Muntok (Antara Babel) - Nelayan di sekitar Teluk Kelabat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menolak rencana operasional tambang bijih timah menggunakan kapal isap produksi di perairan teluk yang berada di ujung utara Pulau Bangka tersebut.
"Bagi kami Teluk Kelabat adalah sumber kehidupan. Sampai kapanpun kami tetap menolak penambangan menggunakan kapal isap produksi maupun pola penambangan inkonvensional tambang apung dan rajuk," kata Direktur Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Kabupaten Bangka Barat, Suhaidir Kojek saat dihubungi dari Muntok, Selasa.
Menurut dia, aktivitas penambangan bijih timah di Teluk Kelabat akan mengancam kelestarian ekosistem laut dan merugikan ratusan nelayan yang setiap hari mencari ikan di lokasi itu.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mengeluarkan izin penambangan dan melakukan pengawasan untuk memastikan tidak ada penambangan di Teluk Kelabat.
"Untuk mendapatkan kepastian, pada Senin (6/11) sekitar 200 nelayan Teluk Kelabat, yaitu nelayan dari desa yang masuk wilayah administrasi Kabupaten Bangka dan Bangka Barat, melakukan audiensi dengan Anggota DPRD Provinsi Babel untuk meminta dukungan terhadap gerakan warga menolak rencana operasional tambang bijih timah di lokasi itu," kata dia.
Dalam pertemuan itu, DPRD Provinsi Babel menyatakan bersedia menampung aspirasi warga dan akan segera membawa masukan para nelayan tersebut ke badan musyawarah.
"Kami berharap kepentingan nelayan dibela karena sebagian besar warga yang tinggal di Teluk Kelabat berprofesi sebagai nelayan," kata Kojek.
Selain permasalahan di Teluk Kelabat, kata dia, sejumlah perairan laut dan daerah aliran sungai di Bangka Barat juga perlu diperhatikan agar terbebas dari aktivitas penambangan.
"Perairan laut Desa Rambat, Kayuarang, dan Tempilang perlu ditertibkan lagi agar benar-benar terbebas dari aktivitas penambangan bijih timah sehingga tidak mencemari lingkungan laut," katanya.
Dengan terjaganya kelestarian laut, kata dia, tidak hanya menguntungkan nelayan, namun upaya membangun kepariwisataan berbasis sumber daya alam juga akan cepat terwujud.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Bagi kami Teluk Kelabat adalah sumber kehidupan. Sampai kapanpun kami tetap menolak penambangan menggunakan kapal isap produksi maupun pola penambangan inkonvensional tambang apung dan rajuk," kata Direktur Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Kabupaten Bangka Barat, Suhaidir Kojek saat dihubungi dari Muntok, Selasa.
Menurut dia, aktivitas penambangan bijih timah di Teluk Kelabat akan mengancam kelestarian ekosistem laut dan merugikan ratusan nelayan yang setiap hari mencari ikan di lokasi itu.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mengeluarkan izin penambangan dan melakukan pengawasan untuk memastikan tidak ada penambangan di Teluk Kelabat.
"Untuk mendapatkan kepastian, pada Senin (6/11) sekitar 200 nelayan Teluk Kelabat, yaitu nelayan dari desa yang masuk wilayah administrasi Kabupaten Bangka dan Bangka Barat, melakukan audiensi dengan Anggota DPRD Provinsi Babel untuk meminta dukungan terhadap gerakan warga menolak rencana operasional tambang bijih timah di lokasi itu," kata dia.
Dalam pertemuan itu, DPRD Provinsi Babel menyatakan bersedia menampung aspirasi warga dan akan segera membawa masukan para nelayan tersebut ke badan musyawarah.
"Kami berharap kepentingan nelayan dibela karena sebagian besar warga yang tinggal di Teluk Kelabat berprofesi sebagai nelayan," kata Kojek.
Selain permasalahan di Teluk Kelabat, kata dia, sejumlah perairan laut dan daerah aliran sungai di Bangka Barat juga perlu diperhatikan agar terbebas dari aktivitas penambangan.
"Perairan laut Desa Rambat, Kayuarang, dan Tempilang perlu ditertibkan lagi agar benar-benar terbebas dari aktivitas penambangan bijih timah sehingga tidak mencemari lingkungan laut," katanya.
Dengan terjaganya kelestarian laut, kata dia, tidak hanya menguntungkan nelayan, namun upaya membangun kepariwisataan berbasis sumber daya alam juga akan cepat terwujud.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017