Pangkalpinang (Antara Babel) - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan meminta Bupati Belitung dan Belitung Timur untuk segera membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), guna mengoptimalkan penanganan dini korban bencana alam di daerah itu.
"Saya sudah meminta ini bupati untuk segera membentuk BPBD dan ini jangan dianggap enteng," kata Erzaldi Rosman Djohan di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan penanganan korban banjir di Belitung dan Belitung Timur lebih banyak aktif pemerintah provinsi, karena dua kabupaten itu belum memiliki BPBD.
"Terus terang penanganan korban banjir lebih ditangani provinsi. Bayangkan mereka tidak mengetahui standar pembangunan dapur umum apalagi menangani warga yang terkena banjir," katanya.
Seharusnya, kata dia pemerintah kabupaten memiliki dua desa yang siap mendirikan dapur umum, yaitu desa tanggap darurat bencana. Ketika ada bencana alam, warga desa ini langsung membangun dapur umum di lokasi bencana.
"Pada saat banjir di Pulau Belitung tidak ada warga desa yang membangun dapur umum dan harus menunggu pemerimtah provinsi untuk membangun dapur umum dan tenda-tenda pengungsian," ujarnya.
Erzaldi mengatakan saat ini kabupaten/kota yang memiliki BPBD yaitu Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Bangka Tengah. Sementara Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung dan Belitung Timur belum memiliki badan tersebut, sehingga penanganan dini korban bencana berjalan lambat.
"BPBD ini harus tersendiri, tidak boleh digabungkan dengan organisasi perangkat daerah lainnya, seperti BPBD Kabupaten Bangka Tengah yang digabungkan dengan Satpol PP dan ini tidak benar," ujarnya.
Untuk itu, kata dia pemkab yang belum memiliki BPBD untuk segera membentuk badan tersebut, agar masyarakat terkena bencana dapat tertangani dengan baik," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Saya sudah meminta ini bupati untuk segera membentuk BPBD dan ini jangan dianggap enteng," kata Erzaldi Rosman Djohan di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan penanganan korban banjir di Belitung dan Belitung Timur lebih banyak aktif pemerintah provinsi, karena dua kabupaten itu belum memiliki BPBD.
"Terus terang penanganan korban banjir lebih ditangani provinsi. Bayangkan mereka tidak mengetahui standar pembangunan dapur umum apalagi menangani warga yang terkena banjir," katanya.
Seharusnya, kata dia pemerintah kabupaten memiliki dua desa yang siap mendirikan dapur umum, yaitu desa tanggap darurat bencana. Ketika ada bencana alam, warga desa ini langsung membangun dapur umum di lokasi bencana.
"Pada saat banjir di Pulau Belitung tidak ada warga desa yang membangun dapur umum dan harus menunggu pemerimtah provinsi untuk membangun dapur umum dan tenda-tenda pengungsian," ujarnya.
Erzaldi mengatakan saat ini kabupaten/kota yang memiliki BPBD yaitu Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Bangka Tengah. Sementara Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung dan Belitung Timur belum memiliki badan tersebut, sehingga penanganan dini korban bencana berjalan lambat.
"BPBD ini harus tersendiri, tidak boleh digabungkan dengan organisasi perangkat daerah lainnya, seperti BPBD Kabupaten Bangka Tengah yang digabungkan dengan Satpol PP dan ini tidak benar," ujarnya.
Untuk itu, kata dia pemkab yang belum memiliki BPBD untuk segera membentuk badan tersebut, agar masyarakat terkena bencana dapat tertangani dengan baik," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017