Pangkalpinang (Antara Babel) - DPRD Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengkritisi rencana pemerintah kota menghadirkan jaringan ritel Alfamart karena dikhawatirkan dapat mematikan usaha pedagang kecil.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady, Rabu, mengatakan sebelum benar-benar merealisasikan rencana tersebut pemkot terlebih dahulu harus memperhatikan dua hal, yakni kesiapan pedagang lokal dalam menghadapi persaingan dan seberapa besar potensi pemasukan bagi daerah.
"Terus terang saya cukup kaget saat mendengar reaksi dari masyarakat yang bisa dibilang sangat keras penolakannya terkait rencana ini, padahal bisa jadi ini baru sebatas wacana. Artinya pembinaan yang dilakukan pemerintah kota selama ini kepada pelaku usaha di daerah akan menjadi tanda tanya besar, apakah sudah maksimal atau belum," katanya.
Sementara itu mengenai rencana toko ritel Alfamart yang akan masuk bahkan sampai ke pekarangan masjid, menurut Rio hal ini bukanlah kewenangan pemerintah kota.
"Saya kira hal ini bukan menjadi domainnya pemkot. Masjid adalah tempat ibadah masyarakat, kurang pas rasanya jika pemerintah daerah harus mengatur-ngatur sampai ke situ. Apalagi dengan beredarnya info tersebut banyak pengurus masjid resah dikarenakan tidak utuhnya informasi yang sampai ke mereka," katanya.
Ia meminta pemerintah kota lebih fokus melakukan pembinaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada daripada menghadirkan perusahaan ritel tersebut.
"Jangan sampai aspek ini belum kokoh, mereka sudah goyang karena ada pedagang bermodal besar masuk ke Pangkalpinang," ujarnya.
Dia mengakui walaupun di dalam Perda Kota Pangkalpinang sudah jelas diatur terkait hal ini, namun aspek sosial dan kearifan lokal sejatinya harus menjadi perhatian bersama.
"Sebagai saluran aspirasi masyarakat, kami di DPRD tentu akan memperjuangkan apa saja yang menjadi harapan masyarakat, selama hal tersebut sejalan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady, Rabu, mengatakan sebelum benar-benar merealisasikan rencana tersebut pemkot terlebih dahulu harus memperhatikan dua hal, yakni kesiapan pedagang lokal dalam menghadapi persaingan dan seberapa besar potensi pemasukan bagi daerah.
"Terus terang saya cukup kaget saat mendengar reaksi dari masyarakat yang bisa dibilang sangat keras penolakannya terkait rencana ini, padahal bisa jadi ini baru sebatas wacana. Artinya pembinaan yang dilakukan pemerintah kota selama ini kepada pelaku usaha di daerah akan menjadi tanda tanya besar, apakah sudah maksimal atau belum," katanya.
Sementara itu mengenai rencana toko ritel Alfamart yang akan masuk bahkan sampai ke pekarangan masjid, menurut Rio hal ini bukanlah kewenangan pemerintah kota.
"Saya kira hal ini bukan menjadi domainnya pemkot. Masjid adalah tempat ibadah masyarakat, kurang pas rasanya jika pemerintah daerah harus mengatur-ngatur sampai ke situ. Apalagi dengan beredarnya info tersebut banyak pengurus masjid resah dikarenakan tidak utuhnya informasi yang sampai ke mereka," katanya.
Ia meminta pemerintah kota lebih fokus melakukan pembinaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada daripada menghadirkan perusahaan ritel tersebut.
"Jangan sampai aspek ini belum kokoh, mereka sudah goyang karena ada pedagang bermodal besar masuk ke Pangkalpinang," ujarnya.
Dia mengakui walaupun di dalam Perda Kota Pangkalpinang sudah jelas diatur terkait hal ini, namun aspek sosial dan kearifan lokal sejatinya harus menjadi perhatian bersama.
"Sebagai saluran aspirasi masyarakat, kami di DPRD tentu akan memperjuangkan apa saja yang menjadi harapan masyarakat, selama hal tersebut sejalan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017