Jebus, Bangka Barat (Antara Babel) - Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menurunkan tim gabungan untuk menertibkan tambang bijih timah ilegal di darat dan laut guna menimalisasi kerusakan lingkungan dan masalah sosial lainnya.
"Dalam waktu dekat kita akan menertibkan tambang ilegal sekaligus mengawasi aktivitas tambang yang telah mengantongi izin pertambangan rakyat (IPR)," kata Kapolda Kepulauan Babel Brigjen Pol Syaiful Zahcri usai menghadiri sosialisasi dan penyerahan IPR di Jebus, Senin.
Ia menjelaskan tim gabungan penertiban tambang ilegal ini berasal dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian juga pemkab/pemkot, TNI dan lembaga masyarakat. Oleh karena itu diminta penambang segera mengurus perizinan usahanya.
"Saya mengingatkan penambang agar segera mengurus izin usaha. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di saat penertiban tambang ilegal speerti ini," ujarnya.
Kapolda mengatakan penertiban tambang ilegal ini juga diiringi dengan kegiatan pengawasan terhadap aktivitas tambang timah yang telah mengantongi IPR, apakah kegiatannya sudah sesuai aturan berlaku atau belum.
Selain itu, pengawasan ini juga untuk memastikan warga tidak memperjualbelikan IPR yang diberikan pemerintah provinsi itu agar perekonomian masyarakat terus meningkat dan demikian juga pendapatan asli daerah.
"Kami berharap izin ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Jangan sampai izin usaha yang diberikan dijual kepada pengusaha yang pada akhirnyapengusaha-pengusaha yang menguasai tambang rakyat ini," ujarnya.
Kapolda juga menyatakan mendukung program pemberian IPR kepada penambang inkonvensional karena dapat mengurangi aktivitas tambang ilegal.
"Dengan adanya IPR ini tentu masyarakat tidak akan kesulitan untuk mendapatkan izin usaha tambang, sehingga mereka dapat aman dan nyaman dalam menambang bijih timah ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Dalam waktu dekat kita akan menertibkan tambang ilegal sekaligus mengawasi aktivitas tambang yang telah mengantongi izin pertambangan rakyat (IPR)," kata Kapolda Kepulauan Babel Brigjen Pol Syaiful Zahcri usai menghadiri sosialisasi dan penyerahan IPR di Jebus, Senin.
Ia menjelaskan tim gabungan penertiban tambang ilegal ini berasal dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian juga pemkab/pemkot, TNI dan lembaga masyarakat. Oleh karena itu diminta penambang segera mengurus perizinan usahanya.
"Saya mengingatkan penambang agar segera mengurus izin usaha. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di saat penertiban tambang ilegal speerti ini," ujarnya.
Kapolda mengatakan penertiban tambang ilegal ini juga diiringi dengan kegiatan pengawasan terhadap aktivitas tambang timah yang telah mengantongi IPR, apakah kegiatannya sudah sesuai aturan berlaku atau belum.
Selain itu, pengawasan ini juga untuk memastikan warga tidak memperjualbelikan IPR yang diberikan pemerintah provinsi itu agar perekonomian masyarakat terus meningkat dan demikian juga pendapatan asli daerah.
"Kami berharap izin ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Jangan sampai izin usaha yang diberikan dijual kepada pengusaha yang pada akhirnyapengusaha-pengusaha yang menguasai tambang rakyat ini," ujarnya.
Kapolda juga menyatakan mendukung program pemberian IPR kepada penambang inkonvensional karena dapat mengurangi aktivitas tambang ilegal.
"Dengan adanya IPR ini tentu masyarakat tidak akan kesulitan untuk mendapatkan izin usaha tambang, sehingga mereka dapat aman dan nyaman dalam menambang bijih timah ini," katanya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017