Toboali, Babel (Antaranews Babel) - Warga Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta pejabat di lingkungan pemkab itu untuk peduli terhadap tapal batas, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2008 tentang batas daerah tersebut.
"Kalau memang peduli, tidak mungkin Permendagri itu bisa lahir begitu saja. Pejabat daerah ini pasti mengetahui proses lahirnya peraturan ini," kata salah satu warga Toboali Rudisia Usman di Toboali, Bangka Belitung, Selasa.
Ia menjelaskan Permendagri Nomor 17 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan Bangka Selatan tersebut sudah melalui kajian yang cukup lama sejak tahun 2004 hingga 2008.
Selain itu, pihak eksekutif dan legislatif juga patut dipertanyakan dalam memperjuangkan luas wilayah, karena ini persoalan serius dan terus menjadi pekerjaan rumah pemkab dan masyarakat daerah ini.
"Tidak mungkin Permendagri itu lahir tanpa ada pembahasan dari pemerintah daerah ini, karena hal inilah yang menunjukkan ketidakmampuan pejabat daerah dalam membaca situasi dan kondisi yang ada atau tidak memahami data dan dokumen," ujarnya.
Menurut dia apabila memang masyarakat Bangka Selatan tidak rela wilayah itu masuk ke Bangka Tengah, maka bisa diusulkan ke Kemendagri untuk ditinjau ulang karena akan berdampak pada luasan wilayah dan penyusunan RDTR maupun RTRW.
"Bisa ditinjau ulang peraturan itu bila memang masyarakat tidak rela wilayah itu masuk ke Bangka Tengah dengan menunjukkan bukti atau dokumen pendukung," ujarnya.
Deisya Raga Hidayat warga Toboali lainnya mengatakan luas wilayah itu merupakan salah satu syarat daerah ini menjadi kabupaten.
"Bagaimana jadinya kalau luas wilayah berkurang tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi status dari daerah ini," katanya.
Ia mengatakan dengan kejadian ini banyak warga di sana memiliki dua identitas diri seperti KTP.
"Hal ini ditemukan saat pemilihan kepala daerah tahun lalu,banyak warga memiliki dua KTP atau ganda," ujarnya.
Ia berharap pejabat Bangka Selatan tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan ini sebab banyak potensi sumber daya alam yang terletak di wilayah itu.
"Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut, karena banyak potensi di daerah itu yang bisa menambah pendapatan asli daerah ini yang dapat mensejahterakan masyarakat daerah ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Kalau memang peduli, tidak mungkin Permendagri itu bisa lahir begitu saja. Pejabat daerah ini pasti mengetahui proses lahirnya peraturan ini," kata salah satu warga Toboali Rudisia Usman di Toboali, Bangka Belitung, Selasa.
Ia menjelaskan Permendagri Nomor 17 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan Bangka Selatan tersebut sudah melalui kajian yang cukup lama sejak tahun 2004 hingga 2008.
Selain itu, pihak eksekutif dan legislatif juga patut dipertanyakan dalam memperjuangkan luas wilayah, karena ini persoalan serius dan terus menjadi pekerjaan rumah pemkab dan masyarakat daerah ini.
"Tidak mungkin Permendagri itu lahir tanpa ada pembahasan dari pemerintah daerah ini, karena hal inilah yang menunjukkan ketidakmampuan pejabat daerah dalam membaca situasi dan kondisi yang ada atau tidak memahami data dan dokumen," ujarnya.
Menurut dia apabila memang masyarakat Bangka Selatan tidak rela wilayah itu masuk ke Bangka Tengah, maka bisa diusulkan ke Kemendagri untuk ditinjau ulang karena akan berdampak pada luasan wilayah dan penyusunan RDTR maupun RTRW.
"Bisa ditinjau ulang peraturan itu bila memang masyarakat tidak rela wilayah itu masuk ke Bangka Tengah dengan menunjukkan bukti atau dokumen pendukung," ujarnya.
Deisya Raga Hidayat warga Toboali lainnya mengatakan luas wilayah itu merupakan salah satu syarat daerah ini menjadi kabupaten.
"Bagaimana jadinya kalau luas wilayah berkurang tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi status dari daerah ini," katanya.
Ia mengatakan dengan kejadian ini banyak warga di sana memiliki dua identitas diri seperti KTP.
"Hal ini ditemukan saat pemilihan kepala daerah tahun lalu,banyak warga memiliki dua KTP atau ganda," ujarnya.
Ia berharap pejabat Bangka Selatan tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan ini sebab banyak potensi sumber daya alam yang terletak di wilayah itu.
"Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut, karena banyak potensi di daerah itu yang bisa menambah pendapatan asli daerah ini yang dapat mensejahterakan masyarakat daerah ini," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018