Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses bagi pelaku UMKM untuk masuk ke rantai pasok pengadaan pemerintah dan berbagai program prioritas nasional guna memperbesar peluang pasar serta memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengatakan pemerintah membuka peluang tersebut melalui ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026 yang mempertemukan UMKM dengan kementerian, lembaga, BUMN, hingga sektor ritel modern.
“Kalau ingin naik kelas, UMKM harus disinergikan sehingga bisa masuk rantai pasok usaha besar serta diperkuat akses pembiayaan dan perluasan pasarnya,” kata Helvi saat membuka Inabuyer B2B2G Expo 2026 di Jakarta, Selasa, dikutip dari keterangan resmi.
Menurut dia, UMKM perlu didorong agar tidak hanya menjual produk secara mandiri, tetapi juga menjadi pemasok dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun kebutuhan perusahaan besar.
Dalam ajang yang berlangsung pada 5–7 Mei 2026 itu, pelaku UMKM dipertemukan langsung dengan sejumlah BUMN seperti PLN, Kimia Farma, Pertamina, Pegadaian, dan Perum Bulog.
Selain itu, terdapat pula pengelola infrastruktur publik seperti Angkasa Pura Indonesia, ASDP Indonesia Ferry, KAI, Hutama Karya, dan Jasa Marga, serta perusahaan ritel modern seperti AEON, Indomaret, Alfamart, Mr. DIY, dan Azko.
Helvi mengatakan pemerintah juga membuka peluang keterlibatan UMKM dalam sejumlah program prioritas nasional, seperti Rumah Rakyat, Sekolah Rakyat, dan Makan Bergizi Gratis.
“Inabuyer menyiapkan semua, di sini ada konsultasi, fasilitas pembiayaan, serta business matching dengan buyer. Manfaatkan acara ini untuk pengusaha UMKM di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Ketua Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan sektor ritel saat ini memperkuat penggunaan produk dalam negeri dengan melibatkan UMKM sebagai pemasok.
“Kami menciptakan ekosistem ritel di mana UMKM menjadi pemasok, sehingga memastikan masyarakat Indonesia berbelanja produk dalam negeri di negara sendiri,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Iwan Herniwan mengatakan UMKM perlu aktif melakukan market sounding dan business matching karena pemerintah segera menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa untuk 2027.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2026