Makin dekat dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun 2018 maka suasananya makin hangat. Bahkan, di sejumlah daerah yang petahananya tidak ikut berlaga, suasananya jauh lebih semarak.
Di sejumlah wilayah tersebut, baik individu maupun partai politik (parpol), jauh lebih berani mengumumkan jago-jagonya, bahkan tampak lebih mudah menyelesaikan dialog antarparpol untuk menetapkan bakal calonnya.
Sebaliknya, di wilayah yang kemungkinan petahana akan dicalonkan kembali (bisa juga tidak) serta wilayah-wilayah yang dianggap strategis, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, penentuan bakal calonnya oleh berbagai kalangan dianggap rumit dan berhati-hati.
Yang paling aktual, setidaknya PDIP yang rencananya mengumumkan bakal calonnya di Jawa Barat dan Jawa Tengah pada tanggal 4 Januari 2018, seperti dilansir oleh berbagai media, ternyata ditunda lagi. Proses kompetisi, dialog, kompromi, atau mungkin beradu strategi seolah-olah saling mereka lakukan.
Pertanyaannya, benarkah bahwa penentuan bakal calon kepala daerah yang direkomendasikan tersebut demi kemajuan wilayah yang diincarnya, atau sebaliknya hanyalah saling beradu kemampuan drama sekaligus beradu siasat demi kepentingan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019?
Dramatisme dan Kompromi
Boleh saja setiap individu ataupun parpol serta gabungan parpol yang akan mengusungnya menggunakan komunikasi pengelabuhan (deception communication) dengan melakukan "action" ala Burke dan Goffman yang meyakinkan dan menyatakan bahwa mereka akan membuat wilayah tertentu lebih baik. Ada pula yang dengan mengacu pada analisis subjektif mengatasnamakan rakyat wilayah tertentu menginginkan kepala daerah baru dan sejenisnya.
Hal seperti itu tidaklah salah karena dari sisi komunikasi, merayu orang atau rakyat itu selain perlu memahami apa yang mereka inginkan, juga perlu meyakinkannya. Cara yang paling populer adalah melakukan komunikasi dramatisme.
Meyakinkan rakyat untuk mendapatkan simpati itu mutlak. Persoalannya, cara serta pesan komunikasi guna meyakinkan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan aktual (actual needs) rakyat yang dalam bahasa iklannya adalah mengetahui "consumers insight" mereka.
Ini tentu agak berbeda bila ada petahana yang dicalonkan kembali. Bagi petahana, kinerja yang dinilai baik dan memenuhi harapan rakyat sesuai dengan janji kampanyenya akan bergema lebih nyaring bila dibanding dengan wacana dari kandidat lawannya. Kelemahan petahana pun ada, yaitu bila rakyat di wilayahnya merasa kinerjanya kurang baik dan rakyat kecewa. Bila demikian, tidak mungkin parpol pendukungnya tidak akan mencalonkannya kembali.
Mengingat makin sempitnya waktu, tampak antarparpol makin intens saling berkomunikasi. Ada yang menyebutnya reunian, koalisi rakyat, dan sejenisnya setidaknya mereka saling berkomunikasi, atau mungkin juga saling menakar kekuatan yang akhirnya akan lahir kompromi.
Parpol yang di suatu wilayah sebenarnya bisa mencalonkan kandidatnya sendirian pun tampaknya tidak terlalu tergesa-gesa. Dalam bahasa komunikasinya adalah sedang beradu strategi atau "the game theory of communication".
Tataran Elite
Yang menarik pula untuk dicermati adalah adanya ketidaksinkronan antara situasi yang ada di kalangan elite politik yang tercermin melalui berpagai liputan media dengan kondisi riil yang ada di akar rumput.
Dalam skala kumpul-kumpul kecil atau bahkan kerumunan yang cukup besar di berbagai wilayah, hingga saat ini bahkan mereka hampir tidak pernah bicara tentang pilkada, bahkan ketika di wilayahnya akan ada pilkada.
Oleh karena itu, sebaiknya para parpol serta gabungan parpol ataupun calon perorangan (bila ada) perlu segera memastikan kandidatnya, dan bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) segera melakukan sosialisasi. Dengan demikian, rakyat di wilayahnya masing-masing akan segera memperoleh kepastian. Pasalnya, dari sisi etika komunikasi, sebenarnya cara menggantung atau saling intip dan menyembunyikan calon, akan membuat rakyat bingung. Hal ini tidak etis.
Hal lain yang saat ini mengemuka, baik pada wilayah yang telah ada penetapan bakal calon maupun yang baru saling menjajaki, hampir kurang terdengar program kerja apa yang kelak akan dilakukan serta bagaimana rekam jejak dari masing-masing bakal calon, selain si calon berasal dari kalangan apa, didukung oleh siapa, dan sejenisnya.
Model dukungan yang lebih bersifat tradisional paternalistik semacam itu saat ini sudah tidak tepat. Model semacam itu, jelas tidak akan mencerdaskan rakyat. Justru rakyat yang makin cerdas, akan mampu menilai mana parpol serta kandidat yang kelihatan prestasi serta kesungguhannya dalam bekerja, dan mana yang hanya pandai berbicara dan berjanji.
Melihat kenyataan itu, proses komunikasi, dialog maupun kompromi yang terjadi, sebaiknya didasarkan pada perhitungan kemampuan kandidatnya bila kelak terpilih, bukan karena perhitungan tahun 2019, apalagi nuansa adigang adigung adiguna (mengandalkan kekuatan, kekuasaan, dan kepandaian).
Ketika beberapa parpol telah melakukan sekolah politik, termasuk bagaimana menjadi pimpinan daerah yang baik, akan sangat naif bila apa yang telah dilakukannya, termasuk mungkin kandidat yang pernah dicalonkannya dan akhirnya terpilih, mengingkari apa yang telah diperolehnya melalui sekolah politik partai tersebut karena semata mengejar jabatan yang lebih tinggi.
Tantangan ke depan yang makin kompleks, terlebih pada era global dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Maka, apa pun yang pernah mereka lakukan, janjikan, dan selanjutnya kerjakan setelah terpilih kelak, tidak mungkin dilupakan rakyat. Apa yang dijanjikan dan ternyata tidak dilaksanakan, tidak mungkin disembunyikan melalui dalih apa pun.
Hasil survei beberapa pejabat, baik di daerah maupun di pusat, yang terilis akhir-akhir ini setidaknya menunjukkan hal tersebut. Oleh karena itu, meski komunikasi, dialog, saling berhitung, bahkan akhirnya kompromi, harus selalu didasarkan atas kepentingan rakyat di wilayahnya ke depan, bukan kepentingan parpol ataupun kelompok parpol. Bila diingkari, pada akhirnya rakyatlah yang akan menghakiminya kelak. Hal itu sudah terbukti.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
Di sejumlah wilayah tersebut, baik individu maupun partai politik (parpol), jauh lebih berani mengumumkan jago-jagonya, bahkan tampak lebih mudah menyelesaikan dialog antarparpol untuk menetapkan bakal calonnya.
Sebaliknya, di wilayah yang kemungkinan petahana akan dicalonkan kembali (bisa juga tidak) serta wilayah-wilayah yang dianggap strategis, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, penentuan bakal calonnya oleh berbagai kalangan dianggap rumit dan berhati-hati.
Yang paling aktual, setidaknya PDIP yang rencananya mengumumkan bakal calonnya di Jawa Barat dan Jawa Tengah pada tanggal 4 Januari 2018, seperti dilansir oleh berbagai media, ternyata ditunda lagi. Proses kompetisi, dialog, kompromi, atau mungkin beradu strategi seolah-olah saling mereka lakukan.
Pertanyaannya, benarkah bahwa penentuan bakal calon kepala daerah yang direkomendasikan tersebut demi kemajuan wilayah yang diincarnya, atau sebaliknya hanyalah saling beradu kemampuan drama sekaligus beradu siasat demi kepentingan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019?
Dramatisme dan Kompromi
Boleh saja setiap individu ataupun parpol serta gabungan parpol yang akan mengusungnya menggunakan komunikasi pengelabuhan (deception communication) dengan melakukan "action" ala Burke dan Goffman yang meyakinkan dan menyatakan bahwa mereka akan membuat wilayah tertentu lebih baik. Ada pula yang dengan mengacu pada analisis subjektif mengatasnamakan rakyat wilayah tertentu menginginkan kepala daerah baru dan sejenisnya.
Hal seperti itu tidaklah salah karena dari sisi komunikasi, merayu orang atau rakyat itu selain perlu memahami apa yang mereka inginkan, juga perlu meyakinkannya. Cara yang paling populer adalah melakukan komunikasi dramatisme.
Meyakinkan rakyat untuk mendapatkan simpati itu mutlak. Persoalannya, cara serta pesan komunikasi guna meyakinkan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan aktual (actual needs) rakyat yang dalam bahasa iklannya adalah mengetahui "consumers insight" mereka.
Ini tentu agak berbeda bila ada petahana yang dicalonkan kembali. Bagi petahana, kinerja yang dinilai baik dan memenuhi harapan rakyat sesuai dengan janji kampanyenya akan bergema lebih nyaring bila dibanding dengan wacana dari kandidat lawannya. Kelemahan petahana pun ada, yaitu bila rakyat di wilayahnya merasa kinerjanya kurang baik dan rakyat kecewa. Bila demikian, tidak mungkin parpol pendukungnya tidak akan mencalonkannya kembali.
Mengingat makin sempitnya waktu, tampak antarparpol makin intens saling berkomunikasi. Ada yang menyebutnya reunian, koalisi rakyat, dan sejenisnya setidaknya mereka saling berkomunikasi, atau mungkin juga saling menakar kekuatan yang akhirnya akan lahir kompromi.
Parpol yang di suatu wilayah sebenarnya bisa mencalonkan kandidatnya sendirian pun tampaknya tidak terlalu tergesa-gesa. Dalam bahasa komunikasinya adalah sedang beradu strategi atau "the game theory of communication".
Tataran Elite
Yang menarik pula untuk dicermati adalah adanya ketidaksinkronan antara situasi yang ada di kalangan elite politik yang tercermin melalui berpagai liputan media dengan kondisi riil yang ada di akar rumput.
Dalam skala kumpul-kumpul kecil atau bahkan kerumunan yang cukup besar di berbagai wilayah, hingga saat ini bahkan mereka hampir tidak pernah bicara tentang pilkada, bahkan ketika di wilayahnya akan ada pilkada.
Oleh karena itu, sebaiknya para parpol serta gabungan parpol ataupun calon perorangan (bila ada) perlu segera memastikan kandidatnya, dan bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) segera melakukan sosialisasi. Dengan demikian, rakyat di wilayahnya masing-masing akan segera memperoleh kepastian. Pasalnya, dari sisi etika komunikasi, sebenarnya cara menggantung atau saling intip dan menyembunyikan calon, akan membuat rakyat bingung. Hal ini tidak etis.
Hal lain yang saat ini mengemuka, baik pada wilayah yang telah ada penetapan bakal calon maupun yang baru saling menjajaki, hampir kurang terdengar program kerja apa yang kelak akan dilakukan serta bagaimana rekam jejak dari masing-masing bakal calon, selain si calon berasal dari kalangan apa, didukung oleh siapa, dan sejenisnya.
Model dukungan yang lebih bersifat tradisional paternalistik semacam itu saat ini sudah tidak tepat. Model semacam itu, jelas tidak akan mencerdaskan rakyat. Justru rakyat yang makin cerdas, akan mampu menilai mana parpol serta kandidat yang kelihatan prestasi serta kesungguhannya dalam bekerja, dan mana yang hanya pandai berbicara dan berjanji.
Melihat kenyataan itu, proses komunikasi, dialog maupun kompromi yang terjadi, sebaiknya didasarkan pada perhitungan kemampuan kandidatnya bila kelak terpilih, bukan karena perhitungan tahun 2019, apalagi nuansa adigang adigung adiguna (mengandalkan kekuatan, kekuasaan, dan kepandaian).
Ketika beberapa parpol telah melakukan sekolah politik, termasuk bagaimana menjadi pimpinan daerah yang baik, akan sangat naif bila apa yang telah dilakukannya, termasuk mungkin kandidat yang pernah dicalonkannya dan akhirnya terpilih, mengingkari apa yang telah diperolehnya melalui sekolah politik partai tersebut karena semata mengejar jabatan yang lebih tinggi.
Tantangan ke depan yang makin kompleks, terlebih pada era global dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Maka, apa pun yang pernah mereka lakukan, janjikan, dan selanjutnya kerjakan setelah terpilih kelak, tidak mungkin dilupakan rakyat. Apa yang dijanjikan dan ternyata tidak dilaksanakan, tidak mungkin disembunyikan melalui dalih apa pun.
Hasil survei beberapa pejabat, baik di daerah maupun di pusat, yang terilis akhir-akhir ini setidaknya menunjukkan hal tersebut. Oleh karena itu, meski komunikasi, dialog, saling berhitung, bahkan akhirnya kompromi, harus selalu didasarkan atas kepentingan rakyat di wilayahnya ke depan, bukan kepentingan parpol ataupun kelompok parpol. Bila diingkari, pada akhirnya rakyatlah yang akan menghakiminya kelak. Hal itu sudah terbukti.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018