Jakarta (Antara Babel) - Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz berpendapat pasangan calon Pilkada DKI yang lolos putaran kedua harus lebih memperhatikan potensi suara dari "Golongan Putih".
Hal tersebut ia sampaikan terkait data yang menunjukkan bahwa perolehan suara pasangan calon nomor 1 yang akan diperebutkan pada Pilkada DKI putaran kedua ternyata lebih kecil dibandingkan angka warga yang tidak memilih pada Pilkada 15 Februari.
"Partisipasi Pilkada Jakarta 78 persen, sedangkan Golput sebesar 22 persen. Lebih tinggi dari perolehan suara pasangan calon nomor 1 yang memperoleh suara 17 persen," kata Hafidz dalam pesan singkat yang diterima Antara di Jakarta, Senin.
Dari data tersebut, JPPR menghitung bahwa terdapat setidaknya 1,5 juta pemilih yang tidak menggunakan haknya dalam proses pencoblosan lima hari lalu.
Jumlah tersebut tentu merupakan angka yang sangat potensial bagi pasangan calon yang lolos ke putaran kedua untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta nanti.
JPPR memperkirakan, tingginya angka Golput dalam pemilihan 15 Februari akibat kurang teryakinkannya mereka oleh para pasangan calon untuk ikut memilih ke TPS.
"Makanya dalam masa kampanye putaran kedua berikutnya, pasangan calon yang lolos perlu lebih kuat menajamkan visi, misi dan programnya untuk meyakinkan pemilih golongan putih ini," tutur Hafidz.
Sehubungan dengan itu, Hafidz pun menilai bahwa keputusan masyarakat Jakarta untuk menjatuhkan pilihannya ke salah satu pasangan calon tidak hanya berdasarkan pada koalisi partai pendukung.
Ia pun menegaskan bahwa hal tersebut merupakan salah satu indikator dalam menentukan pilihan kepala daerah selama lima tahun mendatang.
"Perolehan suara pasangan calon tidak selalu berbanding lurus dengan perolehan partai politik koalisinya," tutur Hafidz menambahkan.
Sebagai contoh, perolehan suara Agus-Sylvi dalam laman C1 KPU pada 17 Pebruari pukul 11.30 WIB mendapatkan 895.113 suara, dari 95 persen data yang telah masuk.
Sementara dibandingkan dengan perolehan koalisi gabungan antara Partai Demokrat, PKB, PPP dan PAN, perolehan suara di DPRD mencapai 1.246.069.
Menurut Hafidz, hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan dalam memilih mendasarkan dari banyak faktor sehingga keputusan pasangan calon untuk menarik dukungan dari Golongan Putih pun patut diperhatikan.
"Meyakinkan masyarakat agar datang ke TPS untuk membuktikan pilihannya jauh lebih mudah daripada berusaha mengubah pilihan sebelumnya," katanya menegaskan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
Hal tersebut ia sampaikan terkait data yang menunjukkan bahwa perolehan suara pasangan calon nomor 1 yang akan diperebutkan pada Pilkada DKI putaran kedua ternyata lebih kecil dibandingkan angka warga yang tidak memilih pada Pilkada 15 Februari.
"Partisipasi Pilkada Jakarta 78 persen, sedangkan Golput sebesar 22 persen. Lebih tinggi dari perolehan suara pasangan calon nomor 1 yang memperoleh suara 17 persen," kata Hafidz dalam pesan singkat yang diterima Antara di Jakarta, Senin.
Dari data tersebut, JPPR menghitung bahwa terdapat setidaknya 1,5 juta pemilih yang tidak menggunakan haknya dalam proses pencoblosan lima hari lalu.
Jumlah tersebut tentu merupakan angka yang sangat potensial bagi pasangan calon yang lolos ke putaran kedua untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta nanti.
JPPR memperkirakan, tingginya angka Golput dalam pemilihan 15 Februari akibat kurang teryakinkannya mereka oleh para pasangan calon untuk ikut memilih ke TPS.
"Makanya dalam masa kampanye putaran kedua berikutnya, pasangan calon yang lolos perlu lebih kuat menajamkan visi, misi dan programnya untuk meyakinkan pemilih golongan putih ini," tutur Hafidz.
Sehubungan dengan itu, Hafidz pun menilai bahwa keputusan masyarakat Jakarta untuk menjatuhkan pilihannya ke salah satu pasangan calon tidak hanya berdasarkan pada koalisi partai pendukung.
Ia pun menegaskan bahwa hal tersebut merupakan salah satu indikator dalam menentukan pilihan kepala daerah selama lima tahun mendatang.
"Perolehan suara pasangan calon tidak selalu berbanding lurus dengan perolehan partai politik koalisinya," tutur Hafidz menambahkan.
Sebagai contoh, perolehan suara Agus-Sylvi dalam laman C1 KPU pada 17 Pebruari pukul 11.30 WIB mendapatkan 895.113 suara, dari 95 persen data yang telah masuk.
Sementara dibandingkan dengan perolehan koalisi gabungan antara Partai Demokrat, PKB, PPP dan PAN, perolehan suara di DPRD mencapai 1.246.069.
Menurut Hafidz, hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan dalam memilih mendasarkan dari banyak faktor sehingga keputusan pasangan calon untuk menarik dukungan dari Golongan Putih pun patut diperhatikan.
"Meyakinkan masyarakat agar datang ke TPS untuk membuktikan pilihannya jauh lebih mudah daripada berusaha mengubah pilihan sebelumnya," katanya menegaskan.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017