Sungailiat (Antara Babel) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunda penerapan belajar sehari penuh atau "full day school" setelah Presiden Joko Widodo membatalkan penguatan pendidikan karakter melalui program tersebut.
"Kami sudah menentukan sekolah yang akan menerapkan program itu yakni SDN 10 dan SMPN 2 Sungailiat, tetapi rencana itu tunda menyusul pembatalan dari Presiden," kata Kepala Dikbud Kabupaten Bangka, Padli di Sungailiat, Selasa.
Dia mengatakan, program belajar sehari penuh yang sebelumnya direncanakan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh di daerahnya karena perlu banyak persiapan di masing-masing sekolah.
"Kami sebelumnya akan melakukan uji coba program itu di sekolah di kota dan dianggap belum perlu diterapkan di sekolah di luar kota," ujarnya.
Menurut Padli, beberapa hal yang perlu diperhatikan jika menerapkan program itu yakni mulai dari sarana dan prasarana sekolah sampai persoalan anggaran operasional.
"Pemerintah daerah tentu terbebani jika biaya operasional sekolah yang menerapkan program sehari penuh itu ditanggung daerah," katanya.
Sementara menurut salah satu wali murid, Yanti, program "full day school" belum waktunya diterapkan karena banyak hal teknis maupun non teknis yang pasti menjadi hambatan.
"Walaupun kesempatan anak dua hari penuh berkumpul sama orang tuanya di saat libur, tetapi lima hari dengan delapan jam belajar sehari akan menguras tenaga dan pikiran anak-anak," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Kami sudah menentukan sekolah yang akan menerapkan program itu yakni SDN 10 dan SMPN 2 Sungailiat, tetapi rencana itu tunda menyusul pembatalan dari Presiden," kata Kepala Dikbud Kabupaten Bangka, Padli di Sungailiat, Selasa.
Dia mengatakan, program belajar sehari penuh yang sebelumnya direncanakan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh di daerahnya karena perlu banyak persiapan di masing-masing sekolah.
"Kami sebelumnya akan melakukan uji coba program itu di sekolah di kota dan dianggap belum perlu diterapkan di sekolah di luar kota," ujarnya.
Menurut Padli, beberapa hal yang perlu diperhatikan jika menerapkan program itu yakni mulai dari sarana dan prasarana sekolah sampai persoalan anggaran operasional.
"Pemerintah daerah tentu terbebani jika biaya operasional sekolah yang menerapkan program sehari penuh itu ditanggung daerah," katanya.
Sementara menurut salah satu wali murid, Yanti, program "full day school" belum waktunya diterapkan karena banyak hal teknis maupun non teknis yang pasti menjadi hambatan.
"Walaupun kesempatan anak dua hari penuh berkumpul sama orang tuanya di saat libur, tetapi lima hari dengan delapan jam belajar sehari akan menguras tenaga dan pikiran anak-anak," ujarnya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017