Jakarta (Antara Babel) - Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta pemerintah untuk mengelola angkutan barang selama arus mudik dan arus balik sehingga tak hanya memperlancar arus pergerakan masyarakat namun juga tidak merugikan pengusaha.
Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis, Bambang mengatakan pemerintah bisa saja melakukan pengaturan jumlah angkutan truk yang beroperasi di Pantai Utara Jawa dan tidak perlu melakuakn pelarangan operasi secara menyeluruh.
"Saya sangat menyayangkan kebijakan pemerintah yang menghentikan angkutan logistik untuk seluruh Indonesia pada H-7 sampai H+7. Di seluruh dunia, angkutan barang saat terjadi 'peak season' tidak boleh berhenti. Sebetulnya, yang jadi masalah hanya di Pantura. Tapi di luar pulau Jawa sama sekali tidak terkendala. Pemerintah tinggal mengatur jumlah demand truk di Pantura dan tidak mengatur yang ada di Indonesia," katanya.
Bambang mengkhawatirkan dampak penghentian ini bisa mendorong inflasi barang karena kelangkaan transportasi logistik.
Transportasi logistik akan menumpuk sebelum H-7 dan setelah H+7, ini juga bisa mengakibatkan terjadi ketidakseimbangan antara supply dan demand. Suplai yang kurang, kata Bambang, akan mendongkrak tarif transportasi jadi lebih tinggi.
Ia berharap pemerintah bisa melakukan pengaturan yang tepat terkait hal tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis, Bambang mengatakan pemerintah bisa saja melakukan pengaturan jumlah angkutan truk yang beroperasi di Pantai Utara Jawa dan tidak perlu melakuakn pelarangan operasi secara menyeluruh.
"Saya sangat menyayangkan kebijakan pemerintah yang menghentikan angkutan logistik untuk seluruh Indonesia pada H-7 sampai H+7. Di seluruh dunia, angkutan barang saat terjadi 'peak season' tidak boleh berhenti. Sebetulnya, yang jadi masalah hanya di Pantura. Tapi di luar pulau Jawa sama sekali tidak terkendala. Pemerintah tinggal mengatur jumlah demand truk di Pantura dan tidak mengatur yang ada di Indonesia," katanya.
Bambang mengkhawatirkan dampak penghentian ini bisa mendorong inflasi barang karena kelangkaan transportasi logistik.
Transportasi logistik akan menumpuk sebelum H-7 dan setelah H+7, ini juga bisa mengakibatkan terjadi ketidakseimbangan antara supply dan demand. Suplai yang kurang, kata Bambang, akan mendongkrak tarif transportasi jadi lebih tinggi.
Ia berharap pemerintah bisa melakukan pengaturan yang tepat terkait hal tersebut.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017