Bogor (Antara Babel) - Anggota Komisi IV DPR Ichsan Firdaus meminta pemerintah mengevaluasi program cetak sawah agar tidak terjadi pemborosan anggaran negara.
"Kami harus lakukan koreksi terhadap program cetak sawah baru," katanya usai mengisi kuliah umum di Kampus Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STPP) Bogor, Jawa Barat, Sabtu.
Ia mengatakan program cetak sawah harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur irigasinya.
Jadi, lanjutnya, tidak hanya menambah jumlah cetak sawah dengan mengandalkan alam melalui sawah tadah hujan semata.
"Jika cetak sawah ini tidak dibarengi menghitung di mana lokasi irigasinya, maka cetak sawah ini menjadi pembororsan negara," katanya.
Menurutnya, kalau ada cetak sawah, mestinya pemerintah perlu juga menyiapkan infrastruktur irigasinya sehingga ada kepastian air.
"Jangan mengandalkan alam dengan tadah hujan saja. Harus jelas menghitung berapa dan di mana irigasinya," kata Ichsan.
Politisi Partai Golkar tersebut menyebutkan pihaknya mendapat laporan ada lahan program cetak sawah, tapi tidak ada saluran irigasinya.
"Kami ingatkan pemerintah tentang program pertanian yang juga bermasalah seperti sejuta hektare lahan gambut beberapa waktu lalu itu. Khawatirnya hal itu akan terulang kembali," katanya.
Pemerintah, tambahnya, harus hati-hati, bagaimana mencetak sawah tersebut, sehingga tidak membuang dan memboroskan anggaran negara.
"DPR RI terus mengawal program ini, makanya pada 2018 ini kami ingin pemerintah mengevaluasi program cetak sawah tersebut," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Kami harus lakukan koreksi terhadap program cetak sawah baru," katanya usai mengisi kuliah umum di Kampus Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STPP) Bogor, Jawa Barat, Sabtu.
Ia mengatakan program cetak sawah harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur irigasinya.
Jadi, lanjutnya, tidak hanya menambah jumlah cetak sawah dengan mengandalkan alam melalui sawah tadah hujan semata.
"Jika cetak sawah ini tidak dibarengi menghitung di mana lokasi irigasinya, maka cetak sawah ini menjadi pembororsan negara," katanya.
Menurutnya, kalau ada cetak sawah, mestinya pemerintah perlu juga menyiapkan infrastruktur irigasinya sehingga ada kepastian air.
"Jangan mengandalkan alam dengan tadah hujan saja. Harus jelas menghitung berapa dan di mana irigasinya," kata Ichsan.
Politisi Partai Golkar tersebut menyebutkan pihaknya mendapat laporan ada lahan program cetak sawah, tapi tidak ada saluran irigasinya.
"Kami ingatkan pemerintah tentang program pertanian yang juga bermasalah seperti sejuta hektare lahan gambut beberapa waktu lalu itu. Khawatirnya hal itu akan terulang kembali," katanya.
Pemerintah, tambahnya, harus hati-hati, bagaimana mencetak sawah tersebut, sehingga tidak membuang dan memboroskan anggaran negara.
"DPR RI terus mengawal program ini, makanya pada 2018 ini kami ingin pemerintah mengevaluasi program cetak sawah tersebut," katanya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017