Jakarta (Antaranews Babel) - Koordinator Forum Keamanan Siber dan Informasi (Formasi) Gildas Deograt Lumy mengatakan dari berbagai pengalaman yang telah terjadi umumnya kehancuran sebuah negara diawali dengan pembiaran fenomena banjir "hoax".
"Kehancuran negara-negara di Timur Tengah, misalnya, diawali dengan 'hoa' yang memecah belah," kata Gildas Deograt Lumy di Jakarta, Senin.
Karena itu, dia menyarankan agar seluruh pemangku kepentingan di Indonesia untuk bersama-sama memerangi peredaran berita bohong atau "hoax".
Menurut dia, "hoax" yang amat merugikan menjadi awal kehancuran tatanan kerukunan di sebuah negara termasuk di Indonesia.
"'Hoak' merugikan semua pihak sehingga saya yakin memberantas 'hoax' bukan hanya keinginan Presiden Jokowi pribadi sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan," katanya.
Pihaknya sebagai perkumpulan komunitas informal warganet dan masyarakat yang aktif menggunakan internet mendukung langkah pemerintah untuk memerangi "hoax".
Gildas berpendapat, melawan banjir "hoax" tidak bisa hanya dengan menghapus, memblokir atau mengklarifikasi konten.
"Kita harus bersama-sama membangun budaya keamanan siber dan informasi yang positif dan produktif untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan bangsa di wilayah siber," katanya.
Ia menekankan bahwa dalam konteks Indonesia, wilayah siber seharusnya menjadi instrumen yang dapat mempersatukan darat, laut dan udara.
"Bukan malah memecah belah bangsa kita yang Bhinneka Tunggal Ika," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Kehancuran negara-negara di Timur Tengah, misalnya, diawali dengan 'hoa' yang memecah belah," kata Gildas Deograt Lumy di Jakarta, Senin.
Karena itu, dia menyarankan agar seluruh pemangku kepentingan di Indonesia untuk bersama-sama memerangi peredaran berita bohong atau "hoax".
Menurut dia, "hoax" yang amat merugikan menjadi awal kehancuran tatanan kerukunan di sebuah negara termasuk di Indonesia.
"'Hoak' merugikan semua pihak sehingga saya yakin memberantas 'hoax' bukan hanya keinginan Presiden Jokowi pribadi sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan," katanya.
Pihaknya sebagai perkumpulan komunitas informal warganet dan masyarakat yang aktif menggunakan internet mendukung langkah pemerintah untuk memerangi "hoax".
Gildas berpendapat, melawan banjir "hoax" tidak bisa hanya dengan menghapus, memblokir atau mengklarifikasi konten.
"Kita harus bersama-sama membangun budaya keamanan siber dan informasi yang positif dan produktif untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan bangsa di wilayah siber," katanya.
Ia menekankan bahwa dalam konteks Indonesia, wilayah siber seharusnya menjadi instrumen yang dapat mempersatukan darat, laut dan udara.
"Bukan malah memecah belah bangsa kita yang Bhinneka Tunggal Ika," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018