Pangkalpinang (Antara Babel) - Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2018 menganggarkan Rp6 miliar untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan masyarakat di daerah itu.
"Kami terus berupaya menjaga ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis yang memenuhi standar mutu, sehingga masyarakat mendapatkan harga wajar dan terjangkau," kata Kepala Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Ahmad Damiri di Pangkalpinang, Kamis.
Ia menjelaskan anggaran Rp6 miliar tersebut akan dianggarkan pada APBD 2018 guna mengoptimalkan kegiatan pengendalian stabilitas harga pangan, akses pangan, pengendalian kerawanan pangan dan kelancaran distribusi pangan masyarakat.
"Dana ini sangat penting dalam pengendalian harga pangan masyarakat yang masih berfluktuasi tinggi, karena ketersediaan pangan lokal yang kurang memadai," ujarnya.
Damiri mengatakan selama ini untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan masyarakat seperti beras, umbi-umbian, kacang-kacangan dan sayur mayur, pemerintah daerah masih mengandalkan pasokan dari daerah sentra produksi di Pulau Jawa dan Sumatera, sehingga potensi terjadinya kenaikan harga dan kerawanan pangan di daerah ini cukup tinggi.
"Tingkat keterngantungan pasokan pangan luar daerah masih tinggi, karena hasil pangan lokal yang masih kurang," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, pihaknya terus mendorong masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga mengoptimalkan pekarangan rumah ditanami berbagai kebutuhan pangan seperti jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan serta sayur mayur strategis lainnya misalnya cabai, badang dan lainnya.
"Kami terus melakukan sosialisasi, pembinaan dan penyaluran bantuan bibit kepada kelompok ibu rumah tangga yang memanfaatkan pekarangan rumah untuk tanaman pangan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Kami terus berupaya menjaga ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis yang memenuhi standar mutu, sehingga masyarakat mendapatkan harga wajar dan terjangkau," kata Kepala Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Ahmad Damiri di Pangkalpinang, Kamis.
Ia menjelaskan anggaran Rp6 miliar tersebut akan dianggarkan pada APBD 2018 guna mengoptimalkan kegiatan pengendalian stabilitas harga pangan, akses pangan, pengendalian kerawanan pangan dan kelancaran distribusi pangan masyarakat.
"Dana ini sangat penting dalam pengendalian harga pangan masyarakat yang masih berfluktuasi tinggi, karena ketersediaan pangan lokal yang kurang memadai," ujarnya.
Damiri mengatakan selama ini untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan masyarakat seperti beras, umbi-umbian, kacang-kacangan dan sayur mayur, pemerintah daerah masih mengandalkan pasokan dari daerah sentra produksi di Pulau Jawa dan Sumatera, sehingga potensi terjadinya kenaikan harga dan kerawanan pangan di daerah ini cukup tinggi.
"Tingkat keterngantungan pasokan pangan luar daerah masih tinggi, karena hasil pangan lokal yang masih kurang," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, pihaknya terus mendorong masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga mengoptimalkan pekarangan rumah ditanami berbagai kebutuhan pangan seperti jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan serta sayur mayur strategis lainnya misalnya cabai, badang dan lainnya.
"Kami terus melakukan sosialisasi, pembinaan dan penyaluran bantuan bibit kepada kelompok ibu rumah tangga yang memanfaatkan pekarangan rumah untuk tanaman pangan," ujarnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017