Pangkalpinang (Antara Babel) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong agar tim pengendalian dan pengawasan pupuk dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk meminimalisir maraknya peredaran pupuk yang tidak sesuai ketentuan di daerah itu.
"Kelemahan yang terjadi dalam pengawasan pupuk ialah kurangnya kegiatan antisipatif dari tim pengendalian dan pengawasan pupuk dalam upaya menekan peredaran pupuk yang tidak sesuai SNI, tidak memiliki izin edar dan kadaluwarsa di Kepulauan Babel," kata Wakil Gubernur Kepulauan Babel, Abdul Fatah di Pangkalpinang, Senin.
Ia menerangkan upaya pengawasan harus dilakukan secara terus menerus sebagai bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam mengawasi peredaran pupuk di Kepulauan Babel.
"Pengawasan yang dilakukan secara terus menerus sebagai bentuk kehadiran pemerintah daerah untuk menekan peredaran pupuk yang tidak sesuai ketentuan atau ilegal sehingga dapat menjamin peningkatan produktivitas para petani," ujarnya.
Menurut Fatah, tim pengendalian dan pengawasan dapat melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan pihak penyuplai untuk mengetahui secara pasti jumlah pupuk yang beredar di pasaran.
"Pengawasan juga dapat dilakukan dengan mengawasi pengiriman stok pupuk yang berasal dari luar daerah melalui pintu pelabuhan," terangnya.
Ia mengatakan Dinas Pertanian diharapkan dapat menyusun produk pupuk yang telah memenuhi syarat dan kelayakan edar sehingga dapat menjadi pedoman para pelaku usaha pupuk di Kepulauan Babel.
"Dinas Pertanian agar dapat menyusun produk-produk pupuk yang telah memiliki sertifikat SNI, izin edar dan masa kadaluwarsa sehingga dapat menjadi pedoman para pelaku usaha agar tidak menjual pupuk yang tidak sesuai ketentuan atau ilegal," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Kelemahan yang terjadi dalam pengawasan pupuk ialah kurangnya kegiatan antisipatif dari tim pengendalian dan pengawasan pupuk dalam upaya menekan peredaran pupuk yang tidak sesuai SNI, tidak memiliki izin edar dan kadaluwarsa di Kepulauan Babel," kata Wakil Gubernur Kepulauan Babel, Abdul Fatah di Pangkalpinang, Senin.
Ia menerangkan upaya pengawasan harus dilakukan secara terus menerus sebagai bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam mengawasi peredaran pupuk di Kepulauan Babel.
"Pengawasan yang dilakukan secara terus menerus sebagai bentuk kehadiran pemerintah daerah untuk menekan peredaran pupuk yang tidak sesuai ketentuan atau ilegal sehingga dapat menjamin peningkatan produktivitas para petani," ujarnya.
Menurut Fatah, tim pengendalian dan pengawasan dapat melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan pihak penyuplai untuk mengetahui secara pasti jumlah pupuk yang beredar di pasaran.
"Pengawasan juga dapat dilakukan dengan mengawasi pengiriman stok pupuk yang berasal dari luar daerah melalui pintu pelabuhan," terangnya.
Ia mengatakan Dinas Pertanian diharapkan dapat menyusun produk pupuk yang telah memenuhi syarat dan kelayakan edar sehingga dapat menjadi pedoman para pelaku usaha pupuk di Kepulauan Babel.
"Dinas Pertanian agar dapat menyusun produk-produk pupuk yang telah memiliki sertifikat SNI, izin edar dan masa kadaluwarsa sehingga dapat menjadi pedoman para pelaku usaha agar tidak menjual pupuk yang tidak sesuai ketentuan atau ilegal," katanya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017