Jakarta (Antara Babel) - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai
polemik terkait "kursi" Ketua DPR menjadi proses pendewasaan politik di
Indonesia, karena belajar bagaimana dinamika yang berkembang tidak
merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
"Ini bagian proses kedewasaan politik kita, namun kita relatif tidak sampai dalam dinamika demokrasi yang bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa," kata Taufik Kurniawan dalam diskusi bertajuk "Posisi Ketua DPR: Antara Politik dan Hukum", di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan polemik tersebut membuat tingkat kedewasaan demokrasi Indonesia lebih matang sehingga bisa membedakan mana substansi dan kemajuan demokrasi, pesta demokrasi, dan hak masyarakat.
Taufik mengatakan terkait posisi Ketua DPR, Pimpinan DPR melihatnya pada sisi hakikatnya terlebih dahulu karena bekerja secara konteks kepemimpinannya bersifat kolektif-kolegial.
"Pimpinan DPR maupun Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan posisinya berdasarkan penugasan dari fraksi yang merupakan kepanjangan tangan partai," ujarnya.
Wakil Ketua Umum DPP PAN itu mengatakan dalam posisi itu, harus disadari bahwa posisi sesama Pimpinan DPR dalam satu kerangka kolektif kolegial.
Dia menjelaskan kepemimpinan DPR ada koordinator bidang, tentunya koordinator bidang ini sedikit banyak pasti akan membantu pelaksanaannya berkaitan dengan administratif institusi DPR.
"Pimpinan DPR ini secara spesifik sebenarnya hanya sebagai `speaker` saja. Artinya kami tidak memiliki kewenangan apapun mengintervensi terhadap kaidah-kaidah proses pengambilan keputusan politik yang ada di AKD atau yang ada di badan-badan," katanya.
Dia menyerahkan sepenuhnya posisi Ketua DPR kepada Partai Golkar yang menugaskan kadernya duduk dalam jabatan tersebut dan berharap masalah itu cepat selesai sehingga diyakini pasti ada langkah terbaik yang diambil Partai Golkar.
Politisi Partai Golkar Zainuddin Amali mengatakan partainya bukan tidak mendengar dan diam saja terkait respon masyarakat atas kasus Novanto namun sudah melakukan upaya langkah agar tidak menjadi persoalan yang bisa menjalar kemana-mana.
Dia mengatakan Golkar telah melaksanakan rapat pleno dan meminta masyarakat bersabar memberi kesempatan kepada Partai Golkar menyelesaikan masalah internal yang dihadapi.
"Karena ini musibah, kami cari jalan sebaik-baiknya tanpa memunculkan masalah baru di internal," ujarnya.
Dia mengatakan Golkar sedang menyiapkan langkah-langkah untuk mencari jalan keluar dari persoalan tersebut, baik di internal Partai Golkar maupun yang dihadapi DPR
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Ini bagian proses kedewasaan politik kita, namun kita relatif tidak sampai dalam dinamika demokrasi yang bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa," kata Taufik Kurniawan dalam diskusi bertajuk "Posisi Ketua DPR: Antara Politik dan Hukum", di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan polemik tersebut membuat tingkat kedewasaan demokrasi Indonesia lebih matang sehingga bisa membedakan mana substansi dan kemajuan demokrasi, pesta demokrasi, dan hak masyarakat.
Taufik mengatakan terkait posisi Ketua DPR, Pimpinan DPR melihatnya pada sisi hakikatnya terlebih dahulu karena bekerja secara konteks kepemimpinannya bersifat kolektif-kolegial.
"Pimpinan DPR maupun Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan posisinya berdasarkan penugasan dari fraksi yang merupakan kepanjangan tangan partai," ujarnya.
Wakil Ketua Umum DPP PAN itu mengatakan dalam posisi itu, harus disadari bahwa posisi sesama Pimpinan DPR dalam satu kerangka kolektif kolegial.
Dia menjelaskan kepemimpinan DPR ada koordinator bidang, tentunya koordinator bidang ini sedikit banyak pasti akan membantu pelaksanaannya berkaitan dengan administratif institusi DPR.
"Pimpinan DPR ini secara spesifik sebenarnya hanya sebagai `speaker` saja. Artinya kami tidak memiliki kewenangan apapun mengintervensi terhadap kaidah-kaidah proses pengambilan keputusan politik yang ada di AKD atau yang ada di badan-badan," katanya.
Dia menyerahkan sepenuhnya posisi Ketua DPR kepada Partai Golkar yang menugaskan kadernya duduk dalam jabatan tersebut dan berharap masalah itu cepat selesai sehingga diyakini pasti ada langkah terbaik yang diambil Partai Golkar.
Politisi Partai Golkar Zainuddin Amali mengatakan partainya bukan tidak mendengar dan diam saja terkait respon masyarakat atas kasus Novanto namun sudah melakukan upaya langkah agar tidak menjadi persoalan yang bisa menjalar kemana-mana.
Dia mengatakan Golkar telah melaksanakan rapat pleno dan meminta masyarakat bersabar memberi kesempatan kepada Partai Golkar menyelesaikan masalah internal yang dihadapi.
"Karena ini musibah, kami cari jalan sebaik-baiknya tanpa memunculkan masalah baru di internal," ujarnya.
Dia mengatakan Golkar sedang menyiapkan langkah-langkah untuk mencari jalan keluar dari persoalan tersebut, baik di internal Partai Golkar maupun yang dihadapi DPR
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017