Pangkalpinang (Antara Babel) - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih kekurangan tenaga widyaiswara (WI) untuk membekali para aparatur pemerintah daerah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) di daerah.
"Saat ini jumlah WI kita hanya 18 orang. Ini belum cukup untuk membantu kita melaksanakan diklat di daerah," kata Kepala BKPSDMD Kepulauan Babel, Sahirman Jumli di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan dengan jumlah tersebut pihaknya kesulitan. Tahun ini pihaknya masih mengajukan penambahan WI dan berharap banyak PNS yang mau menjadi tenaga WI.
"Paling tidak kita harus punya 25 tenaga WI agar pelaksanaan diklat berjalan optimal. Sedikitnya minat PNS yang mau menjadi WI karena tugas WI cukup berat. Selain bisa menyampaikan materi diklat, mereka juga harus bisa merespon dan menjawab pertanyaan peserta diklat," ujarnya.
Selain itu juga harus mengikuti diklat WI agar dapat menguasai semua materi diklat. Beban kerja WI tidaklah berat, karena tidak boleh menjadi PPTK dan tidak juga diperiksa oleh BPK/KPK. Setiap ada kegiatan tenaga WI berhak menerima honor dari kegiatan tersebut.
"Beban kerja WI tidak tinggi seperti PNS lainnya. Untuk kemampuan dan ilmu WI pasti lebih menguasai semua itu karena hanya itu tuntutan mereka. Karena itu kita harap masih ada PNS yang mau menjadi tenaga WI," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Saat ini jumlah WI kita hanya 18 orang. Ini belum cukup untuk membantu kita melaksanakan diklat di daerah," kata Kepala BKPSDMD Kepulauan Babel, Sahirman Jumli di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan dengan jumlah tersebut pihaknya kesulitan. Tahun ini pihaknya masih mengajukan penambahan WI dan berharap banyak PNS yang mau menjadi tenaga WI.
"Paling tidak kita harus punya 25 tenaga WI agar pelaksanaan diklat berjalan optimal. Sedikitnya minat PNS yang mau menjadi WI karena tugas WI cukup berat. Selain bisa menyampaikan materi diklat, mereka juga harus bisa merespon dan menjawab pertanyaan peserta diklat," ujarnya.
Selain itu juga harus mengikuti diklat WI agar dapat menguasai semua materi diklat. Beban kerja WI tidaklah berat, karena tidak boleh menjadi PPTK dan tidak juga diperiksa oleh BPK/KPK. Setiap ada kegiatan tenaga WI berhak menerima honor dari kegiatan tersebut.
"Beban kerja WI tidak tinggi seperti PNS lainnya. Untuk kemampuan dan ilmu WI pasti lebih menguasai semua itu karena hanya itu tuntutan mereka. Karena itu kita harap masih ada PNS yang mau menjadi tenaga WI," ujarnya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017