Pangkalpinang (Antara Babel) - Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) agar fungsi pengawasannya dapat berjalan optimal.
"Dukungan pemkab/pemkot dapat dilakukan dengan mengalokasikan anggaran untuk aktivitas pengawasan yang dilakukan KP3 di masing-masing wilayah," kata Kepala Dinas Pertanian Kepulauan Babel, Toni Batubara di Pangkalpinang, Sabtu.
Ia menerangkan alokasi dana tersebut sangat penting untuk menunjang tugas pengawasan distribusi pupuk bersubsidi maupun non subsidi dan pestisida agar tidak terjadi penyalahgunaan di lapangan.
"Kami mengimbau alokasi anggaran tersebut melalui surat gubernur sebagai bentuk dukungan peningkatan peran KP3 dalam melakukan pengawasan di kabupaten/kota," ujarnya.
Menurut Toni Batubara, selama ini kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat provinsi telah mendapat dukungan anggaran dari peerintah provinsi melalui usulan Komisi II DPRD Kepulauan Babel.
"Anggaran dari pemprov ini digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan di lapangan dan menggelar rapat koordinasi sebagai sarana evaluasi kegiatan KP3 di kabupaten/kota," katanya.
Ia mengatakan pihaknya telah menggelar berbagai macam agenda terutama rapat koordinasi untuk menyatukan langkah agar KP3 Babel dapat aktif sehingga mampu membantu petani mendapatkan akses pupuk bersubsidi.
"KP3 akan memberdayakan tenaga penyuluh dan kelompok tani untuk melakukan sosialisasi penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) agar pemberian pupuk bersubsidi dapat tepat sasaran," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Dukungan pemkab/pemkot dapat dilakukan dengan mengalokasikan anggaran untuk aktivitas pengawasan yang dilakukan KP3 di masing-masing wilayah," kata Kepala Dinas Pertanian Kepulauan Babel, Toni Batubara di Pangkalpinang, Sabtu.
Ia menerangkan alokasi dana tersebut sangat penting untuk menunjang tugas pengawasan distribusi pupuk bersubsidi maupun non subsidi dan pestisida agar tidak terjadi penyalahgunaan di lapangan.
"Kami mengimbau alokasi anggaran tersebut melalui surat gubernur sebagai bentuk dukungan peningkatan peran KP3 dalam melakukan pengawasan di kabupaten/kota," ujarnya.
Menurut Toni Batubara, selama ini kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat provinsi telah mendapat dukungan anggaran dari peerintah provinsi melalui usulan Komisi II DPRD Kepulauan Babel.
"Anggaran dari pemprov ini digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan di lapangan dan menggelar rapat koordinasi sebagai sarana evaluasi kegiatan KP3 di kabupaten/kota," katanya.
Ia mengatakan pihaknya telah menggelar berbagai macam agenda terutama rapat koordinasi untuk menyatukan langkah agar KP3 Babel dapat aktif sehingga mampu membantu petani mendapatkan akses pupuk bersubsidi.
"KP3 akan memberdayakan tenaga penyuluh dan kelompok tani untuk melakukan sosialisasi penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) agar pemberian pupuk bersubsidi dapat tepat sasaran," katanya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017