Sungailiat (Antara Babel) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melantikan 40 petugas Panitia Pengawas Kecamatan (PPK).
Komisioner bidang Hukum dan Pengawasan KPU Bangka, Harly Juniarsyah di Sungailiat, Kamis, mengatakan ke-40 petugas PPK itu mendapat tugas sesuai dengan bidangnya untuk pelaksanaan Pilkada 2018.
"Saya minta petugas PPK nantinya dapat bekerja dengan maksimal termasuk mampu berkerja sama dengan pihak lain seperti Panitia Pengawas Pemilu," katanya saat melantik para petugas PPK tersebut.
Dia mengatakan pola kerja panitia pengawas sudah berubah. Bawaslu RI sudah mengupayakan lebih pada pencegahan dan bukan fokus pada penindakan.
"Saya berharap kerja sama tim harus terjaga meskipun berada di wilayah kerja yang berbeda," katanya.
Menurut Harly, memutuskan seseorang ditetapkan menjadi anggota PPK bukan perihal yang mudah karena penuh dengan pertimbangan. Pertimbangannya bukan terkait pribadi atau kepentingan moral komisioner, tetapi lebih ditekankan pada persoalan kepercayaan atas pertimbangan teknis untuk penyelenggaran pemilu.
"Pelaksanaan Pilkada 2018 semakin dekat dan hal ini perlu disiapkan oleh seluruh petugas PPK. Segera konsultasikan kepada kami jika mengalami kendala teknis dan nonteknis di lapangan," ujarnya.
Dengan terbangunnya kerja sama, dia optimistis pelaksanaan Pilkada 2018 akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
Komisioner bidang Hukum dan Pengawasan KPU Bangka, Harly Juniarsyah di Sungailiat, Kamis, mengatakan ke-40 petugas PPK itu mendapat tugas sesuai dengan bidangnya untuk pelaksanaan Pilkada 2018.
"Saya minta petugas PPK nantinya dapat bekerja dengan maksimal termasuk mampu berkerja sama dengan pihak lain seperti Panitia Pengawas Pemilu," katanya saat melantik para petugas PPK tersebut.
Dia mengatakan pola kerja panitia pengawas sudah berubah. Bawaslu RI sudah mengupayakan lebih pada pencegahan dan bukan fokus pada penindakan.
"Saya berharap kerja sama tim harus terjaga meskipun berada di wilayah kerja yang berbeda," katanya.
Menurut Harly, memutuskan seseorang ditetapkan menjadi anggota PPK bukan perihal yang mudah karena penuh dengan pertimbangan. Pertimbangannya bukan terkait pribadi atau kepentingan moral komisioner, tetapi lebih ditekankan pada persoalan kepercayaan atas pertimbangan teknis untuk penyelenggaran pemilu.
"Pelaksanaan Pilkada 2018 semakin dekat dan hal ini perlu disiapkan oleh seluruh petugas PPK. Segera konsultasikan kepada kami jika mengalami kendala teknis dan nonteknis di lapangan," ujarnya.
Dengan terbangunnya kerja sama, dia optimistis pelaksanaan Pilkada 2018 akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017