyak orang yang namanya tercantum itu berakhir dengan kematian.
Duterte menggunakan data yang berlebihan dan cacat, termasuk jumlah pengguna narkoba di Filipina, untuk membenarkan tindakannya yang keras, demikian penyelidikan Reuters.
Dalam laporan pekan ini, Amnesti International menyatakan bahwa pemberantasan narkoba diperlakukan seperti kriminal, melakukan pembunuhan, dan mengirimkannya ke rumah duka.
Amnesti menyatakan bahwa gelombang pembunuhan terkait narkotika tampaknya sistematis, terencana, dan tergalang oleh pihak berwenang dan bisa jadi adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017