Muntok (Antara Babel) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pelatihan mitigasi bencana kepada kepala desa dan lurah se-Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.
"Kami berharap meningkatnya kesadaran dan pemahaman mengenai penanggulangan bencana akan mempermudah proses koordinasi di tingkat pemerintahan sehingga mampu meminimalkan risiko yang ditimbulkan saat terjadi bencana," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Najamudin di Muntok, Selasa.
Ia mengatakan pelaksanaan mitigasi penanggulangan bencana sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana yang menyebutkan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan badan usaha.
Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan tiga elemen penting itu bisa melakukan penanggulangan dengan terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada tahapan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.
"Perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan menjadi salah satu kebijakan penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan," katanya.
Dalam hal itu, kata dia, pemerintah telah mengeluarkan regulasi, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana, PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan pengelolaaan bantuan bencana dan PP Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana.
Dari beberapa peraturan itu, kata Najamudin, mekanisme yang dilakukan terbagi atas tiga tahapan, yaitu prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.
"Dengan aturan itu kami harapkan akan mempermudah koordinasi dan pelaksanaan penanganan bencana yang sering terjadi di daerah, baik berupa bencana alam, nonalam dan bencana sosial," katanya.
Ia mengatakan di Indonesia pada umumnya potensi penyebab bencana yaitu bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, hama penyakut, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dam kejadian antariksa.
Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan yang disebabkan manusia, kecelakaaan transportasi, kegagalan konstruksi atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan keantariksaan, sedangkan bencana sosial berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat.
"Potensi cukup besar, untuk itu diperlukan upaya pencegahan dan mitigasi," kata dia.
Pencegahan dan mitigasi yang dilakukan diharapkan mampu mengurangi atau menghilangkan resiko bencana melalui pengurangan ancaman, kerentanan pihak yang terancam bencana, mengurangi risiko, penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
Keberhasilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat tergantung pada peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun kenyataannya peran tersebut saat ini belum optimal sehingga perlu terus ditingkatkan.
"Kami berharap melalui kegiatan yang digelar selama satu hari penuh di Kabupaten Bangka Barat ini para aparatur di tingkat desa dan kelurahan semakin meningkat pengetahuan dan kemampuannya sehingga mampu mengurangi risiko bencana di wilayah masing-masing," kata dia.
Ia berharap seluruh desa/kelurahan di daerah itu mampu menjadi desa/kelurahan tanggap bencana dengan disertai persiapan, kesiapsiagaan, mitigasi dan pencegahan awal sebelum terjadi bencana.
Kegiatan diikuti sekitar 50 kepala desa, lurah, camat dan sejumlah aparatur sipil negara di organisasi perangkat daerah terkait.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Kami berharap meningkatnya kesadaran dan pemahaman mengenai penanggulangan bencana akan mempermudah proses koordinasi di tingkat pemerintahan sehingga mampu meminimalkan risiko yang ditimbulkan saat terjadi bencana," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Najamudin di Muntok, Selasa.
Ia mengatakan pelaksanaan mitigasi penanggulangan bencana sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana yang menyebutkan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan badan usaha.
Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan tiga elemen penting itu bisa melakukan penanggulangan dengan terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada tahapan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.
"Perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan menjadi salah satu kebijakan penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan," katanya.
Dalam hal itu, kata dia, pemerintah telah mengeluarkan regulasi, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana, PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan pengelolaaan bantuan bencana dan PP Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana.
Dari beberapa peraturan itu, kata Najamudin, mekanisme yang dilakukan terbagi atas tiga tahapan, yaitu prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.
"Dengan aturan itu kami harapkan akan mempermudah koordinasi dan pelaksanaan penanganan bencana yang sering terjadi di daerah, baik berupa bencana alam, nonalam dan bencana sosial," katanya.
Ia mengatakan di Indonesia pada umumnya potensi penyebab bencana yaitu bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, hama penyakut, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dam kejadian antariksa.
Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan yang disebabkan manusia, kecelakaaan transportasi, kegagalan konstruksi atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan keantariksaan, sedangkan bencana sosial berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat.
"Potensi cukup besar, untuk itu diperlukan upaya pencegahan dan mitigasi," kata dia.
Pencegahan dan mitigasi yang dilakukan diharapkan mampu mengurangi atau menghilangkan resiko bencana melalui pengurangan ancaman, kerentanan pihak yang terancam bencana, mengurangi risiko, penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
Keberhasilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat tergantung pada peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun kenyataannya peran tersebut saat ini belum optimal sehingga perlu terus ditingkatkan.
"Kami berharap melalui kegiatan yang digelar selama satu hari penuh di Kabupaten Bangka Barat ini para aparatur di tingkat desa dan kelurahan semakin meningkat pengetahuan dan kemampuannya sehingga mampu mengurangi risiko bencana di wilayah masing-masing," kata dia.
Ia berharap seluruh desa/kelurahan di daerah itu mampu menjadi desa/kelurahan tanggap bencana dengan disertai persiapan, kesiapsiagaan, mitigasi dan pencegahan awal sebelum terjadi bencana.
Kegiatan diikuti sekitar 50 kepala desa, lurah, camat dan sejumlah aparatur sipil negara di organisasi perangkat daerah terkait.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017